MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pawai kendaraan hias dan gerak jalan akan menjadi hiburan seusai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 74 di Kota Medan. Untuk kedua acara tersebut, Pemerintah Kota Medan adalah pihak yang ditunjuk menjadi panitia.

Adapun titik kumpul karnaval ini dimulai di Lapangan Benteng Medan dan berakhir di Jalan Imam Bonjol, atau tepat di depan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk upacara 17 Agustus sendiri akan dilangsungkan seperti biasa di Lapangan Merdeka Medan.

“Jadi untuk acara karnaval dan Gerak Jalan, kita (Pemko Medan) yang ditunjuk dan akan bekerjasama dengan berbagai unsur mulai dari seluruh angkatan TNI, Polri, BUMD/BUMN dan anak anak sekolah,” ujar Renward Parapat yang menjabat Plt Kadis Pariwisata Kota Medan kepada Sumut Pos Selasa (13/8) saat ditemui diruang kerjanya.

Renward mengatakan pada rapat sebelumnya dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeckshah, ada harapan agar karnaval seusai upacara, dapat dilaksanakan lebih meriah dibanding 17 Agustus-an sebelumnya.

Namun rencana seperti terjun payung dari TNI, kata Renward, tampaknya gagal dilaksanakan. Oleh karena itu Pemko Medan pun menyuguhkan hiburan lainnya yakni Tari Ahoii dan Tari Multi Etnik selain selain pawai kenderaan hias.

“Sebelumnya saat rapat bersama, ada harapan kita kalau ada atraksi terjun payung juga dari pihak TNI, namun batal sepertinya. Makanya kita berharap penggantinya bisa lebih meriah lagi,” ujarnya.

Mantan Kadis Perhubungan Kota Medan yang kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum ini berujar bahwa Tari Ahoii akan menjadi hiburan setelah pembacaan proklamasi Kemerdekaan RI. Sementara untuk tarian multi etnis, yang merupakan unsur budaya 8 Suku di Sumut akan disajikan pada karnaval.

Pemko Medan sendiri akan menurunkan 43 tim mobil hias untuk meningkatkan semarak Kemerdekaan RI ke 74 Tahun ini.

“Dan kita sudah meminta kepada Pak Wakil Gubernur agar tim peserta karnaval bisa ditambah lagi, bisa mungkin dari pemerintah daerah lainnya. Apalagi ini, Medan kan Ibukota Provinsi,” tutupnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang mengatasnamakan program Bedah Rumah di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, masih ditangani aparat Polres Pelabuhan Belawan. Dalam hal ini, Pemko Medan menyerahkan sepenuhnya kasus pungli tersebut ke polisi untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum lurah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman mengatakan, dirinya menyerahkan seluruh proses kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

“Kami gak ada masalah, oknumnya kan bukan oknum kami atau Dinas PKPPR. Kalau terkait lurah itu, ya biarkan saja di proses pihak kepolisian. Kan saat ini tengah diproses oleh aparat hukum, maka biarkan saja prosesnya berjalan, kita hormati prosesnya,” ucap Wiriya kepada Sumut Pos, Kamis (15/8).

Sedangkan sanksi untuk oknum lurah bila terbukti terlibat, kata Wiriya, pihaknya menunggu proses hukum yang sedang berjalan. “Ya kita tunggu sajalah proses dari kepolisian, kita serahkan sepenuhnya ke pihak aparat hukum. Nanti kita lihat apa hasil proses hukumnya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Medan daerah pemilihan Medan Belawan, Abdul Rani menilai, kasus ini tidak boleh diam dan harus terus diusut tuntas. “Kami dukung penuh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Pungli ini sudah sangat mencenderai hati masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada lurah, namun malah diduga ikut terlibat,” kata Rani kepada Sumut Pos, Kamis (15/8).

Bila nantinya terbukti turut melakukan pungli bekerja sama dengan oknum lainnya, maka lurah tersebut harus diberi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Proses terus, ungkap semua ini. Kalau lurah dan oknum itu terbukti secara hukum telah melakukan pungli maka baik lurah dan oknum-oknum terkait harus di pidana dan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sekadar diketahui, pada surat menyurat untuk kelengkapan pengajuan program Bedah Rumah tersebut terdapat tanda tangan lurah setempat. Hal itu membuat adanya indikasi dugaan keterlibatan oknum lurah dalam perbuatan pungli tersebut.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Jerico Lavian Chandra mengatakan, pihaknya masih terus mengusut kasus itu. Sedangkan untuk terduga pelaku belum mereka periksa karena masih dalam menyelidiki. “Kita masih fokus kumpulkan bukti, untuk terduga pelaku belum kita periksa. Adanya keterlibatan unsur pemerintah belum dapat dipastikan, yang jelas kasus ini masih kita selidiki,” pungkasnya

Sebelumnya, program bedah rumah untuk 68 KK di Kelurahan Bagan Deli dipungli oknum. Bahkan, berita tentang pungli bedah rumah jadi perbincangan hangat di masyarakat setempat. Bahkan, ada surat selebaran penekanan beredar kepada warga yang ingin rumahnya di bedah. Dalam isi surat itu menekan warga untuk tidak keberatan dengan data nama kosong serta surat itu diperbuat Februari 2019. Seakan surat pernyataan itu sudah ada sebelum kasus pungli ini terkuak.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST.MT mengaku, format surat yang tersebar di lapangan bukan perintah mereka. Untuk oknum yang melakukan pungli, ia tidak kenal dan bukan petugas dari Perkim Kota Medan.

Saat ini, kata Benny, pihaknya akan menghentikan sementara proses pengajuan 70 rumah yang diajukan kepada pihaknya. Bennyjuga berharap, agar warga dapat melengkapi bukti penipuan itu serta memberikan laporan secara resmi kepada pihaknya agar oknum tersebut segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

“Kalau ada info detail dan mereka mau melaporkan hal ini ke kami diatas materai, kami akan dengan senang hati menerimanya. Kita akan lanjutkan prosesnya dengan melaporkan oknum tersebut ke kepolisian, ini memang tidak bisa dibiarkan. Selain itu, uang mereka juga bisa kembali,” ujarnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BPJS Kesehatan bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyamakan pemahaman atau persepsi dalam hal penjaminan korban kecelakaan lalu lintas (KLL) ketika menjalani perawatan di rumah sakitn

Penyamaan pemahaman penjaminan ini, khususnya terhadap peserta yang menjadi korban atau mengalami kecelakaan (laka) tunggal di jalan raya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumutdan Aceh, Mariamah mengungkapkan, sebelumnya penjaminan dalam laka tunggal syarat administrasi tidak terdapat unsur laporan polisi. Oleh karenanya, lewat kerja sama yang dijalin antara BPJS Kesehatan dengan Korlantas Polri maka saat ini masyarakat yang mengalami laka tunggal nantinya harus ada laporan polisi.

“Apabila ada masyarakat yang mengalami KLL maka dianalisis dulu, apakah masuk kategori laka tunggal atau bukan. Kemudian, korban laka tunggal tersebut dipelajari apakah dalam rangka kerja atau tidak. Jika terjadi dalam rangka kerja, maka penjaminannya adalah BPJS Ketenagakerjaan bukan BPJS Kesehatan. Namun, jika terjadi bukan dalam rangka kerja maka penjaminannya adalah BPJS Kesehatan. Sedangkan dalam laka ganda, penjaminannya adalah Jasa Raharja,” ungkap Mariamah ditemui seusai mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Kesehatan Dengan Polri di Hotel Dyandra Santika Medan, Kamis (15/8).

Diutarakan Mariamah, menyamakan persepsi ini sebagai tindak lanjut penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan Korlantas Polri tentang Pemanfaatan Data Online KLL Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 21 Agustus 2018 silam. Untuk itu, katanya, kedua pihak sepakat melakukan kegiatan sosialisasi tersebut kepada jajarannya yang ada di wilayah Sumut dan Aceh.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Polri termasuk juga Jasa Raharja sangat diperlukan. Kesamaan persepsi dalam implementasi di lapangan sekaligus mendengarkan masukan dari semua pihak, diharapkan menjadi pondasi terbentuknya kesepahaman bersama dalam melaksanakan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan,” paparnya.

Mariamah mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui sinergi dengan Korlantas Polri dan PT Jasa Raharja (Persero), yang telah menghasilkan sebuah aplikasi penjaminan KLL yang dinamakan dengan Integrated System for Traffic Accidents (Insiden).

“Adanya aplikasi ‘Insiden’ ini memudahkan peserta JKN-KIS dalam memperoleh penjaminan saat mengalami kecelakaan. Koordinasi terkait penjaminan bagi para korban KLL sudah tidak diproses secara manual seperti yang terjadi sebelumnya. Melainkan, dapat dilakukan melalui web service secara real time sehingga waktu dalam memproses penjaminan pun akan semakin efektif,” ujar Mariamah didampingi Asisten Deputi Pembiayaan Manfaat Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Medianti.

Menurut Mariamah, pihaknya percaya dengan adanya sinergi ini akan meningkatkan keakuratan data KLL dan mempercepat proses administrasi khususnya bagi peserta JKN-KIS. Korlantas akan memberikan akses pada sistem online untuk data elektronik KLL, termasuk data laporan polisi. Selain itu, Korlantas juga akan menerima pengaduan yang diduga KLL tunggal atau KLL lainnya dari masyarakat maupun BPJS Kesehatan. Nantinya, menerbitkan laporan polisi yang merupakan salah satu syarat penjaminan bagi layanan Program JKN-KIS.

“Diharapkan dengan sinergi ini, masyarakat akan dapat lebih memahami dan tidak takut untuk melaporkan kasus KLL, terutama laka tunggal. Sebab, laporan polisi merupakan berkas administrasi yang diperlukan dalam penjaminan laka tunggal,” harapnya.

Ia menambahkan, terkait sosialisasi bersama ini diharapkan pula dapat membentuk kesepahaman dalam penyelenggaraan koordinasi manfaat program jaminan KLL serta meminimalisir terjadinya kendala di lapangan. Kendala tersebut dalam hal penjaminan kasus laka tunggal maupun ganda, dimana salah satu kelengkapan administrasinya membutuhkan laporan polisi.

“Sampai dengan 30 Juni 2019, tercatat sebanyak 20.122.146 jiwa penduduk di Sumut dan 16.133.733 jiwa di Aceh yang telah menjadi peserta program JKN-KIS. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 1.865 FKTP yang terdiri atas 933 Puskesmas, 216 Dokter Praktik Perorangan, 700 Klinik Pratama, serta 15 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat FKTRL, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 140 RS dan 4 Klinik Utama,” imbuhnya.

Sementara, Kasubditlaka Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Agus Suryonugroho yang ditemui dalam kesempatan yang sama, mengakui pihaknya ada perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang berkaitan dengan laka tunggal, yakni syarat formil yang nanti akan digunakan BPJS Kesehatan untuk mendapat penjaminan.

“Laka tunggal itu misalnya, ada pengendara nabrak pohon. Artinya, bukan dua kendaraan yang terlibat tetapi hanya satu kendaraan. Jadi, kita sama-sama merumuskan format terhadap kasus laka baik tunggal maupun ganda, sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat,” ujarnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Elemen buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut), menyampaikan tujuh tuntutan kepada Presiden Joko Widodo saat berorasi di depan Kantor Gubernur Sumut, Jl. Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (15/8) siang Adapun ketujuh tuntutan tersebut yakni;

tolak revisi UU No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan; cabut kebijakan upah murah PP 78/2015 tentang Pengupahan; tolak kenaikan BPJS Kesehatan; antisipasi ancaman gelombang PHK terhadap ribuan pekerja/buruh karena dampak dari lesunya perekonomian; hapus kerja perbudakan/outsourching, turunkan tarif listrik, BBM dan sembako, serta agar gubernur Sumut memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran, kuantitas, dan kualitas SDM pegawai pengawas ketenagakerjaan Disnaker Sumut.

“Wacana pemerintahan Jokowi yang akan merevisi UU ketenagakerjaan agar lebih fleksibel dan ramah investasi justru mengorbankan keadilan dan kesejahteraan bagi kaum pekerja/buruh. Dan ini akan semakin memiskinkan kehidupan kaum buruh dan keluarganya,” ujar Ketua FPSMI Sumut, Willy Agus Utomo.

Kata dia, jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan nantinya, kaum buruh akan memberi perlawanan keras. Sebab kebijakan itu mereka nilai sebagai pertaruhan tentang keadilan dan kesejahteraan kaum buruh dan masa depan anak-anak mereka.

“Harusnya sebagai negara demokrasi, Jokowi lebih prioritaskan kepentingan kaum pekerja/buruh yang miskin tapi mayoritas, daripada kepentingan kalangan pengusaha kaya yang minoritas,” katanya.

Dalam unjuk rasa yang dikawal ketat personel kepolisian dan petugas Satpol PP itu, para buruh turut melontarkan cibiran keras kepada pemerintah karena merasa dianggap sebelah mata. “FSPMI bukan kaleng-kaleng,” ucap beberapa buruh ke arah kantor gubernur. “Kami juga meminta supaya Gubsu melakukan upaya penegakan hukum atas kasus-kasus yang menimpa kaum buruh/pekerja di Sumut,” sambungnya.

Puas berorasi lebih dari setengah jam, perwakilan FPSMI diterima pihak Pemprovsu melalui Kasubbag Hubungan Antar Lembaga pada Biro Humas dan Keprotokolan, Salman. Kata Salman, semua tuntutan kaum buruh metal akan pihaknya sampaikan ke presiden melalui gubernur. Semantara untuk masalah yang berkaitan dengan buruh di Sumut, pihaknya sudah meneruskan kepada Disnaker Sumut sehingga ke depan dapat diambil langkah-langkah hukum lebih lanjut.

Akibat aksi demo ratusan buruh yang berasal dari Kota Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Labuhan Batu Raya, dan Tabagsel, ruas Jalan Diponegoro terpaksa dialihkan semua ke Jalan RA Kartini. Sebab dalam aksi itu buruh metal memblokade jalan tersebut. Setelah aspirasi mereka didengar, massa kemudian meninggalkan lokasi dengan tertib. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang putusan atas gugatan pemilik Fourcourt Pondok Mansyur terhadap Wali Kota dan Kepala Satpol PP Medan, terpaksa ditunda. Penundaan terjadi, lantaran salinan putusan belum siap, ditambah kuasa hukum dari tergugat tidak hadir dalam persidangan.

“Sidang dengan agenda putusan ditunda. Putusan pengadilan disampaikan dua minggu ke depan,” ujar Ketua Majelis hakim, Erintuah Damanik di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (15/8).

Kuasa hukum Foodcourt Pondok Mansyur Medan, Parlindungan Nadeak mengungkapkan, hari ini (kemarin,Red) seharusnya putusan pengadilan atas gugatan mereka kepada Wali Kota Medan dan Kepala Satpol PP.

“Kita menghormati keputusan hakim yang menunda pembacaan putusan sidang sampai dua pekan ke depan. Kami tidak berasumsi miring meski sidang putusan itu ditunda. Masyarakat yang menilai,” katanya.

Namun, sambung Parlindungan, pihaknya tetap tidak menolak dalam memberikan dukungan terhadap aparatur penegak hukum yang memantau proses sidang gugatan tersebut.

“Kita tidak mau berasumsi negatif, dan tidak berani menuding pengadilan memberikan waktu 14 hari kepada tergugat, untuk mengulur waktu sidang putusan. Penundaan merupakan hak pengadilan,” jelasnya.

Parlindungan meyakini, hasil putusan pengadilan tidak akan berubah meski sidang putusan ditunda. Sebab, selama proses persidangan berlangsung, hakim sudah melihat fakta selama persidangan.

“Kita optimistis memenangkan sidang gugatan itu. Pihak tergugat sulit dimenangkan pengadilan. Soalnya, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya sering tidak menghadiri persidangan. Kesan yang muncul, pihak tergugat tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Aida istri Kalam Liano pemilik Foodcourt Pondok Mansyur, yang sengaja hadir di PN Medan, mengaku kecewa atas penundaan putusan pengadilan tersebut.

“Kami selaku pihak yang dirugikan mengharapkan pihak pengadilan untuk tidak lagi melakukan penundaan dalam sidang putusan ke depan. Kami menggugat untuk mendapatkan keadilan atas sikap semena-mena oknum Satpol PP Medan,” katanya.

Menurutnya, oknum pemerintahan itu bertindak arogan ketika merusak sebagian bangunan tempat usaha kulinernya tersebut. Padahal, izin mendirikan bangunan (IMB) meski itu tempat usaha kuliner terbuka, masih dalam pengurusan.

“Mereka mengeluarkan surat peringatan dengan waktu yang sudah ditentukan. Namun, belum lagi habis batas waktu, oknum-oknum itu langsung menghancurkan tempat usaha kami. Padahal, banyak bangunan usaha kuliner di kawasan sini tidak memiliki izin namun tidak dihancurkan,” pungkasnya. (man/ila)