JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tak henti-hentinya membuat trobosan untuk menggenjot jumlah wisatawan ke Danau Toba. Teranyar, paket Wonderful Huta Toba untuk 4 hari 3 malam disiapkan. ‘Huta Toba’ singkatan dari Humbang Hasundutan-Tapanuli Utara-Toba Samosir Yang dibidik, market mancanegara dari Singapura dan Malaysia.

Wisman yang membeli paket wisata ini bisa menjelajahi destinasi baru di tiga kabupaten (Humbahas, Taput dan Toba Samosir) yang akan menjadi diversifikasi produk dari paket wisata Danau Toba yang sudah ada selama ini . “Kita tidak boleh lelet. Peta persaingan ke depan adalah yang cepat menyalip yang lelet, bukan yang besar menginjak yang kecil. Muaranya harus bergerak cepat, agresif, terus bergerak, menciptakan quick wins, dengan cara-cara cerdas,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/10).

Dia menjelaskan, penyiapan paket baru ini telah digas sejak Minggu (14/10), dengan menggandeng Tourism Consultant Mian Simanjuntak yang ikut mengembangkan wisata Raja Ampat dan Tolikara. Mian Simanjuntak mengaku banyak menemukan warna baru yang menarik untuk di eksplorasi. “Daerah tropis tapi dingin. Ada kabut. Unik, kaya cerita, dan sangat berbeda,” katanya.

Tim Percepatan Wisata Sejarah, Religi, Tradisi dan Budaya Kemenpar pun ikut terlibat. Selain itu, pihaknya juga menggandeng Kepala Dinas Pariwisata setempat untuk diajak berkolaborasi dengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar.

Untuk lokasi target wisatanya mulai dari Huta Ginjang, Sipiltik Homestay, perkebunan nanas Onanrunggu Sipahutar, rumah makan Gorga, hingga air panas Sipoholon di Tapanuli Utara. Sementara di Humbang Hasundutan ada industri pembuatan kacang, Desa Sitampurung, Bakkara, Batu Gaja Restaurat, Sisingamangaraja Palace Tour sampai Sipinsur Geo Site Park.

Selain itu ada pula Desa Meat, Lumban Silintong dan Hauma Bange Vilage, Balige Market Tradisional Balerong, Lumban Bulbul, hingga Desa Pagar Batu.

“Wisata Toba itu tidak hanya melihat danau ada banyak sisi lain yang bisa dieksplorasi. Alam, agrowisata, sejarah, religi, budaya dan kulinernya banyak yang keren,” ucap Kasubbid Destinasi Area I B-Asdep Pengembangan Destinasi Regional I Kemenpar, Andhy Marpaung.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Pariwisata Tapanuli Utara Binhot Aritonang, skema baru ini adalah salah satu bentuk promosi destinasi yang efektif. Ia mengatakan jika disentuh dengan cara yang pas, dia meyakini bakal punya ‘daya ledak’ yang luar biasa.

“Ada prinsip seeing is believing! Ketika sudah melihat, merasakan sensasinya, baru bisa disusun paket yang menarik untuk market mancanegara. Ini terobosan keren,” papar Aritonang. (mle/egp)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengalokasikan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) tahun 2019 sebesar Rp1,7 triliun untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur di Kota Medan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution mengatakan, dari perencanaan anggaran sebesar Rp1,7 triliun, sebanyak Rp675,8 dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk perawatan, pembangunan jalan dan drainase.

Sementara untuk Dinas Perumahan dan Pemukiman, anggaran yang direncanakan sebesar Rp546,5 miliar serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp568,4 miliar.”Total anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur sekitar Rp1,7 triliun dari total anggaran belanja langsung Rp3,87 triliun,” ujarnya, Selasa (16/10).

Pemko Medan, katanya, pada tahun depan untuk mengatasi banjir masih melakukan normalisasi drainase yang sudah puluhan tahun tidak terawat. “Tahun depan kita fokuskan terhadap normalisasi drainase. Sudah puluhan tahun tidak dirawat. Normalisasi dilakukan dari parit-parit yang sudah ada, menyambungkan antar drainase supaya mengalir,” tuturnya saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya.

Untuk pembangunan jalan, sambung Akhyar, pada tahun depan juga selain mengatasi banjir juga difokuskan ke jalan-jalan kecil. “Banjir merupakan kasus mikro dan makro. Jadi, banjir bukan hanya urusan Pemko Medan tetapi melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS). Untuk itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) bersama BWS dalam mengatasi banjir,” sebutnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengatasi banjir dibutuhkan peran serta masyarakat. Salah satunya, dengan membangun tempat serapan atau resapan air di rumah. Menurut dia, penanganan banjir ini bisa dilakukan dengan banyak cara seperti lewat biopori (membuat lubang resapan air ke dalam tanah). Makanya, diharapkan setiap rumah tangga ada biopori dan juga taman-taman.

“Kita meminta kepada masyarakat paling tidak halaman rumahnya jangan dibeton atau disemen, biarkanlah dalam kondisi tanah terbuka. Sehingga, ketika hujan turun airnya bisa terserap ke dalam tanah,” kata Akhyar.

Namun, lanjut Akhyar, saat ini semua rumah rata-rata ditutup dengan semen halamannya. Akibatnya, air tidak bisa terserap ke dalam tanah dan masuk ke dalam parit atau drainase hingga meluap. “Makanya, kita berharap kepada warga Kota Medan mari sama-sama kita atasi persoalan banjir ini karena banyak cara untuk mengatasinya. Harus secara bersama-sama dan bukan hanya Pemko Medan saja melainkan masyarakatnya juga,” ucapnya.

Akhyar mengimbau, bagi yang membangun ruko diminta membuat flying garden sebagai kompensasi. Misalnya, di atas ruko dibangun taman dan itu bisa menampung air. Atau, membangun halaman dan mempasang pot bunga atau menanam pohon. “Ini semua bisa menahan air atau menyerap ketika hujan turun. Dengan begitu, ketika turun hujan air tidak langsung mengalir ke parit karena sudah terserap lebih dulu,” tuturnya.

Cara lain mengatasi banjir, sambung Akhyar, membuat waduk yang dibangun di suatu tempat seperti pada bagian selatan kawasan Kota Medan. Sebab, di tengah kota tidak ada lagi lahan yang menjadi kendala utama.

Pengamat tata kota dari Universitas Pancabudi Medan Bhakti Alamsyah mengatakan, banjir bukanlah merupakan isu baru. Pemko Medan, katanya, sudah melakukan penanganan banjir secara parsial. Meski demikian, harus ada penanganan berkelanjutan, tidak hanya sampai pada pendalaman pada drainase saja.”Pengorekan parit yang dalam dibuat, apakah yang dibuat sudah sejalan dengan mapping? Kemana aliran air ke drainase itu dibuang setelah itu? Itu yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, penanganan banjir bisa mengoptimalkan fungsi dari kanal dan gorong-gorong yang besar. “Coba lihat kanal di Marindal, apakah sudah berfungsi. Selain itu, bisa juga mencari danau buatan sebagai tempat penampungan atau pengaliran air sementara,” katanya.

Artinya, lanjut Bakti, pembangunan kota tidak bisa dilihat secara per sektor. Katanya, harus dibanangun berdasar mapping. “Mana daerah yang paling rendah, dibangun pompa kalau di daerah yang tidak mengalir,” ujarnya.

Pemko, katanya, juga harus mengeluarkan kebijakan untuk daerah yang menjadi serapan air. Misalnya seperti kebijakan perumahan dan taman betapa pentingnya serapan air. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua bayi laki-laki yang ditinggal orangtua mereka di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik hingga kini belum juga dijemput. Sebelumnya kondisi kedua bayi tersebut sangat memprihatinkan, tapi kini kondisinya sudah sehat dan membaik.

Awalnya, bayi laki-laki milik Seriana Br Sinulingga lahir di RSUP H Adam Malik. Namun, kondisi bayinya kurang sehat, berat badannya rendah. Bayi itu lalu dirawat secara intensif. Saat itu, si ibu bayi yang terdaftar sebagai pasien BPJS, pulang setelah kondisinya baik.

“Namun setelah pulang, ibu bayi itu tidak kembali lagi mengambil bayinya. Kita datangi alamatnya di Durin Jangak, tidak ada lagi di situ,” ujar Kasubag Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, Selasa (16/10) siang.

Sedangkan k bayi laki-laki milik Syafrida, rujukan dari Rumah Sakit Umum Sinar Husni. Saat diantar ke RSUP Adam Malik oleh pihak RSU Sinar Husni, didampingi ayahn
bayi itu bernama Agus Sianturi. Namun setelah diantar itu, orangtua bayi itu tidak muncul-muncul. “Ketika dihubungi pihak RSU Sinar Husni juga mengaku tidak mengetahui pasti alamat orangtua bayi itu.

Kami telepon nomor orangtuanya, tidak pernah diangkat. Pernah sempat diangkatnya dan kami bilang kalau masalah biaya, bisa dicarikan solusinya, namun tidak datang juga. Kami datangi ke alamatnya di Pasar I Marelan, sudah tidak tinggal di sana,” ujar Ocha.

Dikatakan Ocha, sejauh ini pihaknya menggunakan dana operasional rumah sakit untuk merawat bayi tersebut. Mulai dari susu hingga pampers serta keperluan bayi lainnya, ditanggung oleh rumah sakit dengan menggunakan dana operasional rumah sakit. Sementara untuk biaya perawatan kedua bayi itu, keduanya berstatus pasien umum.”Kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial. Kita diminta buat MoU. Namun, sudah 1 bulan belum juga dijawab surat kita,” bilang pungkas.(ain)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumateta Utara menjadi tuan rumah Musabaqoh Ttilawatil Quran Nasional (MTQN) XVII/2018. Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, menjadi tempat perhelatan akbar itu. Oleh karena itu, sejumlah kawasan di Kota Medan dibersihkan dan ditata rapi.

Termasuk kawasan Jalan Aksara yang sebelumnya trotoar dan badan jalan dipadati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) eks pasar Aksara, dikembalikan kepada fungsinya sebagai jalan raya. Bahkan, trotoar pembatas jalan dan pot bunga besar di atasnya, tampak dicat dengan warna hijau-kuning.

Meski perhelatan MTQ N XVII sudah selesai digelar, Sabtu (13/10), kawasan Jalan Aksara terlihat masih bersih dari PKL. Seperti pengamatan Sumut Pos, Senin (15/10) arus lalu lintas yang sebelumnya sangat macet, kini lancar. Pemandangan yang biasanya terbatas karena adanya kios-kios, terlihat indah dan terang.

Camat Medan Tembung, Barli Nasution ketika dikonfirmasi mengatakan, kondisi Jalan Akasara akan tetap seperti itu. Tidak boleh ada lagi PKL berjualan di atas trotoar sehingga menutup badan jalan. Disebutnya, para PKL itu sudah ditempatkan di terminal dan diberi solusi oleh PD Pasar, mengisi di tempat kosong di pasar-pasar.”Jadi mereka tidak boleh jualan di situ lagi. Kalau begitu kan lebih indah serta arus lalu lintas lancar, “ ujarnya singkat.

Sementara itu, seorang pengendara, Anggi saat ditanya Sumut Pos, mengaku merasa lebih nyaman melintasi Jalan Aksara. Disebutnya, dirinya rutin lewat Jalan Aksara karena dia tinggal di Jalan Denai dan bekerja di kawasan Jalan HM Yamin. Oleh karena itu, disebutnya dia biasanya memilih jalan alternatif, yakni melalui Jalan Kaatria lalu keluar dari Jalan Pahlawan ke Jalan HM Yamin.”Kalau dipaksain lewat Jalan Aksara, bisa lama. Jadi, mending lewat Jalan Ksatria saja, walau jalannya rusak dan padat karena orang banyak lewat dari sana, “ ujarnya. (ain/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga memasuki triwulan empat tahun 2018, utang dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2017 belum juga dibayar. Bahkan, DBH tahun berjalan atau tahun ini belum dipenuhi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, diperkirakan utang DBH Pemprovsu sampai akhir tahun mencapai Rp564 miliar. Sebab, hingga saat ini Pemprovsu baru menyalurkan sebesar Rp364 miliar terhitung 24 September 2018.

“Dari total utang sekitar Rp900 miliar lebih, baru dibayar Rp364 miliar untuk utang tahun 2017 dan penyaluran 2018. Jadi, sisa utang yang belum dibayar baik itu penyaluran 2018 dan utang 2017 totalnya sekitar Rp564 miliar lebih,” ungkap Irwan, kemarin.

Irwan mengaku sampai hari ini belum diketahui kapan direalisasikan pembayarannya. Padahal, sebelumnya ada informasi bahwa Pemprovsu menargetkan dapat mengumpulkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk membayar utang DBH seluruh kabupaten/kota yang belum dilunasi dan tahun berjalan. Kabarnya, sudah terkumpul sebesar Rp1,2 triliun.

“Belum tahu berapa yang dialokasikan Pemprovsu untuk membayar DBH di P-APBD 2018 mereka. Kalau tidak ada lagi pembayaran maka total hutang DBH sampai akhir tahun mencapai Rp564 miliar,” kata dia.

Ia berharap, Pemprovsu bisa membayar utang DBH secepatnya. Sebab, Pemko Medan membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan.

Menurut Irwan, utang DBH Pemprovsu dikarenakan perhitungan tahun berjalan ditutup pada 30 September setiap tahunnya. Sehingga, realisasi penerimaan periode Oktober, November dan Desember akan menjadi utang dan dibayarkan tahun berikutnya. Padahal, provinsi lain seperti Banten dan Jawa Barat menutup perhitungan pajak pada 15 Desember setiap tahun. Oleh karenanya, jumlah utang ke kabupaten/kota tidak begitu besar.

“Ini yang kita tidak tahu, kenapa begitu perhitungan dari Pemprovsu. Di daerah lain tidak demikian, cut off atau penghentian perhitungan pajak diatur di dalam sebuah Pergub terhitung 15 Desember, sedangkan di Sumut belum ada seperti itu,” bebernya.

Irwan mengatakan, akibat tertunggaknya DBH maka berimbas kepada program yang telah dianggarkan oleh dinas-dinas. Dampaknya, mau tidak mau menunggak pembayaran pekerjaan yang telah terselesaikan kepada pihak ketiga.

“Tahun 2018 Pemko membayar utang dengan total Rp187 miliar kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai tahun 2017. Untuk tahun ini kemungkinan diprediksi sama akan terjadi lagi tahun ini. Bahkan, utang kepada pihak ketiga kemungkinan lebih besar mencapai Rp200 miliar,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Realisasi pajak daerah yang berhasil dihimpun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara hingga September 2018, berkisar 70,81 persen atau Rp3,69 triliun dari total target APBD sebesar Rp5,21 triliun. Jumlah pajak daerah itu terdiri dari lima jenis penerimaan, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Data yang diperoleh dari BPPRD Sumut, adapun realiasi penerimaan jenis PKB berkisar 80,42 persen atau Rp1,40 triliun dari target Rp1,75 triliun, BBNKB sekitar 91,59 persen atau Rp1,08 triliun dari target Rp1,18 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 83,56 persen atau Rp656 miliar dari target Rp785 miliar.

Selanjutnya untuk jenis PAP realisasinya hanya baru 4,81 persen atau Rp27 juta dari target Rp577 miliar, dan jenis Pajak Rokok mencapai 56,10 persen atau Rp514 miliar dari target Rp916 miliar. “Ya, khusus PKB karena memang itu bidang saya, di triwulan III tahun anggaran 2018 (sampai 30 September) sudah mencapai Rp1.407.957.663.185 dari target APBD Rp1.750.758.714.765 atau 80,42 persen,” kata Kepala Bidang PKB pada BPPRD Sumut, Victor Lumbanraja menjawab Sumut Pos, Selasa (16/10).

Pihaknya optimis target PKB tersebut dapat tercapai di akhir tahun anggaran. Apalagi jika melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa capaian realisasi pada jenis penerimaan pajak daerah itu selalu melampaui target yang ditetapkan di APBD. “Seperti tahun lalu (2017) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun ini, realisasi kita justru mengalami peningkatan. Jadi memang trennya meningkat setiap tahun,” katanya.

Menurut Victor, masyarakat Sumut sudah sadar akan kewajiban pajak daerah. Terlebih sebagai wajib pajak yang setiap tahun memiliki kewajiban atas pajak daerah yang dikutip pemerintah. “Terutama masyarakat yang berada di daerah-berada, mereka juga sudah sadar kewajiban membayar pajak. Disamping itu kita memudahkan pelayanan kepada masyarakat dimana telah meluncurkan gerai-gerai pajak yang dekat dengan mereka,” katanya.

Realisasi penerimaan PKB juga didukung dari razia yang dilakukan karena lebih efektif dibandingkan program keringanan denda pajak. “Seperti di kampung-kampung setiap ada razia mereka langsung membayar,” ujarnya.

Untuk pengefektifan razia, sambung Victor, pihaknya juga telah mempersiapkan instrumen untuk razia terpadu dan datang langsung ke lokasi pemilik kendaraan sesuai data sensus yang telah dilakukan. “Kita akan terus lakukan upaya agar masyarakat mau membayar pajak kendaraannya. Kalau untuk program keringanan pajak kembali, kami tidak tahu kapan dilaksanakan lagi. Hal itu sesuai perintah gubernur yang dituang dalam peraturan gubernur,” katanya.

Diakui pihaknya bahwa program keringanan pembayaran denda beberapa waktu lalu, memang sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. “Apalagi keringanan PKB dan BBNKB tersebut tidak hanya untuk pribadi, juga diberlakukan untuk kendaraan plat kuning dan plat merah,” pungkasnya. (prn)