MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumateta Utara menjadi tuan rumah Musabaqoh Ttilawatil Quran Nasional (MTQN) XVII/2018. Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, menjadi tempat perhelatan akbar itu. Oleh karena itu, sejumlah kawasan di Kota Medan dibersihkan dan ditata rapi.

Termasuk kawasan Jalan Aksara yang sebelumnya trotoar dan badan jalan dipadati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) eks pasar Aksara, dikembalikan kepada fungsinya sebagai jalan raya. Bahkan, trotoar pembatas jalan dan pot bunga besar di atasnya, tampak dicat dengan warna hijau-kuning.

Meski perhelatan MTQ N XVII sudah selesai digelar, Sabtu (13/10), kawasan Jalan Aksara terlihat masih bersih dari PKL. Seperti pengamatan Sumut Pos, Senin (15/10) arus lalu lintas yang sebelumnya sangat macet, kini lancar. Pemandangan yang biasanya terbatas karena adanya kios-kios, terlihat indah dan terang.

Camat Medan Tembung, Barli Nasution ketika dikonfirmasi mengatakan, kondisi Jalan Akasara akan tetap seperti itu. Tidak boleh ada lagi PKL berjualan di atas trotoar sehingga menutup badan jalan. Disebutnya, para PKL itu sudah ditempatkan di terminal dan diberi solusi oleh PD Pasar, mengisi di tempat kosong di pasar-pasar.”Jadi mereka tidak boleh jualan di situ lagi. Kalau begitu kan lebih indah serta arus lalu lintas lancar, “ ujarnya singkat.

Sementara itu, seorang pengendara, Anggi saat ditanya Sumut Pos, mengaku merasa lebih nyaman melintasi Jalan Aksara. Disebutnya, dirinya rutin lewat Jalan Aksara karena dia tinggal di Jalan Denai dan bekerja di kawasan Jalan HM Yamin. Oleh karena itu, disebutnya dia biasanya memilih jalan alternatif, yakni melalui Jalan Kaatria lalu keluar dari Jalan Pahlawan ke Jalan HM Yamin.”Kalau dipaksain lewat Jalan Aksara, bisa lama. Jadi, mending lewat Jalan Ksatria saja, walau jalannya rusak dan padat karena orang banyak lewat dari sana, “ ujarnya. (ain/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hingga memasuki triwulan empat tahun 2018, utang dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2017 belum juga dibayar. Bahkan, DBH tahun berjalan atau tahun ini belum dipenuhi.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Medan Irwan Ibrahim Ritonga mengatakan, diperkirakan utang DBH Pemprovsu sampai akhir tahun mencapai Rp564 miliar. Sebab, hingga saat ini Pemprovsu baru menyalurkan sebesar Rp364 miliar terhitung 24 September 2018.

“Dari total utang sekitar Rp900 miliar lebih, baru dibayar Rp364 miliar untuk utang tahun 2017 dan penyaluran 2018. Jadi, sisa utang yang belum dibayar baik itu penyaluran 2018 dan utang 2017 totalnya sekitar Rp564 miliar lebih,” ungkap Irwan, kemarin.

Irwan mengaku sampai hari ini belum diketahui kapan direalisasikan pembayarannya. Padahal, sebelumnya ada informasi bahwa Pemprovsu menargetkan dapat mengumpulkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk membayar utang DBH seluruh kabupaten/kota yang belum dilunasi dan tahun berjalan. Kabarnya, sudah terkumpul sebesar Rp1,2 triliun.

“Belum tahu berapa yang dialokasikan Pemprovsu untuk membayar DBH di P-APBD 2018 mereka. Kalau tidak ada lagi pembayaran maka total hutang DBH sampai akhir tahun mencapai Rp564 miliar,” kata dia.

Ia berharap, Pemprovsu bisa membayar utang DBH secepatnya. Sebab, Pemko Medan membutuhkan uang untuk membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan.

Menurut Irwan, utang DBH Pemprovsu dikarenakan perhitungan tahun berjalan ditutup pada 30 September setiap tahunnya. Sehingga, realisasi penerimaan periode Oktober, November dan Desember akan menjadi utang dan dibayarkan tahun berikutnya. Padahal, provinsi lain seperti Banten dan Jawa Barat menutup perhitungan pajak pada 15 Desember setiap tahun. Oleh karenanya, jumlah utang ke kabupaten/kota tidak begitu besar.

“Ini yang kita tidak tahu, kenapa begitu perhitungan dari Pemprovsu. Di daerah lain tidak demikian, cut off atau penghentian perhitungan pajak diatur di dalam sebuah Pergub terhitung 15 Desember, sedangkan di Sumut belum ada seperti itu,” bebernya.

Irwan mengatakan, akibat tertunggaknya DBH maka berimbas kepada program yang telah dianggarkan oleh dinas-dinas. Dampaknya, mau tidak mau menunggak pembayaran pekerjaan yang telah terselesaikan kepada pihak ketiga.

“Tahun 2018 Pemko membayar utang dengan total Rp187 miliar kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai tahun 2017. Untuk tahun ini kemungkinan diprediksi sama akan terjadi lagi tahun ini. Bahkan, utang kepada pihak ketiga kemungkinan lebih besar mencapai Rp200 miliar,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Realisasi pajak daerah yang berhasil dihimpun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara hingga September 2018, berkisar 70,81 persen atau Rp3,69 triliun dari total target APBD sebesar Rp5,21 triliun. Jumlah pajak daerah itu terdiri dari lima jenis penerimaan, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Data yang diperoleh dari BPPRD Sumut, adapun realiasi penerimaan jenis PKB berkisar 80,42 persen atau Rp1,40 triliun dari target Rp1,75 triliun, BBNKB sekitar 91,59 persen atau Rp1,08 triliun dari target Rp1,18 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 83,56 persen atau Rp656 miliar dari target Rp785 miliar.

Selanjutnya untuk jenis PAP realisasinya hanya baru 4,81 persen atau Rp27 juta dari target Rp577 miliar, dan jenis Pajak Rokok mencapai 56,10 persen atau Rp514 miliar dari target Rp916 miliar. “Ya, khusus PKB karena memang itu bidang saya, di triwulan III tahun anggaran 2018 (sampai 30 September) sudah mencapai Rp1.407.957.663.185 dari target APBD Rp1.750.758.714.765 atau 80,42 persen,” kata Kepala Bidang PKB pada BPPRD Sumut, Victor Lumbanraja menjawab Sumut Pos, Selasa (16/10).

Pihaknya optimis target PKB tersebut dapat tercapai di akhir tahun anggaran. Apalagi jika melihat tren dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa capaian realisasi pada jenis penerimaan pajak daerah itu selalu melampaui target yang ditetapkan di APBD. “Seperti tahun lalu (2017) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun ini, realisasi kita justru mengalami peningkatan. Jadi memang trennya meningkat setiap tahun,” katanya.

Menurut Victor, masyarakat Sumut sudah sadar akan kewajiban pajak daerah. Terlebih sebagai wajib pajak yang setiap tahun memiliki kewajiban atas pajak daerah yang dikutip pemerintah. “Terutama masyarakat yang berada di daerah-berada, mereka juga sudah sadar kewajiban membayar pajak. Disamping itu kita memudahkan pelayanan kepada masyarakat dimana telah meluncurkan gerai-gerai pajak yang dekat dengan mereka,” katanya.

Realisasi penerimaan PKB juga didukung dari razia yang dilakukan karena lebih efektif dibandingkan program keringanan denda pajak. “Seperti di kampung-kampung setiap ada razia mereka langsung membayar,” ujarnya.

Untuk pengefektifan razia, sambung Victor, pihaknya juga telah mempersiapkan instrumen untuk razia terpadu dan datang langsung ke lokasi pemilik kendaraan sesuai data sensus yang telah dilakukan. “Kita akan terus lakukan upaya agar masyarakat mau membayar pajak kendaraannya. Kalau untuk program keringanan pajak kembali, kami tidak tahu kapan dilaksanakan lagi. Hal itu sesuai perintah gubernur yang dituang dalam peraturan gubernur,” katanya.

Diakui pihaknya bahwa program keringanan pembayaran denda beberapa waktu lalu, memang sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. “Apalagi keringanan PKB dan BBNKB tersebut tidak hanya untuk pribadi, juga diberlakukan untuk kendaraan plat kuning dan plat merah,” pungkasnya. (prn)