Home Blog Page 6156

PDIP Pecat Pangonal

Pangonal Harahap

SUMUTPOS.CO – Hajatan pesta demokrasi Pemilu 2019 sudah di depan mata. Tak ingin kasus Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK berimbas pada perolehan suara, DPD PDI Perjuangan Sumut langsung memecatnya dari posisi Ketua DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutarto mengakui, mereka sudah mengajukan ke DPP PDI Perjuangan terkait pemecatan itu. “Sikap kita sebagai partai, tentu mempunyai komitmen penuh terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia termasuk Sumut,” ujar Sekretaris DPD PDIP Sumut, Sutarto kepada wartawan, Rabu (18/7).

Menurutnya, PDI Perjuangan mengutamakan bagaimana bisa menciptakan pemerintahan yang bersih. Mengingat partainya saat ini adalah pendukung pemerintahan. Atas dasar itu pula, pimpinan partai berlambang kepala banteng tersebut mengajukan kepada DPP untuk melakukan pemecatan terhadap Pangonal Harahap, selaku Bupati yang juga kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPC Labuhanbatu. “Sebagai Ketua DPC tentu kita akan pecat. Ini komitmen PDI Perjuangan terhadap penegakan hukum. Apalagi beliau kan kena OTT,” sebutnya.

Sutarto juga menjelaskan, semua kader PDI Perjuangan, baik di legislatif maupun eksekutif, sesuai perintah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, secara tegas harus dipecat dari keanggotaannya. “Tentu kewenangan pemecatan itukan ada di DPP. Yang jelas sikap DPD PDI Perjuangan Sumut seperti itu. Artinya harus tunduk dan patuh terhadap partai, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” jelas Sutarto.

Sementara disinggung soal hasil Pilgub Sumut 2018, Juni lalu, dimana Pangonal Harahap sebagian Ketua DPC PDIP Labuhanbatu sekaligus orang nomor satu di kabupaten tersebut, tidak mampu memberikan kemenangan bagi pasangan Djoss. Sebab sebelumnya, Ketua Umum mereka sempat mengultimatum pimpinan partai di daerah, jika tidak menang, maka akan ada ancaman pecat. “Saya kira kami tidak mau menduga-duga. Sikap kita jelas tegas, terkait dengan kader yang tertangkap tangan,” sebutnya.

Sedangkan untuk mekanisme penggantian, Sutarto menyebutkan pihaknya akan segera menetapkan. Baik untuk posisi Ketua DPC maupun Wakil Bupati yang kemungkinan besar akan secara otomatis ditinggal Andi Suhaimi yang naik menjadi Bupati menggantikan Pangonal. “Nanti kita tunggu ada aturan dan mekanismenya. Saya kira kita tunggu saja prosesnya,” pungkasnya.

2 Persebaya v PSMS 0: Semakin Terpuruk

Pemain Persebaya Surabaya David Da Silva berebut bola dengan Reinaldo Rodrigues De Oliviera Lobo pemain PSMS Medan pada saat pertandingan Liga 1 Gojek Traveloka di Gelora Bung Tomo Surabaya, kemarin, Rabu (18/7/2018). Dalam pertandingan ini dimenangkan oleh tim tuan rumah Persebaya Surabaya atas PSMS Medan dengan kedudukan akhir 2-0.FOTO:Dipta Wahyu/Jawa Pos
Pemain Persebaya Surabaya David Da Silva berebut bola dengan Reinaldo Rodrigues De Oliviera Lobo pemain PSMS Medan pada saat pertandingan Liga 1 Gojek Traveloka di Gelora Bung Tomo Surabaya, kemarin, Rabu (18/7/2018). Dalam pertandingan ini dimenangkan oleh tim tuan rumah Persebaya Surabaya atas PSMS Medan dengan kedudukan akhir 2-0.FOTO:Dipta Wahyu/Jawa Pos

SUMUTPOS.CO – PSMS semakin terpuruk di dasar klasemen Liga 1. Kekalahan 0-2 dari Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (18/7) malam, menegaskan tren negatif PSMS di markas lawan. Kekalahan ini membuat PSMS dipastikan tanpa poin dari laga away di putaran pertama.

Kekalahan ini juga merupakan yang kelima kali beruntun diderita PSMS. Pasukan Peter Butler saat ini menghuni posisi 18 klasemen dengan koleksi 15 poin. Total PSMS sudah 11 kali kalah di putaran pertama.

Pada laga itu PSMS dipimpin pelatih barunya, Peter Butler yang belum sama sekali memimpin latihan PSMS. Tidak banyak perubahan skema dari sebelumnya. PSMS masih mengandalkan Wilfried Yessoh di depan ditemani Antoni Putro Nugroho dan Erwin Ramdani.

PSMS sempat menyiapkan Suhandi untuk turun di posisi starting eleven. Namun ketika pemanasan, Suhandi justru cedera dan PSMS menurunkan Dilshod.

Pertarungan terbuka pun tersaji. PSMS lebih dulu mengancam lewat peluang Wilfreid Yessoh, di depan gawang Persebaya. Namun bola hasil tendangannya masih bisa diblok kiper Persebaya, Miswar Saputra.

Persebaya juga beberapa kali mengancam gawang Abdul Rohim. Akhirnya Bajul Ijo unggul lebih dulu menit ke-35. Irfan Jaya berhasil membobol gawang PSMS dengan sepakannya setelah menerima umpan silang matang dari Ruben Sanadi. Dua center back PSMS, Roby dan Reinaldo Lobo gagal mengantisipasi umpan silang tersebut. Skor pun berubah 1-0.

PSMS yang tertinggal satu gol mencoba tampil lebih agresif. Tapi Persebaya juga tak mengendurkan serangan mereka. Namun hingga babak pertama berakhir, belum ada lagi gol yang tercipta.

PSMS yang tertinggal satu gol mencoba tampil menggebrak lebih dulu. Tekanan demi tekanan dilancarkan skuat yang kini dilatih Peter Butler tersebut.Namun beberapa kali mampu diredam dengan baik oleh para penggawa tim Bajul Ijo.

Inalum Didanai Bank Asing dan Swasta

Seorang pekerja mencetak batangan alumunium di pabrik pengolahan PT INALUM (Persero) desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara.
Seorang pekerja mencetak batangan alumunium di pabrik pengolahan PT INALUM (Persero) desa Kuala Tanjung Kabupaten Batu Bara.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Himpunan Bank Negara (Himbara) Maryono memastikan 4 bank BUMN tidak ikut serta dalam menyuntik modal bagi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dalam rangka mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen. Namun akan didanai bank asing dan swasta.

Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah menargetkan 11 bank bakal meminjamkan dana USD3,85 miliar kepada Inalum. “Kami dari BTN tidak akan ikut dalam pembiayaan dalam pengalihan saham Freeport dan 4 bank BUMN juga kemungkinan sama. Tidak ikut dalam pembiayaan,” ujar Maryono saat ditemui di Kantor Pusat BTN, Jakarta, Rabu (18/7).

Maryono menjelaskan, pembiayaan akusisi saham Freeport akan didominasi oleh bank bank asing dan juga bank swasta. Hal ini dilakukan untuk menarik dana masuk ke dalam negeri.

“Ya ini nanti akan dikonsentrasikan dibiayai oleh bank-bank asing, dan bank swasta. Alasannya supaya ada juga uang mengalir dari negara-negara lain sehingga bisa menambahkan devisa kita,” ujar Maryono.

Direktur Utama Bank BTN tersebut menambahkan, sejak awal memang pihak Bank BTN tidak diikutsertakan dalam pembiayaan Freeport. “BTN tidak diajak, memang BTN tidak akan ikut karena bukan sektor dari pada kita,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN memastikan bahwa kucuran kredit yang didapat oleh PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) untuk mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia tidak berasal dari bank BUMN.

Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, tidak ada perbankan BUMN menyalurkan kredit ke Inalum. Tidak ada,” kata Gatot seperti dikutip dari Antara, Senin (16/7).

Gatot memastikan hal tersebut berulang kali. Dia mengatakan pinjaman yang diajukan Inalum untuk pembelian saham Freeport akan lebih banyak disalurkan oleh bank bukan milik pemerintah. Namun, Gatot tidak merinci entitas bank yang akan menjadi kreditur Inalum tersebut.

Sebelumnya, Inalum memastikan telah mendapat pinjaman dari bank untuk membeli saham Freeport Indonesia sebesar USD3,85 miliar yang ditargetkan selesai dalam dua bulan.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada 11 bank yang siap memodali Inalum untuk membeli saham Freeport Indonesia. Namun dia belum bisa menyebutkan 11 bank tersebut.

“Ada 11 bank yang siap membantu mendanai transaksi. Belum bisa bicara (bank-nya),” kata Budi, di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis 12 Juli 2018. (bbs)

 

Benda Diduga Bom Ditemukan di Dekat Rumah Irwandi Jusuf

Polisi amankan TKP penemuan benda mencurigakan di dalam sebuah kardus air mineral yang dilakban warna hitam.
Polisi amankan TKP penemuan benda mencurigakan di dalam sebuah kardus air mineral yang dilakban warna hitam.

ACEH, SUMUTPOS.CO – Warga jalan Pari, Gampong Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Rabu (18/7) sore, dihebohkan dengan penemuan sebuah paket kardus yang diduga bom.

Benda tersebut, ditemukan di rumah salah satu warga yang tak jauh dari rumah pribadi Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf.

Pantauan wartawan, Tim Jibom Gegana Sat Brimob Polda Aceh yang tiba di lokasi sekira pukul 16.00 Wib, pun berupaya mengevakuasi serta menjinakkan benda yang diduga bom tersebut. Sebuah ledakan pun terdengar dari jarak 100 meter yang menandakan tim tengah menjinakkan benda tersebut.

Puluhan warga pun berkerumun karena penasaran dengan peristiwa ini. Menurut informasi yang diperoleh, benda mencurigakan itu ditemukan sekitar pukul 15.30 WIB. Benda itu berada di dalam sebuah kardus air mineral yang dilakban warna hitam.

Polisi yang berada di lokasi pun berupaya mengamankan lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Jibom juga bekerja menyisiri sejumlah lokasi yang dekat dengan temuan benda yang mencurigakan tersebut.

Masih dari informasi yang dihimpun, pemilik rumah yang diketahui bernama Ridwan awalnya mengetahui ada sebuah paket di depan rumahnya. Padahal, dirinya merasa tidak pernah memesan barang apapun kepada siapapun.

“Pemilik rumah sempat menerima telepon dari orang yang tidak dikenal dan mengancam. Yang bersangkutan meminta uang kepada pemilik rumah, kalau tidak akan diledakkan benda itu karena remote-nya ada pada si penelepon menurut pengakuan si penelepon,” ujar salah seorang warga yang tak ingin nanya disebutkan.

Kemudian, pemilik rumah melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Kuta Alam, dan diteruskan ke tim Jibom Polda Aceh.

Sejumlah personel Kepolisian juga memberitahukan bahwa sang pemilik rumah sedang tak ingin dimintai keterangan karena trauma.

“Mohon pihak media agar bersabar dan menunggu di luar, karena pemilik korban belum mau dimintai keterangan dan masih trauma,” ujar salah satu petugas Kepolisian. (Zal)

Please… Jangan Lagi Membully

Para artis yang membintangi film AIB#CyberBully bersama sutradara dan produser film kampanye #stopbullying, Hotman Paris Hutapea, saat temu pers.
Para artis yang membintangi film AIB#CyberBully bersama sutradara dan produser film kampanye #stopbullying, Hotman Paris Hutapea, saat temu pers.

JANGAN anggap remeh terhadap segala bentuk-bentuk bullying. Seperti intimidasi, tindak kekerasan verbal di dunia nyata maupun maya (media sosial), ancaman, paksaan hingga teror. Sudah banyak korban yang jatuh.

Itulah pesan penting yang dikampanyekan lewat film AIB #CyberBully, produksi Surya Films.

Aksi-aksi bullying lewat media sosial dinilai sudah meresahkan, bahkan menjurus membahayakan. “Situasinya sudah memprihatinkan. Beberapa kali korban jiwa terjadi,” ungkap Retno Listyarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Amar Mukhi, sutradara dan produser film AIB juga sepakat dengan KPAI. Ia ingin filmnya bisa menjadi bagian kampanye nasional #stopbullying atau hentikan pembulian. Kalau gagal melepas tekanan mental, korban sering trauma dan gagal bangkit. Tidak hanya rasa malu, tapi bisa berakibat lebih dramatis: bunuh diri!

Dalam film horor itu, juga diperlihatkan bahwa bullying bukan hanya menimbulkan masalah bagi korban, tetapi juga bagi pelaku. Pelaku tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Jika perbuatannya sudah mengarah pada kriminal, pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, semua perbuatan tersebut bisa dikenai pasal PIDANA.

Film AIB #CyberBully dibintangi oleh Baron Wildchut, Harris Illano, Damita Argobie, Wendy Wilson dan beberapa pemeran lainnya.

“Ada karma atau balasan dari perbuatan bullying, cepat atau lambat akan menimpa,” kata Amar Mukhi. Lewat film itu disampaikan: Karma sekarang bekerja lebih cepat. Balasan lebih cepat diterima. So hati-hati dengan jarimu!

Menurut Amar Mukhti, AIB #CyberBullyingmasih menawarkan scene mengagetkan serta adegan yang mencekam.

“Semoga film ini bisa diterima dan pesannya tersampaikan,” paparnya.

Film AIB #CyberBully dibintangi oleh Baron Wildchut, Harris Illano, Damita Argobie, Wendy Wilson dan beberapa pemeran lainnya.

Film horror ini rencananya akan tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai 2 Agustus 2018.

Selain trailer terbaru, Surya Films juga merilis original soundtrack (OST) film AIB #CyberBully yang dibawakan Young Lex. Judul lagu Jangan Dianggap Remeh begitu kuat menyampaikan pesan film melalui lirik-lirik yang ditulis Young Lex. Penggalan lirik lagu ‘Selalu dianggap remeh, Selalu dianggap sepele. Lo Bikin Gue Sakit, Lo Biarin Gue Sendiri. Semua Terasa Enggak Adil’, benar-benar mewakili suara hati korban bullying. Lirik-lirik lagu ‘Jangan Dianggap Remeh‘ juga memperlihatkan betapa korban bullying terteror dan menderita secara mental. (Rel/mea)

Jokowi Harus Pilih Cawapres Berintegritas dan Dekat Kekuatan Islam

Presiden Joko Widodo didampingi Mahfud MD pada satu kesempatan, beberapa waktu lalu.
Presiden Joko Widodo didampingi Mahfud MD pada satu kesempatan, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Presiden Joko Widodo masih mematangkan pilihan untuk menentukan figur calon wakil presiden pada Pemilu 2019. Dalam proses pemilihan itu, Jokowi diminta tidak hanya melihat figur secara elektoral, tapi juga memenuhi aspek integritas, dan kompetensi.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyampaikan, pada periode 2014-2019, Jokowi masih memiliki kekurangan dalam isu penegakan hukum. Untuk menutup celah kekurangan itu, Jokowi disarankan memilih figur yang rekam jejaknya bersih dari pelanggaran hukum khususnya dugaan korupsi.

“Harus diseleksi dari aspek integritas, sebab Jokowi kan kurang dalam sisi hukum, maka penting cari calon wakil presiden yang punya kapasitas menutupi itu,” tutur Donal, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/7) lalu.

Donal menyampaikan, akan lebih baik lagi jika Jokowi menyerahkan nama bakal cawapresnya untuk dicek KPK. Tujuannya, agar Jokowi tidak salah memilih orang yang berpotensi tersandera masalah hukum. “Tidak hanya soal bagaimana nanti di kampanye, tapi soal jalannya pemerintahan itu. Yang paling penting, nantinya rekam jejak itu tentu harus jadi pertimbangan,” ungkapnya.

Dalam diskusi Pencalonan Pilpres 2019: Menantang Gagasan Antikorupsi dan Demokrasi, Donal menyampaikan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD cocok menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi pada Pilpres 2019. “Saya berpikir dan berani untuk mencoba untuk menawarkan nama yang ideal, Profesor Mahfud,” katanya.

Ia menilai, Mahfud memenuhi syarat ideal menjadi cawapres, yakni bersih dan negarawan, karena pernah menjadi Ketua MK. Memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat dan konsisten, karena merupakan guru besar hukum, serta berani melawan mafia hukum dan bisnis.

Selain kriteria itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi menyampaikan, Mahfud punya nilai plus, yakni berpengalaman dalam pemerintahan, karena pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan serta Menteri Pertahanan.

Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan, berdasarkan hasil survei The Initiative Institute pada 10-15 Juli 2018, Mahfud juga dianggap lebih layak menjadi cawapres pendamping Jokowi, karena dikenal sebagai tokoh Islam dan profesional. Jika didampingi Mahfud, katanya, Jokowi bisa menangkal isu politik identitas dan SARA. “Pak Mahfud ini dekat dengan masyarakat Islam, tidak saja Islam moderat, tapi juga paham dengan isu kalangan muda,” pungkasnya. (rel/saz)

Ruas Jalan Rusak Akibat Truk Overkapasitas di Indonesia

Truk dengan beban berlebih melintas di ruas jalan Kota Medan pada siang hari, belum lama ini. Hal ini menimbulkan kerugian negara dengan harus memperbaiki jalan yang rusak.
Truk dengan beban berlebih melintas di ruas jalan Kota Medan pada siang hari, belum lama ini. Hal ini menimbulkan kerugian negara dengan harus memperbaiki jalan yang rusak.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai gerah melihat angkutan barang kelebihan muatan yang berlalu lalang, hingga menyebabkan kerusakan jalan. Bukan hanya mengganggu lalu lintas, tapi kendaraan muatan berlebih tersebut, juga menelan biaya perbaikan yang cukup fantastis.

“Akibat sering dilalui kendaraan bermuatan lebih dan ukuran, jalan jadi rusak. Maka pemerintah harus menanggung biaya perbaikan jalan hingga Rp43 triliun per tahun. Suatu angka yang cukup besar,” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (17/7).

Dengan demikian, pemerintah akan menindak tegas seluruh angkutan barang bermuatan dan berukuran lebih, yang melintas di jalan tol dan nontol, dalam upaya mengurangi kerusakan jalan serta angka kecelakaan.

Budi mengungkapkan, biaya perbaikan akibat kerusakan yang disebabkan oleh angkutan barang bermuatan lebih tersebut, tak sebanding dengan anggaran yang diberikan pemerintah setiap tahunnya, yang sebesar Rp26 triliun.

Begitu juga jika dilihat dari kecepatan. Menurut Budi, akibat truk kelebihan muatan barang dan ukuran, maka laju kendaraan hanya bisa mencapai 40 kilometer per jam dari yang seharusnya bisa mencapai 60-70 kilometer per jam.

Budi menjelaskan, aturan larangan kendaraan angkutan kelebihan muatan barang dan ukuran melintasi jalan raya, sebenarnya bukan ketentuan baru. Namun demikian, diakuinya, selama ini ketentuan tersebut masih banyak kelonggaran.

Ia berharap, semua pihak, termasuk asosiasi yang dalam kegiatan operasionalnya menggunakan truk untuk angkutan barang, diminta untuk patuh dan taat hukum dalam menjalankan peraturan tersebut.

Sementara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan, untuk mengawasi keberadaan angkutan barang di jalan nontol, Kemenhub akan mengoperasikan lagi keberadaan jembatan timbang di jalan nasional, yang hingga akhir 2019 diharapkan mencapai 92 unit.

Pemerintah melalui Kemenhub akan memberikan hukuman bagi pelaku usaha yang masih nekat melanggar aturan pelarangan truk yang bermuatan lebih dan overdimensi, per 1 Agustus 2018 mendatang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Budi Setiyadi membeberkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 277, sanksi bagi pelanggar overdimensi diancam pidana kurungan satu tahun.

Surat Klarifikasi Eni Saragih Beredar

Foto: ISSAK RAMADHAN/JAWAPOS.COM TERSANGKA: Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, tersangka kasus suap PLTU Riau-1 ketika berompi oranye, belum lama ini.
Foto: ISSAK RAMADHAN/JAWAPOS.COM
TERSANGKA: Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, tersangka kasus suap PLTU Riau-1 ketika berompi oranye, belum lama ini.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Belum genap sepekan mendekam di sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, datang memberi kabar ke publik. Kabar itu disampaikan dengan 2 lembar surat yang ditulis tangan.

Surat yang beredar di kalangan awak media itu, tertulis klarifikasi terkait kasus suap yang menjeratnya. Dalam surat yang ditulis dari balik penjara, Eni menegaskan, tidak pernah melakukan intervensi untuk memenangkan satu perusahaan dalam proyek PLTU Riau-1.

Menurut Eni, tidak ada tender, dan hanya ada penunjukan langsung. Dalam proyek itu, PLN menguasai 51 persen saham.

“Yang saya lakukan adalah membantu proyek investasi ini berjalan lancar. Ini bukan proyek APBN,” tulis Eni dalam surat tertanggal 15 Juli 2018 itu.

Eni juga memaparkan, dari proyek 35 ribu MW, baru dilakukan di Riau-1, PLN menguasai saham 51 persen, dan PLN hanya menyiapkan equity 10 persen. Lebihnya, PLN akan dicarikan dana pinjaman dengan bunga yang sangat murah, yakni 4,25 persen per tahun. Dengan begitu, harga jual ke PLN pun murah, sekitar 5,3 sen. “Sehingga diyakinkan ke depan, PLN akan dapat menjual listrik yang murah kepada masyarakat,” lanjutnya.

Dengan berbagai kondisi itu, Eni pun meyakini, proyek Riau-1 bisa menjadi proyek ‘contoh’ bagi proyek 35 ribu MW. Ia membandingkan proyek ini dengan proyek PLTU Batang, yang investasi proyeknya mencapai 5,2 miliar dolar AS. Sahamnya juga dikuasai swasta secara penuh. Harganya jualnya pun tergolong mahal, di atas 5 sen.

Padahal, dengan proyek yang sangat besar itu, 2×1.000, seharusnya harga bisa di bawah 5 sen. Yang luar biasa lagi, lanjutnya, negara menjamin proyek ini sampai 30 tahun, tanpa ada kepemilikan negara di proyek ini.

PSI Sumut Optimis Rebut Kursi

Caleg PSI mendaftar di KPU Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Selasa (17/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara optimis bisa rebut kursi di gedung parlemen.  PSI mendaftarkan 70 calon anggota legislatif (Caleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Selasa (17/7).

“Secara optimis PSI Sumut akan merebut kursi gedung parlemen dengan target sebanyak mungkin untuk suara masyarakat yang ada di Sumatera Utara ini” ungkap Ketua DPW PSI Sumut Fuad Ginting saat didampingi Sekjen Delia Ulfa.

Fuad juga mengatakan, Caleg yang diikutkan ini tentunya telah kita lakukan seleksi terbuka sebelumnya dan hampir sebagian besar dari kaum muda yang energik.

“Ini sesuai semangat PSI yang mengusung aspirasi kaum muda yang anti korupsi dan anti intoleransi” sebut Fuad.

Bukan hanya itu aja, nomor caleg tidak ditetapkan oleh partai, tetapi dengan cara diundi. Maka keberuntungan nomor tidak menentukan langsung untuk seseorang caleg maju ke parlemen. Perolehan suara terbanyak juga jadi penentu

“Pencabutan nomor undi untuk nomor caleg, merupakan bentuk transparansi PSI sebagai langkah awal melakukan perubahan di Indonesia. Pengurus, kader atau simpatisan, maupun simpatisan memiliki peluang yang sama untuk duduk di parlemen” tambahnya lagi.

Caleg yang ikut mendampingi Ketua dan Sekretaris DPW PSI Sumut ke KPU, Samuel Joel Simanjuntak, Robert Susanto, Johan dari Dapil Sumut 1, Herlina Sarumaha dari Dapil Sumut 2, Harapan Panjatan, Josua Sihombing, Waliyono dari Dapil Sumut 3, Yori Tri Setia Andromeda Barus dari Dapil Sumut 11, dan Luciana Dapil Sumut 10 siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Tujuan utama sosialisasi mengenalkan PSI kepada masyarakat luas yang memiliki agenda partai antikorupsi, anti intoleransi, anti politik uang, juga menggali kepentingan masyarakat yang nantinya menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan pro rakyat,” sebut Harapan Panjaitan Caleg nomor urut 10 DPRD provinsi Sumut Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang. (mat)

Kurir Sabu Ditembak Mati

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto memberi keterangan kepada pers, Selasa (17/7)
Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto memberi keterangan kepada pers, Selasa (17/7)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 Kg, Selasa (17/7). Selain menyita barang bukti, petugas juga meringkus 3 tersangka. Satu diantaranya ditembak mati.

Ketiga tersangka yakni Atella (27) warga Jalan Kunyeng, Kec. Padang Diji, Kabupaten Sigli, Aceh (tewas ditembak). Safrizal (27) warga Jalan Krium, Kec. Padang Diji, Kabupaten Sigli, Aceh. Abdurrahman (24) warga Kecamatan Sigli, Kabupaten Sigli, Aceh.

Mereka digerebek di salah satu rumah Jalan Rakyat, Medan Perjuangan. Selain 2 kg sabu, petugas juga mengamankan barang bukti 1 bungkus plastik klip kosong, 5 unit ponsel genggam, 1 timbangan elektrik, 1 paspor paspor atas nama Atella, 1 SIM atas nama Atella, 1 KTP atas nama Atella, 1 lembar uang Ringgit Malaysia, dan uang Rp340 ribu.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto dalam keterangan persnya, Selasa (17/7) malam, menyebutkan jika Atella cs merupakan jaringan Malaysia, Batam dan Medan. Rencananya sabu akan disebar di Medan.

“Ketiga tersangka kita tangkap di kawasan Jalan Rakyat, Kecamatan Medan Timur. Kita interogasi barang bukti sabu ada di rumah kakeknya tersangka Atella di Jalan Setia Budi, Kel. Sudirejo, Kec. Sunggal,” ujar Kombes Pol Dadang didampingi Wakapolrestabes Medan, AKBP Bagus Suropratomo dan Kasat Narkoba, AKBP Raphael Sandhy Priambodo.

“Kita lakukan pengembangan ke rumah kakeknya Atella di Jalan Setia Budi. Kamar Atella digeledah dan ditemukan 2 kg sabu dalam keranjang baju yang dibungkus kemasan teh Cina,” sebut Dadang lagi.

Untuk tersangka Atella terpaksa dilakukan tindakan tegas karena melakukan perlawanan. Dan sangat menyesal tersangka Atella meninggal dunia.

“Tersangka Atella meninggal dunia karena melawan anggota saat melakukan pengembangan. Tiga tersangka ini atas suruhan dari Bunda Malaya yang sudah masuk DPO,” terang Dadang.

AKBP Rafael Sandy Priambodo menambahkan, Atella mendapatkan upah Rp10 juta dari Bunda Malaya. “Tersangka Atella sudah 3 kali bertransaksi narkoba di Medan. Pertama bulan Maret 2018 sebanyak 2 kilogram sabu, kedua di bulan yang sama 7 ons sabu dan ketiga bulan Juni 2018 sebanyak 3,5 kilogram sabu,” tutup Sandy. (sor/ras)

1...6,1556,1566,157...15,900Page 6,156 of 15,900