Home Blog Page 6161

Siswa MAN 4 Martubung Unjukrasa Desak Kasek Mundur

Foto: Fachril/Sumut Pos Ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4, Martubung, melakukan unjukrasa di halaman sekolah, Selasa (17/7). Mereka mendesak Kepala Sekolah mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pungli.
Foto: Fachril/Sumut Pos
Ratusan siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4, Martubung, melakukan unjukrasa di halaman sekolah, Selasa (17/7). Mereka mendesak Kepala Sekolah mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pungli.

SUMUTPOS.CO – Ratusan siswa – siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4, Martubung, Kecamatan Medan Labuhan melakukan unjukrasa di halaman sekolah, Selasa (17/7). Mereka mendesak Kepala Sekolah (Kasek) Nurkholidah agar mundur dari jabatannya karena diduga melakukan pungli terhadap mereka.

Pendemo meminta agar Nurkholidah mempertanggung jawabkan semua uang yang telah dikutip dengan alasan untuk pembelian baju batik, baju olah raga, infak, dana biaya operasional sekolah (BOS) dan lain sebagainya.

Selain mendapat dukungan dari orang tua dan wali murid, demo yang berlangsung damai itu juga didukung sekitar 100 orang alumni dari enam angkatan MAN 4 dan turut bergabung dengan siswa berpakaian putih abu abu yang sedang melakukan aksi.

“Kami para alumni mendukung aksi yang digelar adik-adik terkait maraknya pugli yang dilakukan pihak sekolah. Jika ini tidak disahuti, maka kami akan kembali menggelar aksi lagvi,” tegas Arif,  yang mengaku alumni tahun 2013.

Dua orang siswa Klas X MAN 4 yang minta namanya tak dikorankan, mendesak agar kasek mereka mundur dari jabatannya karena tidak bisa mempertanggung jawabkan pungutan yng telah dilakukannya melalui bawahannya.

“Kami dikutip seratus ribu agar bisa ikut ujian ambil jurusan. Bukan itu saja, kami juga sebelumnya dikutip uang pembangunan, uang seragam yang ditotak mencapai Rp2,5 juta,” ungkap mereka.

Aksi ratusan siswa yang dimulai sejak pagi hingga menjelng waktu makan siang itu digelar dengan membentangkan sejumlah poster berisi tudingan pungli. Para pendemo duduk bersila di halaman sekolah. Akibatnya, proses belajar mengajar pada sekolah yang berada di bawah naungan Departeman Agama itu, berhenti total.

Guna mencari solusi atas tuntutan, pertemuan tertutup antara perwakilan pedemo dan pihak sekolah dilaksanakan. Namun tidak membuahkan kesepakatan dan pihak sekolah mengusir wartawan saat akan konfirmasi. “Maaf, bubar kalian semua,” bentak seorang guru kepada wartawan yang sedang menunggu di ruang guru. (fac/ila)

 

Lurah Glugur Kota Polisikan 3 Pria

Tiga pelaku diamankan ke kantor polisi saat akan mendirikan papan reklame ilegal.
Tiga pelaku diamankan ke kantor polisi saat akan mendirikan papan reklame ilegal.

SUMUTPOS.CO – Lurah Glugur Kota  Afriwinata Lubis bersama sejumlah kepala lingkungan, berhasil menciduk tiga orang  pria yang tengah merusak median jalan di Jalan Kol L Yos Sudarso , persis depan Kantor  Monspace Indonesia, Senin (16/7) malam.

Pengerusakan itu dilakukan untuk membuat tapak atau pondasi tempat berdirinya papan reklame berukuran besar. Ketiga pria itu selanjutnya diserahkan ke Polsekta Medan Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Menurut Afriwinata, penangkapan ketiga pria yang ditengarai merupakan orang suruhan salah seorang pengusaha advertising berawal dari informasi warga sekitar pukul 22.00 WIB. Begitu menerima laporan, dirinya didampingi sejumlah kepling langsung menuju lokasi. Ternyata laporan warga terbukti, mereka melihat ketiga pria tersebut tengah sibuk merusak median jalan.

Dikatakan Afriwinata, sepintas  warga sekitar maupun pengendara kendaraan bermotor yang melintas tidak curiga jika tindakan yang dilakukan ketiga pria itu ilegal. Pasalnya, selain mengenakan rompi  seperti  biasa yang dipergunakan para pekerja untuk memperbaiki jalan, mereka juga menggunakan traffic cone  di sisi kiri dan kanan jalan.

Setelah dilakukan introgasi, Afriwinata mengatakan, ketiga pria itu mengaku sebagai pekerja yang ditugaskan merusak median jalan untuk membuat tapak berdirinya papan reklame. Direncanakan, papan reklame yang akan mereka dirikan nantinya setinggi 15 meter dari permukaan jalan.

Afriwinata selanjutnya memerintahkan ketiga pria itu untuk menghentikan pekerjaan mereka.  Usai berkoordinasi dengan Camat Medan Barat, Afriwinata selanjutnya membawa ketiga pria itu ke Polsekta Medan Barat. “Kita berharap pihak Polsek Medan Barat dapat memproses hukum ketiga pria tersebut. Sebab, ketiganya terbukti bersalah merusak fasilitas umum. Langkah ini kita lakukan untuk memberikan efek jera,” ungkapnya.

Sektor Pendidikan & Kesehatan Terkorup di Sumut

Foto: Diva Suwanda/Sumut Pos Para peserta seminar foto bersama usai acaea Diskusi Publik terkait Diseminasi " Hasil Penelitian Sewindu Tren Korupsi di Sumatera Utara.
Foto: Diva Suwanda/Sumut Pos
Para peserta seminar foto bersama usai acaea Diskusi Publik terkait Diseminasi ” Hasil Penelitian Sewindu Tren Korupsi di Sumatera Utara.

SUMUTPOS.CO – Berdasarkan penelitian Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (Sahdar), kurun waktu 2010 hingga 2018 menemukan banyaknya praktik korupsi terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan. Modusnya, dengan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran yakni mark up dan pungutan liar (Pungli).

Menurut lembaga ini, sektor yang paling banyak terdampak perilaku koruptif aparat sipil negara (ASN), di antaranya dinas Pendidikan dan dinas kesehatan dengan tingkat yang sangat tinggi. Secara gradual ada 32 kasus di dinas kesehatan dan dinas pendidikan selama delapan tahun terakhir.

Koordinator Sahdar Sumut, Ibrahim menerangkan untuk tingkat kerugian delapan tahun terakhir kuranglebih Rp1.149 triliun dengan 700 terdakwa yang 56 persennya adalah ASN di birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, bicara penindakan, ada beberapa kasus yang masih belum jelas juntrungnya, mandeg belum bermuara ke meja pengadilan.

“Sebelumnya kami juga sudah mengadakan forum dengan aparat penegah hukum (APH) terkait menanyakan data jumlah kasus dugaan korupsi yang mandeg. Menurut kami masih ada banyak jumlah kasus korupsi yang belum sampai ke pengadilan,” ungkap Ibrahim saat diwawancarai dalam seminar bertajuk Diskusi Publik terkait Diseminasi “Hasil Penelitian Sewindu Tren Korupsi di Sumatera Utara” yang berlangsung di Hotel Arya Duta, Medan, Selasa (17/7).

Hadir dalam seminar itu sejumlah perwakilan diantaranya PN Medan, inspektorat dan kepolisian, akademisi hukum untuk membahas permasalahan korupsi yang terjadi dan mandeg di tangan aparat penegak hukum.

Ibrahim mengatakan, menurut aparat kepolisian mereka tidak mau disebut mandeg dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang terjadi di institusi mereka. “Dari hasil diskusi tadi, seperti yang kita dengar mereka tidak mau disebut mandeg, tetap lambat karena adanya conflict of interest di internal mereka sehingga terkadang penyidikan kasus dugaan korupsi itu menjadi lamban,” terangnya.

Dari hasil penelitian yang mereka lakukan, tingginya tindak pidana korupsi di dua sektor tersebut terjadi akibat besarnya anggaran di sana. “Jadi makin banyak anggarannya makin banyak pelaku korupsi. Hal ini jelas sangat berdampak terhadap pelayanan publik,” terangnya.

Dia membeberkan kasus dugaan korupsi tertinggti banyak terjadi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sebanyak 33 kasus sejak 2010-2018. Kemudian di Kota Medan ada 29 kasus. “Jadi dua instansi pemerintahan yang paling korupsi di Provinsi Sumut adalah di Pemprov dan Pemko Medan. Berbeda tipis dengan Provinsi Jawa Timur (Jatim),” ungkapnya.

Tangkap Pelaku Perusakan Masjid!

Foto: Fachril/Sumut Pos Ratusan massa dari pengurus daerah (PD) Muhammadiyah Kota Medan melakukan unjuk rasa ke Mapolres Pelabuhan Belawan, Jalan Raya Pelabuhan, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (17/7).
Foto: Fachril/Sumut Pos
Ratusan massa dari pengurus daerah (PD) Muhammadiyah Kota Medan melakukan unjuk rasa ke Mapolres Pelabuhan Belawan, Jalan Raya Pelabuhan, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (17/7).

SUMUTPOS.CO – Ratusan massa dari pengurus daerah (PD) Muhammadiyah Kota Medan melakukan unjuk rasa ke Mapolres Pelabuhan Belawan, Jalan Raya Pelabuhan, Kecamatan Medan Belawan, Selasa (17/7). Mereka mendesak penegakan hukum atas pengrusakan serta penyerangan ke rumah ibadah. “Tangkap pelaku pengrusakan mesjid! Jangan berpihak kepada yang salah,” teriak orator saat melakukan orasi.

Massa yang tergabung dari beberapa pengurus Muhammadiyah Kota Medan ini, awalnya berkumpul dari Masjid Raya Taqwa Belawan. Mereka berkonvoi menuju ke Mapolres Pelabuhan Belawan.

Akibat aksi yang dilakukan ratusan massa, akses jalan menuju ke Pelabuhan Belawan terganggu. Sehingga, menggaggu berjalannya distribusi barang angkutan truk – truk yang melintas.

“Tangkap pelaku pengrusakan, Muspika Kecamatan Medan Marelan sudah berpihak, kami minta keadilan agar pelaku segera ditangkap. Sudah dua kali kami laporkan ini, kenapa polisi diam,” teriak orator lagi.

Meski teriknya matahari, tidak membuat ratusan massa kendur menyampaikan orasinya. Mereka meminta orang nomor satu di Polres Pelabuhan Belawan harus berani menangkap pelaku yang telah merusak rumah ibadah tersebut.

Seiring berjalannya orasi, Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Taufik mengajak perwakilan massa yang keberatan untuk bisa melakukan musyawarah. Namun, massa menolak ingin bertemu langsung dengan Kapolres Pelabuhan Belawan. “Jangan tanya alas hak tanah itu, kami mau keadilan. Kalau memang kapolres tidak bisa bertemu dengan kami, maka kami akan kembali demo pada Jumat (20/7) mendatang,” teriak orator.

Ketua Majlis Taklim Hukum dan HAM Muhammadiyah Kota Medan mengatakan, mereka sudah melapor masalah perusakan masjid, perusakan plang, penyerangan jamaah mengaji dan larangan Salat Jumat. “Dimana keadilan? Ini harus diadili, makanya kita minta tangkap pelakunya,” tegas Ibrahim.

Dikatakan Ibrahim, masalah sengketa tanah masuk ranah perdata. Sedangkan masalah yang timbul sekarang adalah pidana. “Kita minta pelakunya ditangkap, itu saja. Bukti sudah jelas dari rekaman CCTV ada, kenapa pelaku tidak ditangkap. Makanya kita akan terus lakukan orasi ke polda atau sampai ke mabes polri,” tegasnya lagi.

Sekadar diketahui, pemicu terjadi orasi itu berawal dari sengketa tanah wakaf untuk dijadikan rumah ibadah di Jalan Abdul Sani Muthalib, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Tanah itu dijadikan Musala Al Hidaya. Setelah berjalannya waktu, wakaf itu dilakukan rehab dan dinaikkan status menjadi masjid dengan diganti nama Masjid Taqwa.

Namun, terjadi perselisihan masalah nama masjid yang tidak diterima warga di wilayah tersebut. Masalah itu sudah dilakukan mediasi oleh Polres Pelabuhan Belawan dengan memberikan tekanan, agar tidak ada aktivitas di rumah ibadah itu sebelum dikeluarkannya status tanah wakaf  dari BPN Kota Medan. (fac/ila)

 

Djarot dan Sihar Caleg Dapil Sumut

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS DEKLARASI_Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss) menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Provinsi Sumut di Medan, Sabtu (20/1). Rakerdasus itu membahas pemantapan strategi pemenangan PDIP untuk Pilkada 2018 di Sumut, yang menggelar pemilihan gubernur serta delapan pemilihan bupati dan wali kota.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus  saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) PDIP Provinsi Sumut di Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus akan menjadi calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Pasangan Djarot dan Sihar (Djoss) yang kalah pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 ini maju lewat daerah pemilihan (dapil) berbeda.

Ketua PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih mengatakan bahwa Djarot Saiful Hidayat akan menjadi caleg dari Dapil Sumut 3 yang meliputi 10 kabupaten/kota yakni Kabupaten Langkat, Batubara, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalunugn, Kota Binjai, Tanjungbalai, dan Pematangsiantar.

Sedangkan Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus akan menjadi caleg DPR RI dari PDI Perjuangan untuk Dapil Sumut 2 yang meliputi 19 kabupaten/kota. Dapil itu meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Humbang Hasundutan, Samosir, Toba Samosir, Padanglawas, Padanglawas Utara, Mandailing Natal, Kota Sibolga, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

“Namun itu masih kemungkinan, karena kita masih menunggu hasil keputusan dari KPU. DPP PDI Perjuangan akan mendaftarkan bakal caleg ke KPU RI,” katanya usai mendaftarkan caleg di KPU Sumut di Medan, Selasa (17/7).

Sekretaris PDI Perjuangan Sumut, Soetarto mengatakan, sesuai dengan tradisi kepartaian, PDI Perjuangan selalu menugaskan kader terbaiknya untuk berkiprah di berbagai posisi.

Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus merupakan dua kader terbaik PDI Perjuangan yang pada tahun 2018 diikutkan dalam pemilihan gubernur Sumut melalui koalisi dengan Partai Persatuan Pembangan (PPP).

Kemudian, caleg yang diusung PDI Perjuangan secara ideologis harus tetap tegar dan kukuh pada ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Demikian juga dengan tingkat ketokohan calon, serta kapasitas dan integritasnya di tengah masyarakat.

“Inilah yang menjadi paramater utama PDI Perjuangan untuk mencalonkan caleg untuk memenangi Pemilu 2019,” ujar Soetarto. (bbs/azw)

 

Bupati Labuhanbatu Ditangkap di Bandara

Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

SUMUTPOS.CO – Satu lagi kepala daerah di Sumatera Utara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini giliran Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap yang diamankan KPK di Bandara Soekarno-Hatta bersama ajudannya, Selasa (17/7). Selain itu, ada tiga orang lainnya yang disebut sebagai pihak swasta yang ditangkap di Labuhanbatu.

Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan barang bukti transaksi transfer duit ratusan juta rupiah. “Tim KPK sudah mengamankan barang bukti Rp500 juta,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan tadi malam.

Dikatakannya, penangkapan ini terkait suap proyek di Dinas PUPR. “Kami duga uang tersebut terkait dengan proyek dinas PUPR setempat,” ungkap Febri.

Saat ini Bupati Labuhanbatu Pangonal dan ajudannya sudah berada di KPK untuk menjalani pemeriksaan awal. ”Sudah dibawa ke gedung KPK untuk pemeriksaan. Sedangkan pihak swasta ditangkap di Labuhanbatu dibawa ke Medan.  “Sekarang (pihak swasta) masih di Polres Labuhanbatu, tentu harus dibawa dulu ke Medan baru bisa dibawa ke Jakarta, kemungkinan besok (hari ini,Red),” ujar Febri.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif serta gelar perkara sebelum menentukan status hukum kelima orang itu. ”Jadi, (petugas) masih di lapangan. Saat ini (kemarin malam) masih melakukan rangkaian dari kegiatan ini (OTT),” terang mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Informasi sementara yang sudah diperoleh KPK, proyek itu masuk dalam program milik Dinas PUPR Labuhanbatu. KPK juga masih menggali lebih jauh data dan informai berkaitan dengan proyek tersebut. ”Tentu nanti kami identifikasi lebih jauh. Kami sedang dalami itu,” imbuh Febri.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap yang merupakan Politikus PDIP itu diketahui memiliki total harta kekayaan Rp5 miliar. Ditilik dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Selasa (17/7), harta kekayaan yang dilaporkan Pangonal didominasi bidang tanah dan bangunan. Total ada 41 bidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam LHKPN yang terakhir dilaporkannya pada 7 Oktober 2016.

Aset miliknya itu tersebar di Labuhanbatu, Deliserdang, hingga Medan. Selain itu, dia juga melaporkan aset berupa mobil serta simpanan emas. Total hartanya tercatat Rp5.022.527.174. Angka itu meningkat jauh dibandingkan terakhir dia melaporkan LHKPN pada 24 Juni 2015 yaitu total Rp2.325.795.071 artinya harta Pangonal bertambah lebih dari 100 persen dalam setahun.

Berkas Golkar Nyaris Ditolak KPU

Foto: PRAN HASIBUAN/SUMUT POS PERTEMUAN: Suasana pertemuan yang digelar KPU Sumut dengan mengundang seluruh parpol tentang ketentuan caleg 2019, di Kantor KPU Sumut, Jl. Perintis Kemerdekaan Medan, Rabu (4/7).
Foto: PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
PERTEMUAN: Suasana pertemuan yang digelar KPU Sumut dengan mengundang seluruh parpol tentang ketentuan caleg 2019, di Kantor KPU Sumut, Jl. Perintis Kemerdekaan Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, partai politik berbondong-bondong mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut untuk mendaftarkan kadernya sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2019, di hari terakhir masa pendaftaran, Selasa (17/7).

Amatan Sumut Pos, setidaknya hingga pukul 21.00 WIB, parpol yang mendaftar di hari terakhir yaitu PKS, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, PPP, PKPI, PAN, PKB, Golkar dan Hanura, menyusul Partai NasDem yang mendaftar sehari sebelumnya.

Suasana di kantor KPU Sumut pun tampak dipadati pengurus dan massa parpol, terlebih di lantai II ruang aula kantor KPU Sumut. Seperti Partai Demokrat dan PKB misalnya, sengaja membawa massa untuk meramaikan suasana saat mendaftar dari sekretariat parpol masing-masing dengan iringan musik sampai ke kantor KPU.

Dari sejumlah parpol yang telah mendaftar itu, Partai Golkar terlihat sedikit kesulitan melengkapi persyaratan bacalegnya. Bahkan pemberkasan partai berlambang Pohon Beringin itu nyaris ditolak KPU Sumut, lantaran belum melegalisir surat keputusan Plt Ketua Golkar. Masalah lainnya pada lampiran data caleg tidak diprint out di mana foto-foto calon cuma ditempel begitu saja.

Pengurus Golkar pun tampak kewalahan melengkapi persyaratan yang masih kurang tersebut. Plt Ketua Ahmad Doli Kurnia didampingi Sekretaris Irham Buana, Muchrid Nasution, Yasir Ridho dan pengurus lainnya, terlihat tegang akan kondisi itu. Mengingat, mereka harus mengprint satu per satu lagi berkas pencalonan bacalegnya, lengkap disertai dengan foto. Namun pada akhirnya untuk persoalan legalisir SK, pengurus Golkar dengan cepat melengkapi kekurangan tersebut. Hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, pengurus Golkar masih melengkapi print out daftar pencalonan bacalegnya.

Server KPU Lelet, Sulit Input Data

Sementara itu, ada kendala yang cukup merepotkan parpol dan KPU saat memasukkan keabsahan data bacaleg melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dimana umumnya terjadi trouble pada server KPU RI di saat penginputan data calon dilakukan. Apalagi penginputan melalui Silon itu dilakukan se-Indonesia dan di hari terakhir pendaftaran pula. Sehingga server menjadi ‘lelet’ saat penginputan data bacaleg. Adapun parpol yang sedikit mengalami kendala pada Silon, seperti PKPI dan PDI Perjuangan. Akibatnya parpol lain yang sudah menyerahkan berkas dalam bentuk hardcopy ke KPU, lama menunggu untuk penginputan ke sistem.

Penyerahan berkas bacaleg yang diantar langsung para ketua parpol ini diterima langsung Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea didampingi para Komisioner Benget Manahan Silitonga, Yulhasni dan Iskandar Zulkarnain, serta Kasubbag Humas dan Teknis Harry Dharma Putra.

Plt Ketua Demokrat Sumut Herri Zulkarnain mengatakan, pihaknya telah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan bacaleg ke KPU. “Puji Tuhan semuanya terisi. Untuk kuota 30 persen perwakilan perempuan juga melebihi kuota. Target kami di 2019 Demokrat bisa mendapat 20 persen atau 20 kursi dari 100 kursi yang ada di DPRD Sumut,” katanya.

Persebaya vs PSMS: Berharap Tuah GBT

Foto: Doni Hermawan Legimin Rahardjo
Foto: Doni Hermawan
Legimin Rahardjo dkk diharapkan mampu mencuri poin kala dijamu Persebaya di Gelora Bung Tomo, malam ini (18/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PSMS kembali harus menghadapi ujian berat di sisa laga putaran pertama Liga 1. Lawatan ke markas Persebaya Surabaya, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (18/7) menjadi laga away terakhir Ayam Kinantan di putaran pertama. Inilah satu-satunya kesempatan memperbaiki rekor tandang PSMS.

Sejauh ini Ayam Kinantan masih belum meraih satu poin pun di kandang lawan.  Dan tentu saja, kandang Persebaya bukan tempat yang mudah untuk mewujudkan ambisi itu. PSMS saat ini sedang dalam masa transisi pasca pemecatan Djadjang Nurdjaman dari kursi pelatih kepala PSMS. Peter Butler yang ditunjuk sebagai pelatih baru masih menunggu pengesahan PSSI untuk memimpin PSMS dari bench. Untuk itu kepercayaan diberikan kepada Asisten Pelatih Suharto AD.

“PSMS dan Persebaya saling mengalahkan setahun ini, begitu juga di tahun-tahun sebelumnya.  Kebetulan saya juga selalu bertanding melawan tim Persebaya. Saya rasa ini pertandingan prestise antara Persebaya dan PSMS Medan,” kata Suharto saat konferensi pers jelang laga, Selasa (17/7).

Bagi Suharto, GBT adalah tempat yang memberikan kenangan manis untuk dirinya dan PSMS. Di tempat ini, PSMS merayakan kesuksesan meraih gelar juara Piala Kemerdekaan 2015 lalu dengan menumbangkan Persinga Ngawi di final.

Selain itu beberapa pemain PSMS saat ini turut berada di skuad yang sama di momen tersebut seperti Suhandi, Erwin Ramdani, Legimin Raharjo, Wanda Syahputra dan lainnya.

PSMS sendiri sudah dua kali bersua Persebaya dalam setahun terakhir. Di final Liga 2, PSMS tumbang dengan skor 2-3 pada November 2017. Namun PSMS berhasil revans di perempat final Piala Presiden 2018. Ketika itu PSMS menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang 3-3 di waktu normal pada laga yang digelar di Stadion Manahan Solo itu.

Pelatih berkepala plontos itu berharap timnya bisa memulihkan mental pasca transisi terhadap pergantian pelatih dan empat kekalahan beruntun. “Untuk pertandingan besok saya rasa ini pertandingan yang menarik, kebetulan ini transisi dari coach Djanur. Dan pelatih baru, Peter Butler sudah berpesan kepada pemain agar menghadapi Persebaya, pemain menunjukkan kualitas bermain,” ujar Suharto.

Diakui Suharto, tidak banyak perubahan taktik yang akan dilakukan pada laga kali ini, namun untuk susunan pemain, diakuinya akan ada perubahan. “Untuk taktikalnya mungkin tidak terlalu jauh banyak berbeda. Mungkin hanya saya sedikit memberikan motivasi dan bagaimana menaikkan moril  mereka untuk pertandingan menghadapi Persebaya,” ucap Mantan pelatih PS TNI itu

Ngogesa Larang DPD II Lakukan Penolakan

Foto: istimewa Ketua Partai Golkar Sumut H.Ngogesa Sitepu, SH (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Pusat Ir Airlangga Hartato, seusai Munaslub di JCC Senayan Jakarta, Rabu (20/12).
Foto: istimewa
Ketua Partai Golkar Sumut H.Ngogesa Sitepu, SH (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Pusat Ir Airlangga Hartato.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelengseran Ngogesa Sitepu dari kursi Ketua DPD Partai Golkar Sumut sempat menuai penolakan dari sejumlah DPD kabupaten kota. Bahkan, mereka berencana melayangkan surat penolakan itu ke DPP Partai Golkar, namun Ngogesa melarangnya.

Ketua DPD Partai Golkar Binjai, Zainuddin Purba kepada Sumut Pos mengaku, pencopotan Ngogesa Sitepu dari Ketua DPD Partai Golkar Sumut secara mendadak itu, menyisakan luka mendalam bagi kader di daerah, khususnya di Kota Binjai. Mereka merasa prihatin dengan kebijakan DPP kepada Ngogesa Sitepu.

“Saya sebagai Ketua DPD Golkar Kota Binjai merasa prihatin atas turunnya SK penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Golkar Sumut,” kata Zainuddin Purba di Kantor KPU Binjai, Selasa (17/7).

Politisi yang akrab disapa Pak Uda ini mengaku, kader Golkar di Kota Rambutan sempat berencana membuat gerakan penolakan atas pencopotan sepihak terhadap Ngogesa itu. Namun, kata dia, rencana tersebut mendapat larangan dari Bupati Langkat dua periode tersebut. “Beliau mengatakan, kepentingan dan kemenangan Partai Golkar Sumut adalah di atas segala-galanya,” ungkap Ketua DPRD Kota Binjai ini.

Bahkan, sambung Pak Uda, Ngogesa meminta pencopotan itu tidak perlu untuk dipersoalkan lagi. Bahkan, Ngogesa berpesan kepadanya agar menerima keputusan DPP itu dengan ikhlas. “Putusan ini adalah yang terbaik,” ujar Pak Uda menirukan ucapan Ngogesa.

Lantas, apakah hanya DPD Golkar Binjai saja yang menolak? Pak Uda mengaku ada beberapa DPD Golkar kabupaten kota. Namun, ia enggan menyebutkan DPD mana saja yang menolak keputusan DPP tersebut. “Yang jelas, rencana penolakan itu dari sejumlah DPD Partai Golkar tingkat II itu mendapat larangan dari Ngogesa. Karena Pak Haji Ngogesa Sitepu lebih mengutamakan pemenangan untuk Pemilu 2019 daripada menyoal permasalahan yang tidak ada artinya,” jelasnya.

Bagi Pak Uda, Ngogesa Sitepu telah membangun partai berlambang Pohon Beringin ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan, kata dia, Ngogesa juga banyak mengeluarkan kocek pribadinya untuk kebutuhan Partai Golkar.  “Semua tahu apa yang dikerjakan Haji Ngogesa Sitepu. Beliau sudah menerima risiko dari keputusan DPP,” kata dia.

Selama 31 tahun Ngogesa menjadi kader Partai Golkar, Pak Uda mengaku secara persis mengenal betul sosok Bupati Langkat itu. Lantas, apakah setelah pencopotan ini Ngogesa akan lompat ke partai politik lain? Pak Uda menilai, hal tersebut tak akan terjadi. “Begitupun, keputusan DPP Partai Golkar itu tetap menuai pro dan kontra. Setiap organisasi apapun, STM, BKM pun tetap ada pro kontra. Apalagi partai besar seperti ini. Itu hal yang sangat biasa,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, tokoh dan aktivis budaya Sumut Tengku Zainuddin menilai, Ngogesa akan tetap berbuat untuk masyarakat Sumut meski telah lengser dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumut. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak perlu gaduh dan risau. “Kepada seluruh rekan-rekan yang ada di pemerintahan dan masyakat tak perlu gaduh. Yakinlah, Ngogesa Sitepu tetap berpihak kepada seluruh rakyat Sumut khususnya Kabupaten Langkat,” kata Tengku Zainuddin di Stabat, Selasa (17/7).

Menurut Zainuddin yang juga seorang advokad ini, hingga kini Ngogesa masih berbuat untuk masyarakat, diantaranya dengan mendukung sepenuhnya  disign sosial yang sedang dikerjakan lingkar nalar dari gerakan Boemi Poetra. “Menyangkut ketahanan budaya, hal ini menunjukkan beliau adalah seorang tokoh yang tidak hanya memikirkan kepentingan kepartaian semata, namun lebih jauh memikirkan kelangsungan budaya dalam konteks kebangsaan,” jelasnya.

Sama-sama kita ketahui, sambung Zainuddin, kalau perolehan suara dari partai politik itu tidak dapat dilepaskan dari ketokohan orang-orang yang ada di dalam partai tersebut. Sosok Ngogesa adalah tokoh yang amat dihormati dan disayangi oleh hampir seluruh kalangan di Sumut terlebih lebih lagi di Kabupaten Langkat.

“Mengingat konon kabarnya suara Golkar adalah suara rakyat, maka perihal akan pencopotannya dari Ketua DPD Golkar Sumut adalah suatu keniscayaan bagi tubuh Golkar sendiri,” pungkas Tengku.

Stok Avtur Aman Selama Musim Haji

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Ratusan jemaah haji kloter pertama tiba di asrama haji embarkasih Medan Jalan A.H Nasution Medan, Senin (8/8) tahun lalu. Selanjutnya calon jemaah haji akan menginap di asrama haji embarkasih Medan sebelum diberangkatkan ke tanah suci Makkah.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Ratusan jemaah haji kloter pertama tiba di asrama haji embarkasih Medan Jalan A.H Nasution Medan, tahun lalu. Selanjutnya calon jemaah haji akan menginap di asrama haji embarkasih Medan sebelum diberangkatkan ke tanah suci Makkah.

SUMUTPOS.CO – PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menjamin pasokan BBM jenis Avtur di 3 bandara di Pulau Sumatera selama musim Haji 2018. Namun, ada peningkatan konsumsi avtur untuk maskapai pengangkut calon haji dari Tanah Air ke Tanah Suci. Ketiga bandara disalur pasokan Avtur selama musim Haji 2018, adalah Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau International Airport (MIA), DPPU Kualanamu dan DPPU Hang Nadim. Seluruh Bandara tersebut, masuk dalam wilayah kerja Pertamina MOR I.

Dengan itu, Pertamina mendukung segala aktivitas hamba Allah yang akan menjalankan ibadah haji tahun 2018. Kemudian, Pertamina menjamin pasokan dan stok avtur aman sehingga tidak akan menggangu aktivitas perjalan haji tersebut. “Untuk area Sumatera bagian Utara, Pertamina meningkatkan rata-rata penyaluran Avtur harian pada bulan Juli sebesar 18.9 persen dari 28.858 KL/hari menjadi 34.456 KL/hari,” kata Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto kepada wartawan di Medan, Selasa (17/7) siang.

Rudi mengungkapkan, ada peningkatan konsumsi avtur signifikan DPPU MIA, Padang yang meningkat menjadi 8.711 KL/hari dari kondisi normal 4.495 KL/hari atau naik 93,8%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. “Rencana pasokan ke bandara MIA diperkirakan menurun dikarenakan pada tahun 2017 MIA digunakan untuk transit 10 Kloter dari Lombok, sementara untuk tahun 2018 Kloter dari Lombok tidak lagi transit di MIA dengan estimasi penurunan volume sebesar 1.053 KL,” jelas Rudi.

Menghadapi kemungkinan lonjakan kebutuhan avtur, Pertamina MOR 1 telah mempersiapkan beberapa skenario untuk melakukan pemasokan avtur selama musim haji tahun ini.  “Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan avtur di DPPU Minangkabau, kami telah menyiapkan rencana supply tanker ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Teluk Kabung sebanyak 4 unit tanker,” kata Rudi.

Ia mengungkapkan untuk meningkatkan lifting dari TBBM Teluk Kabung, akan dimobilisasikan tambahan 3 unit mobil bridger kapasitas 24 KL sehingga kapasitas maksimal bridger di bandara MIA meningkat menjadi 594 KL per harinya.

Hal yang sama dilakukan Pertamina untuk DPPU Bandara Kualanamu Internasional Airport, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara dan DPPU Hang Nadim, Kota Batam, Kepulau Riau. Diperkirakan mengalami sedikit peningkatan penyaluran avtur pada bulan Juli 2018 dengan presentase kenaikan sekitar 3,5 Persen dan 9,2 Persen. “Peningkatan penyaluran Avtur ini dilakukan untuk mendukung kelancaran penerbangan demi mendukung pelaksanaan ibadah para jamaah Haji 2018,” sebut Rudi.

Rudi menjelaskan untuk khusus DPPU Kualanamu ada peningkatan konsumsi avtur selama musim haji dengan hariannya sekitar 500 kiloliter perhari. Kemudian, untuk konsumsi bulannya mencapai 13.800 kiloliter. “Untuk konsumsi avtur dihari biasanya sekitar 430 kiloliter dan bulanannya menjadi 13.300,” tandas Rudi. (ain/gus)