Home Blog Page 6441

Penganiaya Polisi Diduga Buntut Dendam

Masyarakat membopong Bripka Eric Tambunan yang nyebur ke sungai usai dikeroyok sejumlah pemuda di kawasan Kampung Kubur, Sabtu (14/4).
Masyarakat membopong Bripka Eric Tambunan yang nyebur ke sungai usai dikeroyok sejumlah pemuda di kawasan Kampung Kubur, Sabtu (14/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO –Penganiayaan yang dialami Bripka Eric Tambunan, personel Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) di Kampung Sejahtera, Sabtu (14/4) sore kemarin terus usut. Dugaan sementara penganiayaan terjadi buntut masalah pribadi antara dirinya dan para pelaku.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, menurut penelusuran yang didapat dari Propam Polrestabes Medan, penganiayaan yang dialami Bripla Eric di Jalan Erlangga Ujung bermula dari perselisihan yang dialaminya di tempat hiburan malam, New Zone, sepekan lalu dengan seorang pelaku bernama Ayub.

Sejumlah pengunjung di tempat hiburan malam itu sempat melerai perselisihan antara keduanya. Diduga Ayub masih menaruh dendam terhadap Eric, perseteruan kembali terjadi.

Merasa tidak ada masalah, pascakeributan itu, Bripka Eric kemudian mendatangi rumah temannya di Kampung Sejahtera atau yang dulu dikenal dengan Kampung Kubur, Sabtu (14/4) sore. Diketahui teman yang hendak ditemuinya itu bernama Dina yang lokasinya tidak jauh dari tongkrongan Ayub.

Mengetahui kedatangan Bripka Eric Tambunan ke kampung Sejatera, Ayub dan kawan-kawan melakukan pengeroyokan terhadap Bripka Eric Tambunan. Menurut keterangan warga yang berada di lokasi. Dia dipukul dengan balok dan tongkat bisball.

Akibat dari pengerokan tersebut Bripka Eric Tambunan mengalamai luka di bagian kepala, bibir pecah lecet di tangan dan kaki sebelah kanan koyak. Dia berhasil melarikan diri dari pemukulan itu usai lompat ke sungai.

Sementara, juru bicara Polsek Medan Baru, Aipda Ayatullah menerangkan kasus tersebut diambil alih oleh Polda Sumut.

“Kami dari polsek hanya membantu penyisiran sewaktu kejadian Sabtu sore kemarin. Kalau penanganan sepenuhnya oleh Polda Sumut,” ungkapnya.

Dia menerangkan, Bripka Eric kondisinya sudah membaik pascapenganiayaan yang diduga dilakukan Ayub Cs.

“Kondisinya sudah membaik, sedangkan senjata yang sempat jatuh juga sudah diamankan. Kemarin itu kalau tidak salah senjatanya dikembalikan ibu tiri seorang pelaku,” katanya.

Sementara, berdasarkan keterangan warga di lokasi, yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa seorang pelaku penganiayaan Eric diduga antek bandar narkotika di kawasan itu. “Informasinya Ayub itu anggota bandar di sana,” bebernya.

Pemukulan itu, ungkapnya terjadi sore hari. Para pelaku, yang dikomandoi Ayub memukuli Bripka Eric dengan menggunakan balok kayu dan pemukul bola bisbol. Menurutnya, korban nyaris tewas dipukuli oleh pelaku

Kemenhumkam Turun ke Rutan Labuhanbilik

Tahanan kabur – Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pasca kaburnya 16 tahanan yang kabur dari Cabang Rutan Labuhanbilik, Kabupaten Labuhanbatu, Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menurunkan timnya untuk melakukan penyelidikan.

Hal itu diungkapkan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Josua Ginting, Minggu (15/4) siang.

Dikatakannya, pihaknya menurunkan tim untuk mengetahui secara konkrit penyebab kaburnya ke-16 tahanan tersebut. “Tim sudah diturunkan setelah kejadian itu,”ujar Josua Ginting.

Namun diakui Josua, tim yang ditunkan dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, belum melaporkannya dikarenakan masih bekerja. “Untuk 16 orang yang melarikan diri itu, berstatus sebagai tahanan titipan dari pihak kepolisian. Bukan berstatus sebagai Narapidana,”ungkap Josua lagi.

Kaburnya para tahanan Cabang Rutan Labuhanbilik, Kabupaten Labuhanbatu pada Jumat (13/4) sekitar pukul 01.30 WIB.

Para tahanan memanfaatkan tengah malam itu yang sedang hujan deras, dengan merusak terali besi  dan menjebol atap Rutan Labuhanbilik. Selanjutnya, para tahanan keluar dari tembok dengan cara melompat.

Kaburnya tahanan titipan dari sejumlah Polsek tersebut diketahui, saat petugas sipir melakukan pemeriksaan secara rutin.

Untuk saat ini, pihak Cabang Rutan Labuhanbilik telah berkoordinasi dengan Polsek Panai Tengah dan Polres Labuhanbatu untuk melakukan penangkapan kembali ke-16 tahanan tersebut. (gus/han)

 

Berikut identitas ke-16 Tahanan Cabang Rutan Labuhanbilik yang kabur:

 

1.Edy Syahputra

2.Rianto

3.Harun Rasyih Hasibuan

4.Sunardi

  1. Syahrizal

6.Ridwan Pasaribu

7.Ramli

8.Deny Syahputra Marpaung

9.Dapa Novandi Simangunsong

10.Suwardi

11.Peri Sutrisna

12.Hasan Basri Hasibuan

13.M. Sukur

14.Carlos Romula Manik

15.Herdiyanto

16.Harianto

Penyelenggara Ibadah Umroh Libatkan OJK

Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengucapkan selamat, usai Pelantikan Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIU - PIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan, Jumat (13/4).
Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengucapkan selamat, usai Pelantikan Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIU – PIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani Medan, Jumat (13/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Mengingat banyaknya masyarakat menjadi korban ‘Travel Bodong’, penyelenggara ibadah umroh di Indonesia didorong untuk melibatkan lembaga terkait untuk pengawasan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr HT Erry Nuradi pun  meminta seluruh travel untuk bersaing secara sehat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi pada Pelantikan Forum Penyelenggara Pelaksanaan Ibadah Umroh-Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PPIU-PIHK) Provinsi Sumatera Utara di Hotel Madani, Jumat (13/4).

Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap biro perjalanan untuk pelaksanaan ibadah umroh atau haji, terus bertambah jumlahnya.

Apalagi dengan jumlah umat Islam sebagai mayoritas di provinsi ini, membuat antrian haji cukup panjang, bisa mencapai 11-12 tahun. Karenanya, pilihan warga jatuh pada pelaksanaan umroh agar dapat beribadah di tanah suci Mekkah. “Pemerintah juga akan memberikan semacam standarisasi bagi penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Jangan sampai keberadaan travel membuat kita prihatin karena banyak masyarakat menjadi korban. Kita tidak mau yang seperti itu terjadi di Sumut,” ujarnya.

Erry menyebutkan usaha yang bergerak di bisnis travel/perjalanan ibadah umroh sangat menarik minat masyarakat. Karenanya, jangan sampai ada seorangpun warga yang kecewa karena tidak bisa berangkat, hanya karena perusahaan bermasalah atau sengaja memanfaatkan tingginya antusias umat muslim berangkat ke tanah suci.

“Saya mendengar ada yang menawarkan harga Rp10 juta untuk biaya umroh, tetapi berangkatnya tahun depan. Ini dananya kalau diputar (dimanfaatkan) untuk bisnis lain seperti menanam jagung, tentu bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ini sama seperti kejadian di awal reformasi lalu, dan kita tidak ingin itu terjadi lagi. Karena itu OJK hadir di sini, bersama Kemenag, mengawasi,” sebut Erry.

Tingginya pengawasan dari seluruh lembaga terkait, serta mawas diri masyarakat, Gubsu yakin kasus penipuan serupa seperti beberapa waktu lalu di Pulau Jawa, tidak terjadi di Sumut.

Namun juga harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyelenggara ibadah umroh dan haji khusus. Dengan demikian, persaingan antar perusahaan travel berjalan baik dan sehat.

“Dengan begitu, saya harapkan forum ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyrakat. Baik dalam hal memberikan pelayanan keagamaan maupun dalam unsur bisnis. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat kita dalam beribadah, mengingat penyelenggara ibadah ini cukup bervariasi. Intinya adalah pengawasan kita semua,” jelasnya.

KPU Perpanjang Pendaftaran Duta Netizen

Triadi Wibowo/Sumut Pos_ Gedung KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (9/3).
Triadi Wibowo/Sumut Pos_
Gedung KPUD Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (9/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Jadwal pendaftaran Duta Netizen akhirnya diperpanjang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut hingga 21 April mendatang. Hal itu setelah KPU menimbang banyak peningkatan angka penduduk Sumut dari usia 17-30 tahun.

“Tujuannya agar beberapa orang yang sebelumya tidak bisa mendaftar karena terlambat mengetahui informasi ini, bisa turut serta,” ujar Komisioner KPU Sumut Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Yulhasni kepada wartawan, Minggu (15/4).

Diketahui, awalnya pendaftaran Duta Netizen dimulai pada 4 April hingga 11 April 2018. Sejumlah perlombaan digelar KPU dalam rangka suksesi Pemiluhan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018. Satu di antaranya Festival Pilgubsu yang melibatkan warganet.

Dalam festival tersebut ada empat jenis lomba dengan  memperebutkan hadiah jutaan rupiah.

“Keempat lomba itu adalah lomba foto, pemilihan duta netizen, lomba band dan lomba stand up comedy,” sebutnya.

Festival Pilgubsu dilaksanakan selama satu bulan penuh, dimulai 4 April hingga akhir April.

Pihaknya kata Yulhasni berharap Duta Netizen terpilih dapat menjadi perpanjangan tangan KPU menyosialisasikan tahapan pelaksanaan Pilgubsu kepada masyarakat, khusus di media sosial (medsos). Sosialisasi di medsos menurutnya juga harus digencarkan sebab para pemilih pemula dan pemilih pemuda yang ada di Sumut pada umumnya telah memiliki telepon pintar.

Ia menambahkan, Duta Netizen yang terpilih nanti bertangungjawab untuk menjadi rekan KPU dalam menyebarluaskan infomasi terkait proses pelaksanaan Pilgubsu.

Duta Netizen juga akan melaksanakan sosialisasi di media sosial dengan konten yang semenarik mungkin. “Anak-anak muda zaman now ini pasti kreatif sehingga bisa membuat konten yang menarik juga,” pungkasnya. (prn/azw)

Gubsu akan Lapor Presiden Progres Jalan Tol dan Rel Kereta Api Layang

Triadi Wibowo/Sumut Pos- Gedung Centre Point terlihat dari jembatan gantung Stasiun Besar Kereta Api Medan, Jumat (9/3)
Triadi Wibowo/Sumut Pos-
Pembangunan rel kereta api layang diterlihat dari jembatan gantung Stasiun Besar Kereta Api Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Progres proyek-proyek pembangunan strategis nasional yang ada di Sumatera Utara  (Sumut) terus menunjukkan perkembangan yang baik. Baik pembangunan sejumlah ruas jalan tol maupun pembangunan rel kereta api layang, berjalan tanpa hambatan berarti. Kondisi ini akan dilaporkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi kepada Presiden RI Joko Widodo yang berkunjung ke Sumut pada 17 dan 18 April mendatang.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Sumatera Utara (Sumut) Elisa Marbun mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak membahas perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun sebelumnya, gubernur terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga vertikal/kementerian sebelum melaporkannya kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Saya akan laporkan dulu ke gubernur. Rencananya akan dilakukan dulu pertemuan dengan beberapa instansi terkait seperti Jasa Marga, PLN, Kementerian Perhubungan, BPN dan lainnya. Nantinya itu jadi laporan beliau (gubernur) ke Presiden sudah seperti apa perkembangannya,” katanya, Kamis (12/4).

Sebelumnya, data terakhir yang disampaikannya, beberapa perkembangan yakni soal pembebasan lahan jalan tol, sudah mencapai 79 persen untuk seksi 1 Tanjung Mulia-Helvetia. Dengan tahapan tersebut, tim pembebasan tanah disebutkan tengah melakukan upaya penuntasan ganti rugi tanah yang ditarget tuntas bulan ini.

Dari laporan perkembangan terakhir, untuk seksi 1 Tanjung Mulia-Helvetia, panjang ruas 6,071 km dengan lahan sebanyak 274 bidang, dan total kebutuhan seluas 37,99 Ha. Sementara yang telah terealisasi sebanyak 180 bidang dengan luas 30,07 Ha. Sehingga masih ada sekitar 7,92 Ha yang akan dibebaskan.

Giliran Ajib dan Sigit Diperiksa

Ketua KPK, Agus Rahardjo.

SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara marathon memeriksa saksi-saksi untuk perkara suap masal di DPRD Sumut. Sejak Senin (9/4) lalu, hingga Kamis (12/4) kemarin, tak henti-hentinya anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, termasuk mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho diperiksa KPK.

Kemarin, giliran Ketua DRPD Sumut periode 2014-2019 Ajib Shah yang diperiksa KPK. Mantan Ketua Partai Golkar Sumut ini diperiksa untuk tersangka Ferry Suando Tanuray Kaban satu dari 38 anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain Ajib, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Sigit Pramono Asri.

Selain itu, ada dua anggota DPRD Sumut lainnya yang dipanggil, yaitu Ebenejer Sitorus dan Novita Sari serta Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan. Sejumlah pejabat Pemprov Sumut juga dimintai keterangannya, antara lain mantan Sekda Sumut Hasban Ritonga, mantan Asisten Administrasi Umum dan Aset Setda Sumut Mhd Fitriyus, serta anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut Nurdin Lubis. Nurdin juga diketahui sebelumnya menjabat Sekda Sumut periode 30 September 2011-1 November 2014.”Seluruh saksi akan diminta keterangan untuk melengkapi berkas perkara FST (Ferry Suando Tanuray Kaban),” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (12/4).

Sementara, sejumlah anggota DPRD Sumut yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mengaku siap menghadapi pemeriksaan jika dipanggil. Bahkan, mereka yakin tidak berperan atau pasif dalam persoalan itu. “Sampai sekarang belum ada panggilan. Kita akan ikuti apa yang diminta, dan menjawab pertanyaan,” ujar salah satu anggota dewan yang meminta namanya tidak dituliskan.

Dirinya pun meyakini bahwa dalam persoalan suap menyuap itu, ia tidak dalam posisi memiliki peran aktif. Artinya, sebagai anggota DPRD Sumut periode sebelumnya, hanya sebagai penerima pasif dari oknum tertentu. “Karena kan kita tidak punya peran apa-apa di situ. Jadi saya hanya menerima saja, sama seperti yang lain juga,” lanjutnya.

PSIS v PSMS: Misi Menang Tanpa Djanur

Foto: Doni Hermawan/Sumut Pos Dhika Bhayangkara
Foto: Doni Hermawan/Sumut Pos
Dhika Bhayangkara menjadi kiper utama PSMS saat menghadapi PSIS, Minggu (15/4) sore.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Reuni alumni Liga 2 tersaji di Stadion Moch Soebroto, Minggu (15/4). Dua tim promosi, PSIS dan PSMS akan bentrok pada pekan keempat Liga 1. Ini akan menjadi pembuktian kedua tim.

Dari tiga laga, rapor PSIS dan PSMS tak terlalu mencolok. PSIS memang belum meraih kemenangan tapi sudah mengoleksi dua poin. Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS, mampu mengejutkan dengan menahan imbang Bali United dan Bhayangkara FC. Dua tim yang menempati klasemen teratas Liga 1 tahun lalu.

Sementara PSMS juga menghadapi kedua tim tersebut. Namun hasilnya berakhir dengan kekalahan. PSMS mampu memetik tiga poin dengan menumbangkan tim yang sedang on fire, Persija Jakarta 3-1.

Tak dipungkiri kepercayaan diri skuad PSMS sedang meninggi. Poin penuh perdana yang diraih atas Persija mengembalikan lagi mentalitas tim yang sempat runtuh saat kalah di dua laga terakhir. Namun sayangnya PSMS tak akan didampingi pelatih kepala, Djadjang Nurdjaman untuk laga ini. Djanur mengikuti kursus AFC Pro dan tugas diserahkan kepada Muhammad Yusuf Prasetyo, sebagai asisten.

“Segala persiapan dan strategi sudah dipersiapkan. Sebelum berangkat sudah berdiskusi langsung dengan coach dan sudah melihat seperti apa kekuatan PSIS. Kami sudah mengantisipasinya. Yang pasti kami mau meraih tiga poin walaupun main di kandang lawan,” kata Yoyok, sapaan Yusuf.

Demokrat Sumut Ogah Campuri

Pelaksana Tugas Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain.
Pelaksana Tugas Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Demokrat Sumut tampaknya ogah ikut campur soal mangkirnya JR Saragih dari pemanggilan penyidik Gakkumdu Sumut. Termasuk juga soal mandeknya komunikasi antara JR Saragih dan kuasa hukumnya. Demokrat menilai, hal tersebut merupakan kewenangan dan hak JR Saragih pribadi.

“Mohon maaflah, jangan saya yang komentar. Nggak enaklah. Tanya langsung saja ke kuasa hukum Pak JR. Inikan masalah pribadi beliau,” kata Pelaksana Tugas Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain saat dihubungi, Kamis (12/4).

Kata Herri, tidak ada korelasi antara Partai Demokrat dengan kuasa hukum Bupati Simalungun itu. Demokrat mempersilahkan bila kader ingin memakai kuasa hukum yang disiapkan partai. Namun kalau ternyata yang bersangkutan menggunakan jasa pengacara sendiri, tentu hal itu adalah hak kader sendiri juga. “Jadi nggak etis bila saya ikut mengomentari hal itu,” pungkasnya.

Sekretaris Partai Demokrat Sumut, Meilizar Latif juga merasa tak cocok memberi pendapat sekaitan putusnya komunikasi JR Saragih dengan kuasa hukumnya. “Aduh… Jangan saya lah yang ditanya. Langsung pada kuasa hukumnya aja,” ujarnya.

Disamping itu ia mengaku tidak mengikuti perkembangan hukum kasus yang menjerat JR Saragih. “Lagian saya tidak mengikuti persoalan hukum Pak JR. Nanti kalau sempat salah ngomong, kan jadi gak enak,” imbuh Meilizar.

Diketahui, paskapelimpahan berkas ke Kejatisu sekitar tiga minggu lalu oleh penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut, JR Saragih dan kuasa hukumnya ternyata telah putus komunikasi. Ironinya, komunikasi yang putus antara kedua pihak itu saat JR Saragih sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Gakkumdu. Alhasil, pelimpahan berkas JR Saragih sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen tak kunjung tuntas ke pengadilan.

Diberitakan, seorang kuasa hukum JR, Ikhwaluddin Simatupang mengaku sejak sidang putusan PTTUN yang menolak gugatan kliennya, dirinya dan JR Saragih sudah lost contact.  Ia justru bertanya kembali sudah seperti apa perkembangan kasus yang dihadapi kliennya itu. “Putus kontak sudah dengan beliau. Saya juga kebetulan sedang tangani kasus lain,” katanya saat dikonfirmasi Rabu malam kemarin. “Coba tanya ke kawan-kawan pengacara lain, mana tau ada kontak sama beliau,” imbuh Ikhwal.

Kuasa Hukum JR lainnya, Hermansyah Hutagalung hingga kini belum dapat dikonfirmasi lagi sekaitan perkembangan informasi pemanggilan kliennya. Pun begitu ia sebelumnya mengaku belum pernah berkomunikasi lagi dengan JR paska sidang putusan PTTUN akhir Maret lalu. (prn/adz)

Setiap Hari Ada Pembatalan Haji

SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PEMULANGAN_Ratusan jemaah haji dari kloter 1 sampai dengan 5 tiba di Asrama haji embarkasih Medan Jalan AH Nasution, Kamis (7/9) Ratusan jemaah haji tersebut selanjutnya akan dipulangkan ke daerah masing-masing.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
PEMULANGAN_Ratusan jemaah haji dari kloter 1 sampai dengan 5 tiba di Asrama haji embarkasih Medan Jalan AH Nasution, tahun lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Utara mengaku sudah menerima surat edaran Keputusan Presiden (Kepres) tentang penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk Tahun 2018. Namun, proses pelunasan belum juga dilakukan, karena Keputusan Menteri Agama (KMA) dan surat edaran Dirjen PHU Kementerian Agama RI, belum diterima.

Hal itu dikatakan Kabid PHU Kanwil Kemenag Sumut, Muslim melalui Kadi Dokumen dan Pendaftaran Haji, Eri Nofa ketika diwawancarai Sumut Pos, Kamis (12/4) siang. ” Untuk pelunasan nunggu KMA dan edaran Dirjen. Itu turunan dari Kepres, ” ujar Eri.

Dijelaskan Eri, KMA dan edaran Dirjen itu mengatur waktu pelunasan. Namun, Eri mengaku belum tahu kapan KMA serta edaran Dirjen PHU itu akan turun. Diakui Eri, terlebih saat ini sedang berlangsung ujian seleksi Petugas Haji. Namun kalau melihat tahun sebelumnya, dikatakannya pelunasan BPIH dimulai 3 bulan sebelum pelaksanaan pemberangkatan jamaah Calon Haj (Calhaj) ke Tanah Suci. Untuk pelunasan BPIH, disebut Eri biasanya 2 tahap dengan setiap tahan diberi batas waktu.

“Kalau besaran BPIH Embarkasi Medan Rp31.840.375. Memang naik beberapa persen. Namun itu disubsidi optimalisasi dana haji, ” tambah Eri.

Disinggung soal paspor haji, dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari Kemenag Kabupaten/Kota, sudah 80 persenan paspor Calhaj yang selesai. Namun, paspor itu belum dikirim ke pihaknya untuk pegurusan visa ke Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Disebutnya, untuk visa baru akan dimulai setelah pelunasan.

Untuk kuota, disebut Eri, untuk Embarkasi Medan masih 8.292. Namun Eri mengaku setiap hari ada saja pembatalan haji oleh Calhaj dengan berbagai alasan. Namun, untuk jumlah pasti, Eri mengaku harus melihat data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) lalu mendata khusus pembatalan oleh Calah Sumut. Disebut Eri, hal itu karena pembatalan haji dilakukan melalui Kemenag Kabupaten/Kota, langsung ke Dirjen PHU sehingga pihaknya hanya memantau melalui Siskohat. “Setiap hari ada pembatalan haji. Seperti tadi ada dua melakukan pembatalan,” tandas Eri.

Bang Ijeck Jemput Jenazah Aksioma

Cawagubsu Musa Rajekshah bersama anggota DPR RI asal Nias dari Partai Gerindra Suasana Dachi duduk dalam ambulans saat menjemput jenazah Aksioma Waruwu, Kamis (12/4).
Cawagubsu Musa Rajekshah bersama anggota DPR RI asal Nias dari Partai Gerindra Suasana Dachi duduk dalam ambulans saat menjemput jenazah Aksioma Waruwu, Kamis (12/4).

SUMUTPOS.CO – Tertahannya jenazah Aksioma Waruwu, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nias yang meninggal di Jepang, sempat membuat publik terenyuh. Pasalnya, proses pemulangan jenazah ke Tanah Air sempat terhambat. Akibatnya, pihak keluarga sempat kebingungan dan panik.

Aksioma Waruwu adalah seorang pahlawan devisa. Sejak tahun 2016, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan pembuat baut di Jepang. Segalanya berjalan lancar, hingga 4 April 2018, Aksioma dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Sakai di Koga, Jepang. Sejauh ini, penyebab kematian Aksioma diperkirakan adalah sakit.

Keluarga Aksioma, terus mengupayakan pemulangan jenazah Aksioma ke Tanah Air. Setelah menunggu cukup lama, penantian keluarga akhirnya terobati setelah pemerintah melalui Kedutaan Besar RI bersama anggota DPR RI asal Nias dari Partai Gerindra, Suasana Dachi, membawa pulang jenazah Aksioma, Kamis (12/4).

Proses penjemputan di bandara Jakarta menuju Bandara Kualanamu tersebut juga didampingi Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah. “Pagi ini dari Cengkareng Jakarta kami bersama dengan Anggota DPR RI asal Nias, Sumut, Bang Suasana Dachi, dan keluarga mendiang Aksioma Waruwu, menjemput jenazah Aksioma Waruwu yang baru sampai dari Jepang,” tulis Musa Rajekshah, melalui Fanpages Facebook Musa Rajekshah, Kamis (12/4).

Dalam postingan itu juga, pria yang karib disapa Ijeck juga mengatakan, pihaknya bersama KBRI dan Suasana Dachi telah melakukan serah terima jenazah, bersama berkas-berkas lainnya kepada pihak keluarga secara langsung. Nantinya, pihak keluarga akan membawa jenazah Aksioma ke kampung halamannya di Kepulauan Nias. “Aksioma adalah warga Kabupaten Langkat asal Nias yang bekerja di Jepang dan meninggal dunia beberapa waktu lalu. Jenazah Aksioma sudah diterima keluarga dan langsung dibawa ke kampung halamannya di Kepulauan Nias,” tulisnya.

Ijeck turut menyampaikan rasa dukanya yang mendalam atas meninggalnya salah satu warga Sumut di Jepang. “Semoga mendiang tenang di sisi Tuhan YME, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah ini,” tutup Ijeck dalam postingan tersebut.

Sebelum tiba di tanah air, jenazah Aksioma sempat tertaha  di Jepang.

Pihak keluarga sendiri sudah berupaya dan meminta pertolongan agar jenazah Aksioma bisa secepatnya dipulangkan ke tanah air. Mulai dari mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang serta seluruh masyarakat Indonesia.(rel)