JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Sindikat produsen dan pengedar uang palsu kerap beraksi jelang Lebaran. Bareskrim pun telah menangkap dua orang yang diduga mengedarkan uang palsu. Salah seorang diantaranya adalah perwira TNI berpangkat kolonel.
Kolonel Agus Listyowarno yang berdinas di Kemenhan ditangkap setelah MR, rekannya yang merupakan warga sipil, dicokok lenih dahulu. Kabareskrim Mabes Polri Irjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, awalnya, MR bertransaksi dengan petugas. ”MR ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu MR menunjuk orang lain,” ujarnya.
Kolonel Agus itulah yang ditunjuk dan ditangkap di parkiran Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) Cawang, Selasa (7/6). Setelah ditangkap, barulah diketahui ternyata Agus merupakan anggota TNI AD berpangkat Kolonel. ”Kami serahkan ke Denpom TNI,” terangnya.
Barang bukti yang disita adalah uang palsu senilai Rp 30 juta. Menurut dia, jejaring pembuatan uang palsu itu sedang ditelusuri. Siapa saja yang terlibat juga sedang dideteksi.
Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Martinus Sitompul mengatakan, sesuai pemeriksaan Bank Indonesia, uang palsu tersebut berkualitas sangat bagus. Tekniknya dengan di-print sekaligus disablon.
”Print itu untuk membentuk uang tersebut. Sablonnya khusus untuk memberikan tanda air pada uang sehingga bisa mengecoh masyarakat yang mengecek uang palsu tersebut,” paparnya.
Uang palsu itu juga menggunakan nomor seri uang yang telah diedarkan di Jawa Tengah dan DI Jogjakarta. Diprediksi hingga saat ini masih ada uang palsu dari jaringan ini yang telah beredar.
Yang pasti, keberadaan uang palsu saat bulan puasa ini diprediksi akan meningkat. Karena itu masyarakat diharapkan lebih cermat bila menukarkan uangnya. Jangan sampai mendapatkan uang palsu yang tidak ada harganya. ”Ya, seperti kampanye Bank Indonesia, diraba dan diterawang uangnya dulu,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Publik Kemenhan Brigjen Djundan Eko Bintoro membenarkan ditangkapnya salah satu pegawai Kemenhan. Agus menduduki jabatan sebagai kasubdit administrasi veteran (minvet). “Sekarang dalam penanganan polisi militer (PM),” papar dia. Lembaganya menyerahkan sepenuhnya kepada polisi militer.
Apakah Agus akan dipecat jika terbukti bersalah? Djundan masih enggan menanggapi. Pihaknya masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan polisi militer. Yang pasti, lanjut dia, sebagai lembaga yang menjadi tempat dinas Agus, Kemenhan akan memberikan bantuan hukum. “Bantuan hukum menjadi kewajiban Kemenhan,” paparnya. (idr/lum/sof)
