MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan untuk membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wacana yang digagas Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan Ilhamsyah itu, dinilai sesuatu positif sebagai alat pengawasan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Medan.
“Pada prinsipnya kalau saya pribadi menyambut positif. Malah bagus sekali segera direalisasikan,” kata Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution kepada Sumut Pos, baru-baru ini.
Dikatakan Akhyar, wacana pansus PAD tersebut sangat baik sebagai alat pengawasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengumpul PAD. Sebab hingga triwulan ketiga tahun ini, diakuinya masih ada realisasi PAD di beberapa SKPD jauh dari ekspektasi.
“Yang seperti ini justru kami dorong, sehingga SKPD itu ke depan lebih bekerja, karena mengetahui ada alat pengawasannya melalui pansus itu,” ucapnya.
Namun sejauh ini pihaknya mengakui belum menerima secara tertulis soal wacana dimaksud. Pemko Medan baru tahu gagasan pembentukkan pansus PAD DPRD Medan melalui media massa.
“Kalau memang ada usulan itu, tentu kita dukung saya pribadi menilai positif sekali,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Ia menyebutkan, acapkali ada rapat evaluasi pembahasan soal PAD yang rutin digelar, para SKPD saling melontarkan argumentasi dan membuat suasana menjadi dinamis.
“Apalagi di beberapa sektor dari laporan yang saya terima, terdapat seperti realisasi pajak tepi jalan dan pajak reklame sangat minim. Angkanya masih di bawah 30 persen,” katanya.
Untuk itu dirinya mengaku ke depan akan lebih menggenjot lagi sektor yang lemah tersebut, sebab hal itu memiliki potensi besar sebagai PAD Kota Medan.
“Pada beberapa sektor yang lemah itu, saya sudah minta izin pak wali agar ikut mengawasi laporan per bulan. Sebab, setahun ini saya diperintahkan pak wali fokus pada pekerjaan fisik saja,” pungkasnya.
Inisiator Pansus PAD DPRD Medan Ilhamsyah mengaku bahwa rekan-rekannya sudah bersedia bergabung di dalam pansus tersebut. Dalam waktu dekat kata dia, pihaknya segera mengusulkan pembentukkan pansus PAD ini kepada ketua dewan. “Pada prinsipnya kawan-kawan sudah oke. Segera akan kami usulkan,” katanya, Jumat (11/8).
Ia menyebut saat ini sudah sebanyak 22 anggota DPRD Medan dari lintas fraksi yang mengusulkan hak inisiatif tersebut.
“Pansus PAD bertujuan guna mengkaji dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang masih belum tergali atau yang mengalami ‘kebocoran’,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) juga mengaku menyambut baik wacana pembentukan pansus ini.
“Pertama sekali kami tentu menyambut positif wacana ini. Namun alangkah lebih elegannya, jika antara DPRD dan Pemko duduk bersama membahas ini,” kata Kepala BP2RD Kota Medan Zulkarnain.
