BANGKOK, SUMUTPOS.CO – Situasi di Thailand pascakudeta militer kemarin sore semakin tidak menentu. Karteker Perdana Menteri (PM) Thailand Niwattumrong Boonsongpaisan dikabarkan menghilang.
Niwattumrong tidak tampak dalam pertemuan yang diadakan Panglima Angkatan Darat Jenderal Prayut Chan-ocha di Royal Army Club tadi malam. Padahal, pertemuan itu adalah agenda militer untuk mencari jalan keluar dari krisis politik dengan mengundang perwakilan dari pihak pemerintah dan oposisi.” ”
Situasi terbaru itu terjadi setelah Angkatan Bersenjata Thailand mengumumkan pengambilalihan kekuasaan (kudeta) atas pemerintahan negara sejak kemarin pukul 16.30. Keputusan kudeta itu diambil setelah dua hari lalu militer mengumumkan negara dalam keadaan darurat.
Di televisi nasional, Angkatan Bersenjata Thailand menyatakan pembekuan konstitusi nasional setelah mengambil alih kekuasaan untuk mengakhiri kisruh politik yang sudah berlangsung tujuh bulan.
Winthai Suvaree, juru bicara militer, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan langsung oleh televisi menyatakan, konstitusi dibekukan, namun parlemen dan semua pengadilan tetap beroperasi. “Dalam rangka mengendalikan negara dengan lancar, (pemimpin kudeta) membekukan konstitusi 2007, kecuali pasal-pasal yang terkait keluarga kerajaan,” kata Suvaree.
Selain itu, militer Thailand memerintah para menteri kabinet pemerintah yang digulingkan segera melapor ke militer sebelum hari berganti. “Untuk menjaga perdamaian dan keamanan, Dewan Perdamaian dan Penegakan Aturan Nasional memerintah para menteri melaporkan diri kepada dewan pada 22 Mei,” tambah Suvaree.
Setelah pengumuman tersebut, militer Thailand memberlakukan jam malam bagi warga dan turis di Thailand, yakni mulai pukul 22.00 hingga 05.00.
Sekitar sejam setelah pengumuman kudeta, jalan-jalan di Kota Bangkok masih normal dan masyarakat beraktivitas seperti biasa.
“Hanya disampaikan bahwa militer akan menyebar pasukannya untuk menjaga. Khusus untuk orang asing atau perwakilan asing, mereka menjamin keselamatan, baik kedutaan masing-masing maupun keselamatan para diplomat,” ujar Kepala Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya di KBRI Bangkok Subandrio kepada BBC.
Begitu militer menyatakan kudeta, lanjut dia, seluruh stasiun televisi diblokir sehingga tidak ada siaran televisi. Militer pun berjanji mengeluarkan informasi-informasi lebih lanjut. Saat ini terdapat sekitar 3 ribu warga negara Indonesia (WNI) di Thailand. Sebagian besar berada di Bangkok dan sekitarnya.
Meski keadaan di Bangkok semakin genting, sampai tadi malam Indonesia belum memberlakukan larangan bepergian ke Negeri Gajah Putih itu. “KBRI masih memantau situasi. Seluruh media elektronik diblokir, kecuali untuk menyampaikan informasi dari penguasa darurat militer,” jelas Duta Besar Indonesia untuk Thailand Lutfi Rauf.
Meski Indonesia belum mengeluarkan larangan untuk berkunjung, Lutfi menekankan agar wisatawan menunda kunjungan karena situasi semakin tidak menentu. “Kondisi saat ini, toko tutup mulai pukul 20.00 dan transportasi umum berhenti beroperasi pukul 21.00,” ungkapnya.
KBRI Bangkok mengeluarkan edaran bagi seluruh WNI di Thailand untuk semakin berhati-hati dan waspada. Kartu identitas diri harus dibawa ke mana pun. WNI juga diminta menjauhi tempat-tempat demonstrasi atau berkumpulnya massa, terutama saat malam. Juga, tetap mewaspadai dan memantau perkembangan situasi di sekitar dengan saksama. Bila melihat pergerakan massa, mereka diminta segera menghindar ke tempat yang lebih aman.
KBRI juga mengimbau WNI untuk tidak meninggalkan tempat tinggal atau penginapan jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Selain itu, menghindari penggunaan atribut atau pakaian berwarna merah, kuning, atau hitam yang bisa disalahtafsirkan sebagai bagian dari anggota kelompok yang bertikai.
“KBRI Bangkok telah membentuk tim yang bekerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia untuk memberikan informasi serta bantuan yang diperlukan bagi WNI terkait dengan situasi politik yang saat ini berlangsung di Bangkok,” jelas pengumuman tersebut. (BBC/AP/c5/kim)
