26.7 C
Medan
Tuesday, May 21, 2024

Tes Kesehatan Bacaleg Karo Harus ke Medan

Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe

KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Ratusan bakal calon legislatif (bacaleg), termasuk para calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karo kecewa. Mereka kesulitan untuk melengkapi pencalonan, karena Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe tidak menyiapkan dokter psikiater. Alhasil, para calon harus ke RSU H Adam Malik atau RSU Pirngadi Medan untuk mendapatkan persyaratan surat kesehatan jiwa (rohani).

“Mengurus surat kesehatan jiwa (rohani) harus mengeluarkan dana, tidak gratis. Tentu ini menjadi sumber PAD bagi Karo. Hanya saja seribu bacaleg, calon komisioner KPU, dan Bawaslu Karo harus ke Medan untuk mengurus tes kesehatan rohani,” kata anggota DPRD Karo, Jhon Karya Sukatendel dan Jidin Ginting, Selasa (31/7) di kantor KPU Karo.

Untuk itu, kedua anggota dewan ini mendukung pihak Moderamen GBKP mengambil alih kepemilikan RSU Kabanjahe. Alasannya, dengan kembalinya RSU Kabanjahe ke Moderamen, pembangunan RSU Kabanjahe ke depan dapat diteruskan dan ditingkatkan. Tidak seperti saat ini.

dokter psikiater saja tidak bisa dihadirkan pihak RSU Kabanjahe di bawah kepemimpinan Pemkab Karo guna memenuhi kepentingan para Bacaleg, calon Komisioner KPU dan Bawaslu Karo untuk melengkapi persyaratan pencalonan seperti saat ini.

Padahal anggaran untuk perpindahan RSU Kabanjahe dan pembangunannya sudah disiapkan pada APBD 2016. Hanya saja sampai saat ini RSU Kabanjahe belum juga pindah.  “Ironis memang. Tidak ada terobosan ril yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Ini fakta. Bukan dikarang-karang,” tandasnya.

Menurutnya, seharusnya bupati sadar itu. Selama ini hanya melakukan MoU-Mou, menerima audensi kunjungan sejumlah tokoh atau menghadiri pertemuan di Jakarta, namun tidak ada dirasakan masyarakat.

“Seperti Jalan lingkar Kabanjahe dan pembangunan air bersih di Kabanjahe sangat didambakan masyarakat. Setiap ada unjukrasa, jalan nasional dikuasai pengunjukrasa sehingga transportasi jalan nasional berjam-jam macet total dan dibutuhkan lanjutan pembangunan jalan lingkar yang sudah bertahun-tahun juga terbengkalai. Kapankah itu terealisasi?” pungkasnya. (deo/azw)

Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe

KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Ratusan bakal calon legislatif (bacaleg), termasuk para calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karo kecewa. Mereka kesulitan untuk melengkapi pencalonan, karena Rumah Sakit Umum (RSU) Kabanjahe tidak menyiapkan dokter psikiater. Alhasil, para calon harus ke RSU H Adam Malik atau RSU Pirngadi Medan untuk mendapatkan persyaratan surat kesehatan jiwa (rohani).

“Mengurus surat kesehatan jiwa (rohani) harus mengeluarkan dana, tidak gratis. Tentu ini menjadi sumber PAD bagi Karo. Hanya saja seribu bacaleg, calon komisioner KPU, dan Bawaslu Karo harus ke Medan untuk mengurus tes kesehatan rohani,” kata anggota DPRD Karo, Jhon Karya Sukatendel dan Jidin Ginting, Selasa (31/7) di kantor KPU Karo.

Untuk itu, kedua anggota dewan ini mendukung pihak Moderamen GBKP mengambil alih kepemilikan RSU Kabanjahe. Alasannya, dengan kembalinya RSU Kabanjahe ke Moderamen, pembangunan RSU Kabanjahe ke depan dapat diteruskan dan ditingkatkan. Tidak seperti saat ini.

dokter psikiater saja tidak bisa dihadirkan pihak RSU Kabanjahe di bawah kepemimpinan Pemkab Karo guna memenuhi kepentingan para Bacaleg, calon Komisioner KPU dan Bawaslu Karo untuk melengkapi persyaratan pencalonan seperti saat ini.

Padahal anggaran untuk perpindahan RSU Kabanjahe dan pembangunannya sudah disiapkan pada APBD 2016. Hanya saja sampai saat ini RSU Kabanjahe belum juga pindah.  “Ironis memang. Tidak ada terobosan ril yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Ini fakta. Bukan dikarang-karang,” tandasnya.

Menurutnya, seharusnya bupati sadar itu. Selama ini hanya melakukan MoU-Mou, menerima audensi kunjungan sejumlah tokoh atau menghadiri pertemuan di Jakarta, namun tidak ada dirasakan masyarakat.

“Seperti Jalan lingkar Kabanjahe dan pembangunan air bersih di Kabanjahe sangat didambakan masyarakat. Setiap ada unjukrasa, jalan nasional dikuasai pengunjukrasa sehingga transportasi jalan nasional berjam-jam macet total dan dibutuhkan lanjutan pembangunan jalan lingkar yang sudah bertahun-tahun juga terbengkalai. Kapankah itu terealisasi?” pungkasnya. (deo/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/