KARO – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Karo terus mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Karo.
Tak hanya mendesak pimpinan DPRD, Demokrat mulai mengajak fraksi-fraksi lain untuk bersama-sama menggunakan hak politiknya mengusulkan pembentukan Pansus. Jika upaya tersebut tidak berjalan secara kelembagaan, Demokrat menyatakan siap menempuh langkah politik.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Karo, Endamia Kaban, mengatakan Pansus diperlukan untuk menguji berbagai persoalan yang mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo bersama masyarakat.
Sejumlah persoalan yang dipersoalkan antara lain dugaan intervensi dalam pengelolaan CSR, tata kelola pengutipan dan penyaluran dana, serta legalitas mekanisme yang selama ini dijalankan.
“Beberapa poin yang disampaikan perwakilan masyarakat melalui LSM KPKP dalam RDP, yakni dugaan intervensi pengelolaan CSR, tata kelola pengutipan dan penyaluran serta legalitasnya. Ini harus dilakukan melalui Pansus untuk menguji kebenarannya sesuai dengan tupoksi dan tata cara kerja DPRD yang diatur dalam Tatib DPRD,” kata Endamia kepada Sumut Pos, Rabu (2/9) siang.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya dibahas melalui RDP. Forum RDP pada dasarnya merupakan wadah DPRD untuk mendengar dan menyerap aspirasi, keluhan maupun pendapat masyarakat. Karena itu, hasil RDP belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan hukum. Pemeriksaan melalui Pansus dinilai diperlukan untuk menguji lebih jauh apakah terdapat persoalan dalam aspek legalitas maupun kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“RDP adalah forum mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga hasil RDP belum berkekuatan hukum. Mekanisme Pansuslah yang dapat membahas secara mendetail hal-hal yang ingin diperiksa serta memutuskan ada tidaknya kepatuhan hukum yang dilanggar di dalamnya,” tegasnya.
Endamia mengatakan ruang pemeriksaan Pansus nantinya tidak hanya terpaku pada poin-poin yang disampaikan dalam RDP. Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan persoalan lain yang masih berkaitan dengan pengelolaan CSR, hal tersebut juga dapat ditelusuri.
“Sekaitan dengan apa-apa saja yang didugakan sesuai dengan poin-poin yang disampaikan pada saat RDP dan juga tidak menutup kemungkinan memeriksa hal-hal yang berkembang dalam pemeriksaan Pansus,” ujarnya.
Terkait mekanisme pembentukan Pansus, Endamia menyebut terdapat syarat dan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD. Demokrat akan menggunakan haknya sekaligus mendorong fraksi lain untuk bersama-sama mengusulkan pembentukan Pansus.
“Dalam pengusulan pembentukan Pansus, ada syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Tatib DPRD. Tentu kami Fraksi Partai Demokrat akan menggunakan hak kami dan akan mendorong fraksi lain agar dapat bersama-sama mengusulkan Pansus ini,” katanya.
Demokrat juga memberikan sinyal kuat tidak akan berhenti apabila upaya pembentukan Pansus terganjal secara kelembagaan. “Ketika secara kelembagaan fraksi kami tidak berhasil mengusulkan Pansus ini, kami akan melakukan langkah-langkah politis,” tegas Endamia.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Demokrat memastikan persoalan pengelolaan CSR dapat diperiksa melalui mekanisme yang lebih mendalam dan transparan.
Endamia menegaskan tujuan utama pembentukan Pansus bukan untuk menghakimi pihak tertentu. Pansus diharapkan menjadi instrumen DPRD untuk menguji legalitas sekaligus mengaudit tata kelola dana CSR.
Apabila Pansus terbentuk dan menemukan adanya persoalan dalam proses pemeriksaan, hasilnya tidak serta-merta diserahkan kepada aparat penegak hukum. Endamia menjelaskan, hasil pemeriksaan Pansus terlebih dahulu akan dibawa ke forum paripurna DPRD untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sekaitan dengan hasil Pansus nantinya, ini akan diserahkan dalam forum paripurna untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan. Bergantung apa yang menjadi kesimpulan Pansus dan hasil paripurna,” jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan saat dikonfirmasi Sumut Pos, belum memberikan tanggapan terkait desakan pembentukan Pansus tersebut. (deo/ila)
