Dia juga menekankan, tax amnesty ini bukan hanya untuk pengusaha besar saja, melainkan kepada seluruhnya. Bagi yang belum punya NPWP akan diampuni, UMKM yang omsetnya di bawah Rp4,8 miliar bisa juga ikut amnesti dan hanya kena kewajiban pajak 0,5 persen.
Politisi PDI-P ini juga menyampaikan, amnesti pajak ini adaalah kesempatan terakhir, setelah ini tidak mungkin ada tax amnesti lagi. Secara sejarah, Pemerinta RI pernah melakukannya pada tahun 1964, tapi gagal karena ada G30S/PKI. Dilanjutnya pada tahun 1984 juga tidak berhasil karena waktu itu uang melimpah dari kayu dan minyak sehingga tidak dikerjakan, dan negara yang gagal juga banyak. Tapi yang berhasil juga banyak.
“Saya ingin tax amnesty sekarang ini berhasil, dan pelaksanaannya akan saya awasi sendiri, saya bentuk satuan tugas sendiri, Pak Menteri Keuangan punya, nggak apa-apa, saya punya sendiri, saya mau awasi sendiri pelaksanaanny lewat intelijen dan lewat BPKP,” katanya.
Dia menyebutkan, mengenai adanya kekhawatiran dan gugatan terhadap Undang-undang amnesti, Pemerintah telah menyiapkan tim untuk menjelaskan bahwa tax amnesti adalah untuk kepentingan besar negara Indonesia. “Kita akan all out,” sebutnya lagi.
Lebih lanjut, dia menyebutkan ini merupakan momentum bagi pemilik uang di sejumlah luar Indonesia. Pada tahun 2018, akan ada keterbukaan informasi Internasional, jadi anda yang punya uang di luar negeri akan diketahui, karena akan ada keterbukaan informasi apapun antar negara, punya uang simpanan.
“Meskipun sekarang saya sudah tahu, tapi nanti akan terbuka. Jadi ini kesempatan terakhir, tidak mungkin ada lagi, karena sudah terbuka. Kemudian kedua, ini momentumnya juga pas, karena dukungan politik sosial politik baik dari DPR, partai semua mendukung. Ketiga dukungan penegak hukum total, Jaksa Agung, Ketua PPATK, Kapolri, ini supaya meyakinkan semuanya,” katanya.
Dia juga menyebutkan, Menkeu intinya, seluruh wajib pajak itu bisa memanfaatkan amnesti, kecuali wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Kemudian waib pajak yang sedang dalam proses peradilan atau yang sedang menjalani hukuman perpajakan.
Jokowi menyatakan, amnesti dari pajak ini adalah insentif utamanya membawa dana milik WNI ke dalam negeri. Diminta untuk mengungkapkan harta yang selama ini belum pernah dilaporkan di dalam SPT tahunan, terutama yang belum ada dalam SPT 2015 dan beberapa yang 2014. Harta yang diungkap adalah seluruh kekayaan baik berwujud atau tidak, bergerak atau tidak, digunakan untuk usaha maupun tidak, yang berada di dalam ataupun di luar negeri, segera melaporkan. Bisa finansial, investasi, atau fisik seperti gedung, tanah dan seterusnya. Kemudian setelah mengungkap, maka tahapan berikutnya adalah membayar uang tebusan.
Diterangkannya, uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan amnesti pajak yang dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan itu sendiri. Apa itu dasar pengenaan uang tebusan, adalah nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terkhir, dimana nilai harta bersih didefinisikan sebagai nilai harta dikurangi dengan hutang yang terkait langsung dengan perolehan harta tersebut.
Dia juga memahami, dalam membangun usaha membutuhkan utang. Jadi tidak perlu utang di declare. Tarif uang tebusnya sendiri, adalah pertama untuk repatriasi (yang benar-benar membawa uangnya ke dalam sistem keuangan NKRI atau juga yang deklarasi dalam negeri), termasuk tanah-tanah yang dititipkan atas nama, dikembalikan kepada milik aslinya, sebagai pembeli.
“Kami bebaskan PPh untuk peralihan tanah. Tarifnya untuk repatriasi dalam negeri 2,3 hingga 5 persen. Periode pertama 18 Juli hingga 30 September, kedua 1 Oktober hingga 31 Desember, ketiga 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 terakhir. Pasti anda disini mencari yang paling rendah. untuk harta yang hanya dideklaraskan di luar negeri, karena memang mungkin sudah punya bisnis besar, tolong di declare. Menyilahkan, tetapi yang penting harus dilaporkan, disampaikan. tarifnya sesuai periode tadi adalah 4,6 dan 10 persen. Untuk UMKM, adalah 0,5 persen untuk harta sampai 10miliar dan diatas 10 milyar kalau di deklair adalah 2 persen.
Selanjutnya paling penting, aset tersebut tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama tiga tahun sejak diterbitkan surat keterangan. ini yang disebut lock up periode atau holding period. Tapi seperti disampaikan presiden, bukan berarti kita kehilangan peluang, karena dalam tiga tahun dipersilahkan berinvestasi semaksimal mungkin dengan dibantu bank, manajemen investasi atau perantara untuk mencari bentukinvesatasi yang terbaik. Tingkat return Indonesia masih sangat menguntungkan. Intinya tiga tahun pindah instrumen tetapi tidak pindah dari Indonesia.
Disebutkan Jokowi, tax amnesti berhubungan erat dengan bentuk upaya pembangunan infrastruktur. Sehingga Pemerintah RI saat ini telah memjerintahkan Menteri BUMN menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara pada 2017. Termasuk juga jalan tol, pengambangan bandara, pembangkit listrik yang saat ini membutuhkan setidaknya 35ribu MW dalam lima tahun kedepan.
“Kuala Tanjung di Sumut ini kita harapkan 2017 sudah bisa diselesaikan. Ini akan menjadi pintu gerbang logistik Indonesia bagian barat dan eskport kemana-mana bisa langsung dari sana karena semua fasilitasnya akan di lengkapi. Saya targetkan 2017 harus selesai, bagaimana caranya, ya kerja pagi siang malam, tiga shift. Kalau mau rampung seperti itu, mintanya yang menyebutkan hal itu bisa dilakukan bekerjasama dengan perusahaan multinasional yang sudah mempunyai pengalaman seperti Dubai Port dan Roterdam Port agar jaringan dunia dapat dikuasai.
Dijelaskannya, dalam lima tahun kedepan, negara membutuhkan uang yang tidak sedikit. Untuk infrastruktur saja, negara butuh Rp4.900 triliun. Dari APBN hanya bisa menyediakan selama 5 tahun, Rp1.500 triliun. Artinya mashi kurang Rp 3.400 triliun.
“Kalau infrastruktur itu rampung, pertarungannya baru bisa kita mulai. Pasti nanti biaya logistik, transportasi bisa lebih murah. Karena sekarang, harga-harga biaya logistik dan transportasi Indonesia dibanding Singapura dan Malaysia, 2,5 kali lipat. Karena infrastruktur kita belum siap,” ujarnya.
Jokowi juga menyebutkan peluang untuk penanaman modal di berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, Jokowi menyebutkan bahwa konsumsi gula kita 5,8 juta ton, produksi baru 2,6 juta ton. Sehinga importnya masih tinggi sekali, 3,5 juta ton. Ini peluang untuk buat pabrik gula atau perkebunan tebu. kemudian perkebunan jagung, kebutuhan 22,6 juta ton, produksinya masih 19,6, masih import 3,2 juta ton.
Kemudian ada industri pariwisata, diimana telah ditetapkan ada 10 destinasi wisata baru. Seperti di Sumut ada Danau Toba yang sudah disiapkan 400 Ha, apabila ingin investasi. Juga ada daerah lain seperti Pulau Komodo, Wakatobi, Mandalika, Borobudur, Morotai, Tanjung Lesung, Bromo Tengger dan lainnya.
Termasuk juga industri properti, ada perintah untuk menggodok usulan dari REI Jatim, untuk bisa menurunkan atau menghilangkan batas bawah yang kena PPN, sehingga nantinya rumah-rumah untuk yang murah, itu bisa dikerjakan dengan cepat, karena kekurangan rumah kita untuk 2016 masih butuh 13 juta rumah, tetapi untuk yang menengah ke bawah.
Sementara Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Tengku Erry Nuradi dalam kesempatan itu mengajak
seluruh pengusaha dan pemilik modal di Sumut, untuk memanfaatkan program pengampunan pajak dan terlibat aktif dalam membangun kekuatan perekonomian di Sumut yang akan bermuara pada penyesehatan ekonomi nasional. Erry mengungkapkan, pertumbuhan perekonomian Sumut pada triwulan pertama 2016 mengalami peningkatan 5,02 persen dibanding tri wulan yang sama tahun 2015 lalu. Pertumbuhan ekonomi Sumut tersebut ditopang tiga bidang yakni pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 22,8 persen, bidang indutri pengolahan 19,8 persen dan bidang perdagangan 17,71 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut ini tentu karena adanya dukungan program pemerintah terkait paket ekonomi,” sebut Erry.
Erry berharap, pengusaha memanfaatkan peluang pengapunan pajak yang diberlakukan pmerintah hingga 31 Maret 2017 mendatang. “Sumut adalah roda perekonomian nasional bagian barat. Mari kita dukung Amnesti Pajak ini sebaik mungkin dalam menorong Sumut Paten yang sejahtera,” tutup Erry. (bal/adz/ril)
