“Mungkin Kadinkes Medan belum sempat, ya. Karena saya rasa dia sibuk dengan pekerjannya. Kebetulan saya juga masuk dalam Baperda (Badan Perencanaan Perda), ya belum ada masuk soal itu dari Dinkes Medan ,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dia menungkapkan, banyak hal yang bakalan menjadi berbelit-belit sekiranya rumah sakit itu berubah status menjadi UPT Dinkes Medan. Katanya, menurut pengakuan banyak pegawai di RSU Pirngadi, apabila rumah sakit itu menjadi UPT bakal banyak kebijakan rumah sakit yang terkendala.
“Tentunya masalah birokrasi pengambilan kebijakan, seperti halnya pengadaan obat-obatan dan pengadaan peralatan medis. Bila menjadi UPT, pastinya keputusan yang seharusnya bisa diambil Dirut, jadi lebih lama karena harus berkoordinas ke Dinkes Medan,” katanya.
Menurutnya lagi banyak kepentingan sehingga kenapa RSU Pirngadi belum menjadi UPT di bawah naungan Dinkes Medan. Kepentingan itu katanya adalah soal peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Setidaknya itulah rangkuman cerita yang saya dengar dari sejumlah staf, pekerja di RSU Pirngadi Medan. Jadi seperti begini, bagaimana kalau mereka bekerja sudah begitu lama di rumah sakit itu, tapi kalau tidak ada penghargaan kepada pekerjanya. Kalau seandainya RSU Pirngadi Medan menjadi UPT apa mungkin setiap hari Kadinkes Medan berkunjung untuk melakukan kroscek di rumahsakit, gak akan mungkin jugakan. Jadi repotkan,” tuturnya.
Sehingga bicara soal kepentingan tadi, katanya, tarik menarik perubahan status rumahsakit itu menjadi UPT semata-mata untuk kepentingan pelayanan yang lebih.
“Jadi itu dia karena kepentingan untuk menjadi rumah sakit itu memberikan pelayanan. Kalau jadi UPT saya yakin jadi lebih ribetlah pelayanan di RSU Pirngadi itu,” pungkasnya. (dvs/azw)
“Mungkin Kadinkes Medan belum sempat, ya. Karena saya rasa dia sibuk dengan pekerjannya. Kebetulan saya juga masuk dalam Baperda (Badan Perencanaan Perda), ya belum ada masuk soal itu dari Dinkes Medan ,” ungkap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Dia menungkapkan, banyak hal yang bakalan menjadi berbelit-belit sekiranya rumah sakit itu berubah status menjadi UPT Dinkes Medan. Katanya, menurut pengakuan banyak pegawai di RSU Pirngadi, apabila rumah sakit itu menjadi UPT bakal banyak kebijakan rumah sakit yang terkendala.
“Tentunya masalah birokrasi pengambilan kebijakan, seperti halnya pengadaan obat-obatan dan pengadaan peralatan medis. Bila menjadi UPT, pastinya keputusan yang seharusnya bisa diambil Dirut, jadi lebih lama karena harus berkoordinas ke Dinkes Medan,” katanya.
Menurutnya lagi banyak kepentingan sehingga kenapa RSU Pirngadi belum menjadi UPT di bawah naungan Dinkes Medan. Kepentingan itu katanya adalah soal peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Setidaknya itulah rangkuman cerita yang saya dengar dari sejumlah staf, pekerja di RSU Pirngadi Medan. Jadi seperti begini, bagaimana kalau mereka bekerja sudah begitu lama di rumah sakit itu, tapi kalau tidak ada penghargaan kepada pekerjanya. Kalau seandainya RSU Pirngadi Medan menjadi UPT apa mungkin setiap hari Kadinkes Medan berkunjung untuk melakukan kroscek di rumahsakit, gak akan mungkin jugakan. Jadi repotkan,” tuturnya.
Sehingga bicara soal kepentingan tadi, katanya, tarik menarik perubahan status rumahsakit itu menjadi UPT semata-mata untuk kepentingan pelayanan yang lebih.
“Jadi itu dia karena kepentingan untuk menjadi rumah sakit itu memberikan pelayanan. Kalau jadi UPT saya yakin jadi lebih ribetlah pelayanan di RSU Pirngadi itu,” pungkasnya. (dvs/azw)
