SUASANA: Suasana RDP Komisi B dengan kalangan APSSI Kota Medan, membahas Perwal 44/2017 di Ruang Banggar DPRD Medan, Senin (9/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengawas sekolah yang tergabung dalam Asosiasi Pengawas Sekolah Seluruh Indonesia (APSSI) Kota Medan, meminta Perwal 44/2017 tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) segera direvisi. Menyahuti ini, Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan berjanji dalam tempo dua bulan, segera merespon aspirasi kalangan pengawas sekolah tersebut.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Medan dengan APSI Kota Medan, di Ruang Badan Anggaran DPRD Medan, Senin (9/10). Di mana mulanya Sekretaris Disdik Ramlan Tarigan berjanji siap meneruskan aspirasi tersebut kepada Kepala Dinas Hasan Basri, setelah mendengar sejumlah tuntutan kalangan APSSI. “Saya mewakili pak kadis dan Dinas Pendidikan, tetap akan menyampaikan aspirasi ini kepada kadis. Dan secapat mungkin akan mengusulkan revisi perwal ini,” katanya.
Jawaban Ramlan langsung direspon Ketua Komisi B Maruli Tarigan, yang juga pimpinan sidang. “Secepatnya ini kapan pak sekretaris? Bisa dua bulan, dua tahun atau lima tahun? Kita kunci saja waktunya kapan biar kawan-kawan di sini mendapat jawaban pasti,” katanya.
Ramlan pun kemudian menyebutkan, dalam waktu dua bulan ke depan revisi ini akan terlaksana. Pihaknya juga berjanji, tidak akan membuat masalah ini kian berlarut-larut. “Apalagi kitakan sudah berkali-kali rapat di DPRD Medan. Perwakilan dari APSSI juga sering saya panggil setiap saat. Saya berharap masalah perwal bisa kita dibicarakan. Saya juga mendesak pak kadis supaya hal ini tidak berlarut-larut,” janjinya.
Mendengar itu, kalangan pengawas sekolah di lingkup Disdik Kota Medan tampak semringah. Seketika emosi yang memuncah sebelum pertemuan dimulai, reda dengan sendirinya. Apalagi saat mereka mendapat penegasan dari Anggota Komisi B Wong Chun Sen, yang meminta agar Pemko Medan segera menyahuti aspirasi dimaksud. “Melalui kepala BKD dan sekretaris Disdik, saya berharap bisa dikomunikasikan dengan pak wali kota. Saya kira November sudah bisa keluar revisi perwalnya,” katanya.
Wong menambahkan, masalah ini sebelumnya sudah difasilitasi pihaknya melalui Fraksi PDIP, di mana turut melibatkan Ketua Dewan Henry Jhon Hutagalung. “Ketua dewan juga sampaikan, masak persoalan gaji guru saja tidak mampu dituntaskan Pemko. Beliau minta masalah ini juga segera dituntaskan,” katanya.
