“Kita apresiasi Pemko Medan yang mengalokasikan dana cukup besar untuk infrastruktur, tapi pelaksanaannya perlu terus diawasi,” kata Ketua Faksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Medan Hasyim, Kamis (12/10).
Belanja modal untuk pengaspalan dan pembetonan jalan hampir Rp400 miliar. Namun, pekerjaan di lapangan terkesan asal-asalan dan kualitasnya diragukan. “Aspal yang bagus tampak licin. Tapi kita lihat seperti ada terkupas-kupas dan tidak rata. Bisa dilihat di beberapa jalan yang sedang proses pembangunan saat ini,” katanya.
Belanja modal pembangunan dan perawatan drainase lebih dari Rp 300 miliar. Di lapangan, terlihat pembangunan dan perawatan drainase justru mengganggu aktivitas pengguna jalan. Selain itu, diragukan juga apakah pembangunan drainase sudah mempertimbangkan lebar dan kedalaman drainase dengan potensi air yang akan disalurkan, ketika hujan deras mengguyur Medan.
Senada, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga melihat pekerjaan pembangunan di Medan kurang profesional. Pembangunan badan jalan dan parit di sejumlah titik di Kota Medan seharusnya tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.
“Harusnya Dinas PU Medan ini meniru SOP Dinas PU Bandung dalam proses pembetonan jalan dan pembangunan drainase yang terkenal sangat rapi. Tidak seperti di sini. Banyak kali bekas korekan parit dibiarkan berserakan di badan jalan,” katanya.
Pembetonan badan jalan yang tidak dikerjakan sekaligus juga menghambat aktivitas warga, khususnya para pengguna jalan. Soalnya, besi rigid dibiarkan menjulur keluar badan jalan yang sedang dikerjakan. “Itukan membahayakan mobil yang sedang melintas di kawasan itu. Harusnya ditutup dululah sisa besi beton itu,” katanya. (prn/ila)
“Kita apresiasi Pemko Medan yang mengalokasikan dana cukup besar untuk infrastruktur, tapi pelaksanaannya perlu terus diawasi,” kata Ketua Faksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Medan Hasyim, Kamis (12/10).
Belanja modal untuk pengaspalan dan pembetonan jalan hampir Rp400 miliar. Namun, pekerjaan di lapangan terkesan asal-asalan dan kualitasnya diragukan. “Aspal yang bagus tampak licin. Tapi kita lihat seperti ada terkupas-kupas dan tidak rata. Bisa dilihat di beberapa jalan yang sedang proses pembangunan saat ini,” katanya.
Belanja modal pembangunan dan perawatan drainase lebih dari Rp 300 miliar. Di lapangan, terlihat pembangunan dan perawatan drainase justru mengganggu aktivitas pengguna jalan. Selain itu, diragukan juga apakah pembangunan drainase sudah mempertimbangkan lebar dan kedalaman drainase dengan potensi air yang akan disalurkan, ketika hujan deras mengguyur Medan.
Senada, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga melihat pekerjaan pembangunan di Medan kurang profesional. Pembangunan badan jalan dan parit di sejumlah titik di Kota Medan seharusnya tidak mengganggu aktivitas warga sekitar.
“Harusnya Dinas PU Medan ini meniru SOP Dinas PU Bandung dalam proses pembetonan jalan dan pembangunan drainase yang terkenal sangat rapi. Tidak seperti di sini. Banyak kali bekas korekan parit dibiarkan berserakan di badan jalan,” katanya.
Pembetonan badan jalan yang tidak dikerjakan sekaligus juga menghambat aktivitas warga, khususnya para pengguna jalan. Soalnya, besi rigid dibiarkan menjulur keluar badan jalan yang sedang dikerjakan. “Itukan membahayakan mobil yang sedang melintas di kawasan itu. Harusnya ditutup dululah sisa besi beton itu,” katanya. (prn/ila)
