Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini juga khawatir, akibat terhadap penyumbatan air di sekitar Medan Labuhan, penyakit lain bisa muncul tidak cuma diare. “Bisa saja ada malaria, deman berdarah dengeu (DBD), ini yang mesti dipastikan Dinkes terhadap warga di sana. Saya pikir sampai ketingkat aparatur paling bawah, harus memonitoring warga di sana,” katanya.
Pihaknya menegaskan, apabila hal ini tidak dilakukan Dinkes dan UPT di sana dalam waktu dekat, akan memanggil mereka melalui rapat dengar pendapat (RDP). “Tentu kalau penyakit masyarakat di sana bertambah, kami (Komisi B) akan memanggil mereka. Saya juga akan meninjau ke daerah itu untuk melihat kondisi warga,” kata legislator Daerah Pemilihan (Dapil) V itu.
Mengenai penanganan infrastruktur di daerah tersebut, Anggota Komisi D DPRD Medan Jumadi mengatakan kondisi ini sering dijadikan alasan instansi terkait untuk saling melempar tanggung jawab. Oleh karenanya, pihaknya juga sempat menindaklanjuti keluhan warga di kawasan Jalan Meterologi dan Bayangkara, di mana sering diusulkan namun tak kunjung dikerjakan lantaran bukan jalan Pemko.
“Saya gak percaya akan hal itu, dan langsung ke balai jalan. Di situ saya mendapat penjelasan bahwa jalan itu punya Pemko Medan. Sudah kita usulkan pembebesan lahan di 2018,” katanya.
Perihal Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor, kata dia, sudah dimintakan pihaknya segera diperbaiki. Meski status jalan provinsi, namun balai jalan ujar Jumadi yang akan mengerjakannya. “Pemko Medan menganggarkan untuk sedotannya. Sebenarnya yang terpenting jalan yang jelek segera ditimbun lalu dicor, kemudian kalau terjadi banjir lagi baru dibicarakan teknis penanganannya,” katanya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini juga mendesak agar Dinkes proaktif terhadap kesehatan warga Titi Pahlawan. “Yang jadi korban di sana itu warga Medan. Jangan pula lepas tanggung jawab karena sudah ada korban jiwa. Apapun penyakit yang dialami warga, Dinkes harus bertindak. Lakukan koordinasi dengan stakeholder terkait,” pungkasnya.(dik/prn/azw)
