Pengamat dari “Constitutional and Electoral Reform Center” (Correct) yang juga salah satu pemohon Hadar Nafis Gumay menilai, ditolaknya PT membuat pilihan presiden pada 2019 hanya akan diikuti sedikit calon. Bahkan jika melihat peta politik saat ini, kemungkinan hanya ada dua. ”Bahkan orangnya masih sama seperti 2014 lalu,” ujarnya ditemui usai persidangan.
Pernyataan dia sendiri merujuk pada fakta di mana kekuatan politik mayoritas condong ke kubu incumbent Joko Widodo. Bahkan PPP, Golkar, Hanura dan Nasdem sudah menyampaikan deklarasinya. Adapun PKB dan PDIP kemungkinan besar akan mengikuti.
Sementara, total kursi partai koalisi yang digawangi Gerindra dan PKS hanya memiliki 20,1 persen kursi parlemen atau satu tiket pasangan calon. Di sisi lain, gabungan suara PAN dan Demokrat yang kini berstatus abu-abu hanya memiliki kursi total 19,5 persen.
Hadar menambahkan, jumlah capres yang hanya dua pasangan tidak cukup baik. Apalagi, melihat polarisasi masyarakat yang masih terasa. ”Dampak polarisasi 2014 saja tidak selesai sampai sekarang. Bagaimana jika nanti berlanjut,” imbuh pria yang juga mantan komisioner KPU itu.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan putusan MK. “Ini tidak rasional, karena dengan keserentakan seharusnya tidak ada lagi threshold,” terang dia saat ditemui di gedung DPR kemarin (11/1). Apalagi, kata dia, ambang batas yang digunakan sudah digunakan pada 2014.
Jadi, terang dia, dari sisi rasional sangat sulit untuk diterima. Tapi, karena merupakan putusan MK, maka pihaknya menghargai putusan tersebut. Partainya siap dengan keputusan apa pun dan tidak kaget dengan keputusan yang dikeluarkan. Dengan presidential threshold, dia memprediksi pada pemilu 2019 nanti akan muncul sekitar dua atau tiga calon. “Bisa juga empat atau tiga, tapi saya lihat akan muncul dua,” tutur Plt Ketua DPR RI itul.
