MEDAN, SUMUPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan selaku organisasi perangkat daerah (OPD) penagak Perda dan koordinator keamanan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pemko Medan, sejak April lalu hingga saat ini, Satpol telah menindak warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Jumlahnya 4.500 orang dan menahan Kartu Keluarga Penduduk (KTP sebanyak 1.400 lebih.

“Saat ini sudah ada sekitar 4.500 warga yang kita tindak akibat tidak menggunakan masker. Sanksi yang kita berikan beragam, mulai dari penahanan kartu identitas sebanyak 1.400 lebih, hukuman fisik dan lain-lain,” ujar Kepala Satpol PP Kota Medan M Sofyan saat menggelar temu pers di Posko Satgas Covid-19 Kota Medan, di Jalan Rotan, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (5/11).

Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Sofyan, Tim Satpol PP juga sudah melakukan penindakan. Saat ini, pelaku usaha dari berbagai sektor yang melanggar protokol kesehatan telah diberikan sanksi administratif kepada 78 pelaku usaha.

Sedangkan sanksi hingga penutupan usaha sementara, juga telah dilaksanakan kepada satu unit usaha kuliner yaitu Mega Park Food Court. “Kita tutup selama 1 minggu dan setelah pemilik berjanji akan mematuhi protokol kesehatan maka kita benarkan untuk dibuka kembali bila sudah mentaati protokol kesehatan dan tetap dalam pantauan kita. Tapi apabila terbukti masih melanggar, maka kita lakukan sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha,” tegas Sofyan.

Dikatakan Sofyan, seluruh organisasi yang bergabung dalam tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 seperti Dinas Pariwisata Kota Medan juga terus melakukan sosialisasi Perwal No.27/2020 kepada masyarakat dan pelaku usaha. Hingga saat ini, belum ada satu pun usaha yang dicabut izinnya. Sebab keterlibatan seluruh organisasi daerah di dalam Satgas seperti Dinas Pariwisata, membuat para pelaku usaha bergegas menerapkan protokol kesehatan begitu mendapatkan peringatan. Harapannya hal ini bisa terus meningkatkan kedisiplinan para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

“Para pelaku usaha tidak perlu merasa terbebani dengan pengawasan yang terus dilakukan ke tempat-tempat usahanya. Bila memang sudah menerapkan protokol kesehatan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Perwal No.27/2020 justru dibuat oleh Pemerintah agar para pelaku usaha dapat tetap menjalankan roda perekonomian, namun tetap dengan mengikuti protokol kesehatan agar pandemi ini dapat segera berakhir,” beber Sofyan.

Menurutnya, sejak bulan April lalu hingga tanpa batas waktu yang ditentukan, pihaknya akan terus melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan. Pihaknya juga mengaku, akan terus melakukan sosialisasi Perwal No.27/2020. “Selain sosialisasi, kita bersama tim juga akan melakukan penindakan berupa pemberian sanksi bagi perorangan dan kelompok usaha yang tidak mengindahkan protokol kesehatan atau melanggar Perwal,” ujarnya.

Sofyan mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Untuk itu, Satpol PP Kota Medan menegaskan bahwa hingga saat ini dan kedepannya pihaknya akan terus melakukan penegakan Perwal Kota Medan No.27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) ditengah pandemi Covid-19 di Kota Medan.

“Penegakan Perwal No.27/2020 sebagai implementasi penerapan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 di Kota Medan akan terus kita lakukan secara tegas. Ini sebagai bukti keseriusan Pemko Medan dalam menekan angka penularan virus (Coorona) ini di Kota Medan,” bilang Sofyan.

Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga mendukung Pemko Medan untuk terus menegakkan Protokol Kesehatan (prokes) di tengah-tengah masyarakat. Khususnya, kepada para pelaku usaha yang membandel dengan tidak menegakkan prokes, diharapkan dapat diberi tindakan yang benar-benar tegas.

“Satpol PP cukup aktif dalam hal penegakan. Itu bagus, dan kita harapkan penegakan itu semakin intens dilakukan di tempat-tempat usaha. Usaha harus terus berjalan, tapi tidak menjadi alasan untuk tidak mematuhi protokol kesehatan,” ujar Ihwan kepada Sumut Pos, Kamis (5/11).

Dijelaskan Ihwan, tidak ada alasan bagi para pelaku usaha untuk tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Pemko Medan diharapkan bisa menegakkan Perwal No 27/2020 di berbagai lini.

“Termasuk para OPD sendiri. Pemko Medan kita harapkan bukan hanya rutin melakukan penegakan prokes di tempat usaha dan kepada masyarakat luas. namun juga kepada para OPD yang ada dijajarannya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUPOS.CO – Program santunan kematian bagi korban yang meninggal akibat Covid-19 senilai Rp15 juta per jiwa di Kota Medan, hingga kini belum terealisasi. Jumlah korbannya ada 94 orang.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan belum mendapatkan informasi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebagai pemilik program bantuan ini, terkait adanya proses pencairan yang sudah dilakukan bagi ahli waris atau keluarga korban.

“Sampai saat ini kami belum dapat informasi bahwa sudah ada yang dicairkan. Jadi memang belum ada keluarga korban Covid-19 di Medan yang sudah mendapatkan santunan itu,” ucap Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Ir H Endar Sutan Lubis kepada Sumut Pos, Kamis (5/11).

Dikatakan Endar, hingga kemarin, pihaknya sudah menyerahkan atau mengusulkan berkas permohonan pemberian santunan itu kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Dinsos Medan sudah menyerahkan sebanyak 94 berkas administrasi korban Covid-19 untuk diteruskan Dinsos Pemprovsu kepada Kemensos agar dapat segera direalisasikan.

“Kita sudah serahkan 94 berkas. Itu dua tahap, pertama 63 berkas dan kedua 31 berkas. Nantinya bila ada lagi yang masuk, maka akan kita serahkan ke Pemprovsu,” katanya.

Berkas yang masuk ke Dinsos Kota Medan dan diserahkan ke Pemprovsu, kata Endar, telah melalui tahap konfirmasi terlebih dahulu dari Dinsos Kota Medan kepada Satgas Covid-19 Medan, khususnya Dinas Kesehatan Kota Medan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk validasi berkas yang masuk, untuk mengetahui data yang masuk apakah benar korban meninggal dunia akibat Covid atau tidak.

“Jadi sebelum kita serahkan ke Pemprovsu, sudah kita cek dulu ke Dinkes. Sesudah kita serahkan ke Pemprovsu untuk diteruskan ke pusat, ya sudah, tugas kita sebatas itu, karena itu bukan wewenang kita,” jelasnya.

Nantinya, proses pencairan juga akan dilakukan langsung oleh pusat ke masing-masing rekening keluarga korban. “Biasayanya kalau akan direalisasikan atau akan dicairkan kita akan diberitahu agar kita menyampaikan kepada ahli waris korban untuk melihat rekening bank yang sudah disiapkan,” tuturnya.

Sampai saat ini, kata Endar, pihaknya juga belum mendapatkan petunjuk teknis soal santunan tersebut. Artinya, pihaknya hanya dapat memfasilitasi hal ini tanpa mengetahui sampai kapan program ini akan berlanjut.

“Juknisnya juga kita belum ada terima. Anggaran santunan kematian untuk korban Covid-19 ini kan dari Kemensos RI di Jakarta, Dinsos Medan hanya sebatas memverifikasi berkas adimnistrasinya saja,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski belum terdapat obat dan antivirus, pasien positif corona dapat sembuh dengan pengobatan terapi simtomatik dan suportif. Pengobatan tersebut dilakukan untuk mengurangi gejala dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, sejauh ini pengobatan untuk membunuh virus corona belum ada. Yang ada adalah pengobatan untuk tidak memperbesar dan mencegah virus lebih agresif.

“Pengobatan yang dilakukan saat ini adalah melakukan pemberian terapi-terapi yang sifatnya suportif.

Hal ini agar tubuh dapat melawan virus secara alamiah. Seperti pemberian vitamin dan lain sebagainya. Lalu ada juga obat yang diberikan secara simtomatik. Misalnya, ketika demam diberi obat demam atau batuk diberi obat batuk,” ungkap Aris kepada wartawan, Kamis (5/11).

Kendati demikian, Aris berpendapat, dalam penanganan Covid-19 di tahap akhir, pemerintah pusat mungkin akan lebih agresif lagi dalam memberikan obat untuk Covid-19 sampai ke Puskesmas. Pemerintah saat ini gencar mengirimkan alat tes swab PCR dan reagensia yang selama ini susah didapat.

“Kalau memang pemerintah melakukan seperti itu, testing ke depan tidak lagi hanya akan bisa dilakukan di ibu kota saja, melainkan bisa sampai ke daerah atau hingga kecamatan,” paparnya.

Diutarakan dia, alat tes swab yang digunakan untuk penanganan pasien corona, jauh sebelumnya sudah ada digunakan untuk pemeriksaan penyakit TB paru. Namun setelah adanya Covid-19, dikonversikan untuk pemeriksaan pasien corona dengan ditambah alat khusus.

“Sampai Desember, untuk testing kita sudah persiapan puluhan ribu alat tes. Mudah-mudahan sampai saat ini kita belum sampai kekurangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, dalam penanganan Covid-19 di Sumut telah dilakukan dengan melibatkan komunitas. Karenanya, saat ini tenaga kesehatan tidak lagi menjadi garda terdepan melainkan komunitas yang berperan dalam mengedukasi masyarakat. “Apalagi yang berpotensi paling besar menjadi klaster adalah rumah tangga. Kalau yang lain itu berubah-ubah baik perkantoran, rumah tangga, maupun sekolah,” paparnya.

Aris menegaskan, pandemi corona belum berakhir. Oleh karena itu, mau tidak mau membiasakan hidup berdampingan dengan virus corona. Tetapi, tetap dengan catatan menjaga protokol kesehatan atau setidaknya 3M, memakai masker saat beraktivitas, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan.

“Pencegahan menjadi paling penting untuk saat ini dengan membiasakan perilaku 3M. Selain itu, makan makanan bernutrisi tinggi seperti sayur dan buah, berolahraga teratur, tidur yang cukup serta tidak merokok maupun mengonsumsi alkohol,” imbaunya.

Update Data

Sementara itu, berdasarkan update data Satgas Penanganan Covid-19 Sumut hingga Kamis sore, penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 77 orang. Dengan penambahan tersebut, kini totalnya menjadi 13.511 orang.

Penambahan terbanyak di Kota Medan, jumlahnya sebanyak 25 orang. Disusul Gunungsitoli 10 orang, Nias Selatan 8 orang, 6 orang dari Pematangsiantar, Deliserdang dan Labuhan Batu Selatan. Kemudian, 3 orang dari Simalungun dan Asahan, 2 orang Batubara, 1 orang dari Tebing Tinggi, Sibolga, Karo, Labuhan Batu, Nias, Toba, Madina, dan Sergai.

“Ada 77 orang yang dinyatakan positif. Akumulasi saat ini jumlahnya mencapai 13.511 orang,” sambung Aris.

Untuk angka kesembuhan, terdapat sebanyak 63 orang sehingga totalnya menjadi 11.058 orang. Jumlah terbanyak juga berasal dari Kota Medan sebanyak 28 orang. Disusul, 10 dari Deliserdang dan Karo, Batubara 8 orang, Tebing Tinggi dan Langkat 2 orang, serta 1 orang dari Asahan, Dairi, dan Labuhan Batu Utara.

“Penambahan kasus pasien Covid-19 yang meninggal juga masih terjadi, dan hari ini (kemarin, red) ada 4 orang sehingga totalnya 556 orang. Pasien yang meninggal ini berasal dari Kota Medan 3 orang dan Karo 1 orang,” bebernya.

Ia menambahkan, pada kasus suspek berkurang 32 orang dari 699 jumlah sebelumnya sehingga totalnya menjadi 667 orang. Jumlah spesimen yang diperiksa selama pandemi Covid-19 Sumut sudah mencapai 149.565 sampel yang diperiksa di laboratorium. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.Co – Sebanyak 44 orang santri dan guru atau tenaga pengajar di Pesantren Modern Ar-Raudhatul Hasanah di Kecamatan Medan Tuntungan, terkonfirmasi positif Covid-19 pada bulan Oktober 2020 lalu.

Terkait fakta tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satgas Covid-19 Kota Medan melakukan pertemuan guna membahas langkah yang akan diambil Pemko, di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (5/11).

Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Sosial Kota Medan (Aspemsos) Setda Kota Medan, Renward Parapat, berlangsung tertutup. Awak media dilarang meliput.

Usai rapat, Renward Parapat kepada Sumut Pos menjelaskan, sesuai hasil rapat, pihaknya tidak akan melakukan penutupan sementara pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Hanya saja, pihak pengelola pesantren yang turut hadir dalam rapat tersebut, diwajibkan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.

“Sebenarnya sejak kejadian itu, mereka sudah memperketat prokes. Tapi kita tegaskan kembali kepada mereka agar betul-betul memperketat prokes itu,” jawab Renward.

Dikatakan Renward, setiap yang terkonfirmasi positif Covid-19 di pesantren itu telah diisolasi. Bahkan beberapa santri yang hasilnya sudah negatif, telah dikembalikan ke rumah masing-masing setidaknya selama 14 hari, sebelum diizinkan kembali ke pesantren.

Dikatakan Renward, pesantren berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Sistem belajar mereka yang menetap di dalam pesantren, menjadi salahsatu alasan kenapa proses belajar mengajar di pesantren tetap beroperasi di tengah pandemi.

“Sudah ada aturan untuk mereka dari surat edaran kementerian (agar tetap boleh buka). Tapi harus mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Pihaknya pun telah meminta kepada Departemen Agama Kota Medan, Puskesmas, pihak kecamatan dan pihak terkait, untuk mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan di pesantren. Sekaligus mengawasi prokes di pesantren-pesantren lainnya di Kota Medan.

“Pesantren di Medan ‘kan bukan hnaya Raudhatul Hasanah saja. Di Medan saja ada 10 pesantren. Kecamatan, Depag, dan pihak terkait harus mengecek dan melakukan pengawasan protokol kesehatan secara langsung kepada semua pesantren di Kota Medan. Ini untuk mencegah penularan virus ini pada pesantren-pesantren di Kota Medan. Tapi harus ada komitmen juga dari pihak pengelola pesantren. Itu yang kita tekankan,” ungkapnya.

Senada dengan Renward, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes, juga mengatakan pesantren Ar-Raudhatul Hasanah tidak akan ditutup sementara. Hal itu dilakukan karena pengoperasian pesantren merujuk kepada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

“Enggak (ditutup). ‘Kan ada surat keputusan 4 menteri. Kita memang enggak sembarangan menutup. Khusus pesantren, dia punya SK tersendiri dari keempat menteri itu,” ujarnya.

Dikatakan Mardohar, penerapan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh menjadi pembicaraan penting dalam rapat yang turut mengundang pihak Depag Kota Medan dan pengelola pesantren.

Keputusan rapat, pesantren tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tapi apabila di kemudian hari hal ini tidak dipatuhi oleh pihak pengelola pesantren, pihaknya akan mempertimbangkan menutup sementara pesantren dimaksud.

“Bagaimana mereka itu supaya bisa berjalan dengan baik. Dengan catatan diperkuat dengan kedisiplinan. Itu harga mati,” katanya.

Mardohar mengatakan, saat satgas Covid-19 kota Medan mendapat informasi adanya santri yabg terpapar Covid-19 di pesantren tersebut, pihaknya langsung melakukan tes swab massal kepada 423 santri dan tenaga pengajar yang ada di pesantren. Hasil swab, sebanyak 44 orang positif Covid-19.

Setelah dinyatakan positif, ke-44 orang itu langsung diisolasi di Wisma Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Bangunan dan Listrik Medan di Jalan Setia Budi, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia sejak 8 dan 9 Oktober lalu. Selain itu, Satgas Covid-19 Kota Medan juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan di pesantren.

“Kita sudah melakukan berbagai tindakan dari awal, sudah kita kasih edukasi, sosialisasi pemeriksaan, swab. Sudah semua kita kasih yang sifatnya pencegahan penanggulangan,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan, Sudari ST meminta Pemko Medan, dalam hal ini Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Tuntungan sebagai kecamatan tempat lokasi pesantren beroperasi dan Departemen Agama Kota Medan, untuk betul-betul secara intens, rutin dan berkala melakukan pengawasan prokes ke pesantren.

“Harusnya ada laporan rutin, setidaknya laporan mingguan. Agar ini jelas dan terukur. Jangan sampai anak-anak kita di pesantren tertular virus ini, karena tidak adanya penerapan prokes yang tidak serius dan tidak di atas secara ketat juga,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan itu.

Dilanjutkan Sudari, Pemko Medan juga harus menginstruksikan seluruh kecamatan di Kota Medan yang di wilayahnya terdapat pesantren, agar melakukan hal yang sama. Kejadian di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah diharapkan jangan terjadi di pesantren-pesantren lainnya.

“Dalam waktu dekat ini, kami Pansus Covid-19 DPRD Medan juga berencana untuk memanggil pihak pesantren, depag Kota Medan dan Satgas Covid-19 Medan untuk membahas ini,” pungkasnya.

Jangan Sampai Gelombang Dua

Terpisah, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mewanti-wanti warga lebih optimal mematuhi protokol kesehatan virus corona (covid-19).

Hal ini berkaca dari penerapan kembali lock down atau karantina wilayah di sejumlah negara Eropa akibat gelombang dua covid-19.

“Saat ini beberapa negara di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, dan Yunani, sedang mengalami gelombang kedua kasus Covid-19 sehingga otoritas masing-masing negara tersebut kembali memutuskan lock down,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (5/11).

“Jangan sampai hal ini terjadi pada kita di Indonesia,” imbuhnya.

Wiku bilang, kenaikan kasus covid-19 di suatu wilayah menunjukkan kondisi penularan virus yang tidak terkendali.

Hal itu bisa disebabkan akibat tingkat kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan yang mulai berkurang.

Oleh karena itu, Wiku meminta masyarakat belajar dari gelombang kedua di Eropa dan mematuhi protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Selain disiplin menjalankan 3M, Wiku mengajak pemerintah mengawasi lebih ketat mobilitas orang keluar masuk wilayah Indonesia untuk mencegah risiko penularan corona di dalam negeri.

“Untuk menghindari penambahan kasus akibat kunjungan penduduk yang masuk dari beberapa negara Eropa dan belahan negara lainnya di bagian utara yang sedang alami musim dingin,” pungkasnya.

Belakangan ini, beberapa negara memasuki gelombang kedua penyebaran virus corona.

Pada 1 November lalu, Inggris resmi mengumumkan kembali melakukan lock down selama satu bulan.

Hal serupa juga terjadi pada Jerman yang mulai memberlakukan lock down dengan menutup restoran dan bioskop untuk sementara. Namun pertokoan masih boleh dibuka dengan kapasitas pengunjung dibatasi.

Sementara di Indonesia, kasus positif covid-19 masih terus bertambah. Jumlah kasus mencapai 425.796 per 5 November dengan 357.142 sembuh dan 14.348 meninggal dunia. (map/cnn)