Home Blog Page 6437

Ahmad Dhani Jalani Sidang Perdana

Terdakwa Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Ahmad Dhani berpose saat mengikuti sidang perdana pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Sellata, Jakarta, Senin (16/4). Dhani ditetapkan menjadi tersangka atas laporan pendiri BTP Network Jack Lapian karena kicauannya di sosial media Twitter dan dianggap menghasut serta penuh kebencian terhadap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS
Terdakwa Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Ahmad Dhani berpose saat mengikuti sidang perdana pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Sellata, Jakarta, Senin (16/4). Dhani ditetapkan menjadi tersangka atas laporan pendiri BTP Network Jack Lapian karena kicauannya di sosial media Twitter dan dianggap menghasut serta penuh kebencian terhadap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO  – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang perdana perkara ujaran kebencian (hate speech) yang menjerat musisi Ahmad Dhani, Senin (16/4). Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan tiga cuitan Ahmad Dhani yang mengandung unsur delik pidana ujaran kebencian.

Ketua JPU, Dedyng Wibianto Atabay mengatakan dalam menyebarkan luaskan pesan, Ahmad Dhani melibatkan seorang pegawai bernama Suryopratomo Bimo A alias Bimo. Bimo bekerja sebagai admin yang bertugas mengunggah pesan Ahmad Dhani ke media sosial dengan mendapatkan gaji Rp. 2 juta perbulan.

“Jadi saksi Suryopratomo Bimo A alias Bimo berperan menyalin secara persis dengan apa yang ditulis terdakwa dan mengunggah pesan tersebut ke akun Twitter milik Ahmad Dhani,” ujar Dedyng saat membacakan dakwaan, di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya nomor 13, Jakarta Selatan.

Dedyng menjelaskan bahwa terdakwa mengirimkan pesan ujaran kebencian kepada saksi Suryopratomo Bimo A alias Bimo pada tanggal 7 Februari 2017 melalui aplikasi WhatsApp.  Kemudian saksi menyalin secar persis dengan apa yang dikirim terdakwa dan mengunggah pesan tersebut ke akun Twitter milik Ahmad Dhani.

“Tulisan tersebut berisi bahwa, Yang menistakan Agama adalah Ahok, tapi yang diadili KH Makruf Amin,” kata Dedyng.

Kemudian Ahmad Dhani kembali  mengirim pesan ujaran kebencian kepada saksi Suryopratomo Bimo A alias Bimo pada tanggal 6 Maret 2017 melalui aplikasi WhatsApp. Pesan tersebut disalin secara persis oleh saksi Bimo dan diunggah akun Twitter milik Ahmad Dhani yang isinya melecehkan penduduk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Pesan tersebut berisi, Sapa saja yang mendukung penista Agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya,” ujarnya.

Kemudian Dhani di bulan yang sama, pada 8 Maret 2018, kembali mengirimkan pesan pada Bimo. Ia mengatakan bahwa penista agama tidak sesuai dengan Pancasila.

“Sila pertama ketuhanan YME penista agama jadi gubernur, kalian waras?” ujarnya.

Musisi Ahmad Dhani disangkakan dengan Pasal 45 A ayat 2 jo. Pasal 28 ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2016 Ttg Perubahan UU No.11 Th 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ia diancam dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun denda Rp 1 miliar.

“Ahmad Dhani bersama saksi Suryo Pratomo Bimo pada bulan Februari sampai Maret 2017 dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sentimen suku, ras, Agama, dan antar golongan (SARA),” imbuh Dedyng.

Sementara itu penasihat hukum Ahmad Dhani, Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh kliennya merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang telah diatur dalam konstitusi. Menurutnya, ketidak sukaan kliennya terhadap pelaku penista agama adalah hal yang tidak melanggar hukum.

“Apalagi penistaan agama apapun di Indonesia adalah jelas merupakan perbuatan pidana yang dilarang pasal 156 dan pasal 156a KUHP, sehingga pesan dalam media sosial tersebut adalah bentuk ketidaksukaan,” ujar Hendarsam.

Selain itu, ia juga menilai bahwa pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan pasal karet yang sifatnya bisa untuk menjerat seseorang tanpa alasan yang jelas. Pasal tersebut juga dinilai mengurangi kebebasan berekspresi dari kliennya.

“Pasal  28 ayat (2) UU ITE adalah pasal karet. Pasal ini bisa memidanakan pada siapa saja atas dasar tidak suka,” imbuhnya.

Sementara itu Dhani Prasetyo alias Ahmad Dhani mengatakan bahwa dirinya merasa tidak bersalah atas pernyataannya yang dinilai mengundung unsur SARA. Ia juga mengakui semua ujarannya yang dituliskan dalam dakwahan JPU. 

Hari Pemungutan Suara Harus Bawa KTP

Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin diabadikan berama Ketua KPU Kota Medan Hardensi Adenin dan sejumlah komisoner, saat berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Medan Jalan Sudirman Medan, Senin (16/4).
Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin diabadikan berama Ketua KPU Kota Medan Hardensi Adenin dan sejumlah komisoner, saat berkunjung ke Rumah Dinas Wali Kota Medan Jalan Sudirman Medan, Senin (16/4).

SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin, menerima kunjungan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan Jalan Sudirman Medan, Senin (16/4).

Kunjungan itu dilakukan untuk menginformasikan kepada Wali Kota Medan, tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No: 8/2018, tentang Kepemungutan dan Penghitungan Suara.

Kepada Wali Kota Medan, Ketua KPU Kota Medan Herdensi Adenin, didampingi sejumlah komisioner, menjelaskan, pada pasal 6 dan 7 PKPU No: 8/2018, seluruh pemilih baik yang dapat C6 (undangan pemilih) atau yang tidak mendapatkan C6, maupun yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka wajib membawa KTP pada hari pemungutan suara berlangsung.

“Tentunya ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Jika dulu, yang tidak terdaftar saja yang membawa KTP. Tapi mengacu dengan PKPU No: 8/2018 ini, maka seluruhnya harus membawa KTP,” jelas Herdensi.

Atas dasar itulah, lanjut Herdensi, kedatangan mereka selain ingin menginformasikan dan mensosialisasikan kepada kepada Wali Kota Medan tentang PKPU No: 8/2018 itu, Pemko Medan juga diharapkan, terutama camat, lurah, sampai kepala lingkungan, dapat menyampaikannya kepada masyarakat, yakni pada hari pemungutan suara diwajibkan membawa KTP.

Apabila PKPU No: 8/2018 tidak tersampaikan kepada masyarakat, Herdensi khawatir, saat hari H nanti, akan muncul persoalan atas ketidaktahuan masyarakat. “Jadi sekali lagi saya sampaikan, seluruh masyarakat yang hendak memilih pada hari H, wajib membawa KTP elektronik, ataupun surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  Kota Medan,” jelasnya.

Selain menginformasikan dan mensosialisasikan PKPU No: 8/2018, Herdenensi juga menjelaskan, kedatangan mereka terkait dengan undangan yang disampaikan kepada Wali Kota Medan. Ia mengatakan, pada 21 April mendatang, akan ada pagelaran seni dan budaya tentang Pemilu 2019, dengan tema ‘Pemilih Berdaulat Negara Kuat’ di Lapangan Pertiwi Jalan Budi Pembangunan Medan.

Menurut Herdensi, kehadiran Wali Kota Medan sangat penting, sekaligus Pemko Medan mendukung kelancaran dan suksesnya pagelaran seni dan budaya tersebut. “Acara ini sangat penting menurut KPU Medan, mengingat selama ini partisipasi pemilih di Medan relatif  rendah. Karena itu, pagelaran seni dan budaya ini merupakan satu cara kami mengedukasi masyarakat selaku pemilih, Pilkada dan Pemilu sangat penting bagi proses demokratisasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

AP II Diminta Optimalkan Pelayanan

Foto: DISKOMINFO_PROVSU/Khairul_Hifzi Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, sebagai international airport, Jumat 24 November 2017.
Foto: DISKOMINFO_PROVSU/Khairul_Hifzi
Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Silangit, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, sebagai international airport, Jumat 24 November 2017.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Gubernur Sumut Erry Nuradi mengharapkan sinergitas Pemkab Tapanuli Utara dengan pihak Angkasa Pura dapat terjalin lebih baik, sehingga pelayanan dan operasional Bandara Silangit lebih maksimal dalam melayani masyarakat. “Pemkab setempat harus bersinergi agar pelayanan di Bandara Silangit lebih baik lagi,” ujar Erry kepada Sumut Pos di Gedung DPRD Sumut, Senin (16/4).

Erry juga optimis bahwa daya tampung Bandara Silangit sudah mampu mengakomodir jumlah pengunjung terlebih saat arus mudik lebaran Juni mendatang.

“Untuk detailnya ditanya ke Angkasa Pura saja. Mereka yang tahu teknisnya. Kondisinya (Bandara Silangit) sudah jauh lebih baik,” ungkapnya seraya mendukung program pusat atas bandara internasional kedua di Sumut itu.

Diketahui, sejak berstatus bandara internasional akhir Oktober 2017, Bandara Silangit di Siborongborong, Tapanuli Utara, semakin sibuk. Ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penumpang pesawat udara. Bahkan tahun ini, Bandara Silangit siap melayani arus mudik Lebaran.

Mulai Lebaran tahun ini, masyarakat di kawasan Tapanuli yang ingin mudik tak harus jauh-jauh dari Bandara Kualanamu di Kabupaten Deliserdang. Pasalnya, Bandara Silangit sudah siap untuk melayani arus mudik. Kepastian ini disampaikan Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Maria Kristi. “Bandara ini akan memfasilitasi (arus mudik, Red) untuk yang menuju sekitar Tapanuli atau Sumatera Utara sisi selatan,” ungkap Maria Kristi seperti dilansir jawapos.com (grup Sumut Pos), kemarin (15/4).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memprediksi, penumpang pesawat udara akan mengalami kenaikan 10,78 persen. Jumlah penumpang pesawat udara Lebaran pada H-7 hingga H+7 mencapai 5.870.823 orang. Mereka terdiri atas penumpang domestik sebanyak 5.001.286 orang dan penumpang internasional 869.537 orang. “Walaupun ada prediksi kenaikan jumlah penumpang, masyarakat tidak perlu cemas. Karena kapasitas tempat duduk pesawat yang disediakan dalam kurun waktu dua minggu tersebut melebihi jumlah prediksi dari kenaikan total penumpang,” kata Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso.

Dilalap Api, Rumah Atek Rata dengan Tanah

Foto: Bambang/Sumut Pos Korseleting listrik, rumah Atek rata dengan tanah.
Foto: Bambang/Sumut Pos
Korseleting listrik, rumah Atek rata dengan tanah.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO -Diduga akibat hubungan arus listrik pendek (korsleting), rumah Suparto alias Atek di Jalan Sei Bilah, Gang Pelita, Lingkungan III, Kelurahan Sei Bilah Timur, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, ludes terbakar, Senin (16/4).

Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun korban mengalami kerugian puluhan juta. “Tidak ada korban jiwa, namun tak satupun barang-barang korban dapat diselamatkan,”ungkap Kasubag Humas Polres Langkat AKP Arnold kepada Sumut Pos, kemarin.

Saat kebakaran terjadi, tak satupun pihak korban berada di dalam rumah. Terkait penyebab kebakaran, untuk sementara kebakaran diduga akibat korseleting listrik. “Itu dugaan sementara, pun begitu kita masih melakukan penyelidikan,” jelasnya.

Dijelaskan Arnol, kebakaran tersebut diketahui berawal saat warga yakni Selly (17) dan Yanti (35) melihat ada kepulan asap dari kediaman korban. Melihat itu, mereka berteriak minta tolong kepada warga lainnya untuk memadamkan api. “Mereka teriak, langsung mengundang perhatian warga di sana,” tutur Arnold.

Karena dinding rumah terbuat dari papan, lanjut Arnold, si jago merah dengan cepat menjalar ke seluruh penjuru rumah. Meski petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi, warga tak dapat menyelamatkan harta benda korban. “Sayang, meski api dapat dipadamkan. Rumah sudah rata dengan tanah dan tak satupun barang dapat diselamatkan,” tegas Arnold, sembari mengakui pihaknya mengamankan barang bukti dari lokasi guna melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran. (bam/han)

 

Ikatasbi Touring dan Bakti Sosial

BERSAMA: Anggota Ikatasbi berfoto bersama usai memberikan bantuan ke rumah ibadah di sekitar Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat.
BERSAMA: Anggota Ikatasbi berfoto bersama usai memberikan bantuan ke rumah ibadah di sekitar Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ikatan Alumni Taman Siswa Binjai (Ikatasbi) mengadakan touring dan bakti sosial di Kabupaten Langkat, Minggu (15/4). Adapun acara ini diselenggarakan untuk menjaga kebersamaan antar umat beragama dan menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketua Ikatasbi, Sutrisno mengatakan touring ini diikuti oleh 160 peserta dengan 95 sepeda motor. Dimana semua peserta adalah anggota Ikatasbi dan keluarga. Sedangkan untuk bakti sosial, para alumni ini menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk 2 masjid dan 1 gereja di Kecamatan Sekalian Kabupaten Langkat.

“Dengan adanya acara ini, kita ingin mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan kita, sehingga mereka berminat untuk menyekolahkan anaknya ke Taman Siswa,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam acara bakti sosial ini bukan hanya memberikan bantuan kepada rumah ibadah. Tetapi, para alumni juga menggalang dana untuk memberikan bantuan kepada sekolah Taman Siswa yang terletak di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Seperti diketahui, sekolah tersebut telah habis dan musnah terbakar beberapa waktu yang lalu.

“Saat ini, kita memang lagi mengutamakan untuk memberi bantuan kepada sekolah Taman Siswa di Sumsel, karena mereka yang lebih membutuhkan saat ini, mengingat bangunan sekolahnya terbakar habis. Setelah itu, kita akan membantu untuk pembangunan Taman Siswa di Binjai dan mengembalikan citra mereka,” tutupnya.

Touring Ikatasbi ini dilepas langsung oleh wali kota Binjai yang diwakilkan oleh camat Binjai Kota, Hj Erni Siswati.

Dalam kata sambutannya, wali kota Binjai sangat mengapresiasi acara ini karena mau berbagi. Setidaknya, komunitas ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi juga mempunyai kegiatan yang bernilai positif.

“Semoga kegiatan bakti sosial ini bisa berkesinambungan, saling berbagi sangat baik, bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga,” ungkap camat Binjai Kota.

Wajah lepas dan senang dan puas terlihat dari wajah para anggota yang terlibat langsung dengan kegiatan ini. Bahkan, beberapa anggota mengharapkan agar acara ini bisa terus terlaksana agar masyarakat semakin kenal dengan Ikatasbi dan sekolah taman siswa. (ram)

 

 

 

PT KAI Tutup Jalan, Masyarakat Kecewa

Foto: Batara/Sumut Pos DITUTUP: Palang besi PT KAI menutup jalan penghubung Desa Pagarjati-Sumberejo. Masyarakat kecewa atas penutupan jalan yang dilakukan pihak PT KAI.
Foto: Batara/Sumut Pos
DITUTUP: Palang besi PT KAI menutup jalan penghubung Desa Pagarjati-Sumberejo. Masyarakat kecewa atas penutupan jalan yang dilakukan pihak PT KAI.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO -Warga Desa Pagarjati Kecamatan Lubukpakam dan warga Desa Sumberejo Kecamatan Pagarmerbau kecewa atas penutupan jalan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Sumut. Pasalnya, penutupan tersebut dilakukan semena-mena tanpa pemberitauan kepada warga atau pemerintah setempat.

Penutupan jalan penghubung dua desa tersebut, dilakukan dengan pemasangan plang besi di sisi kanan dan kiri kawasan Desa Pagar Jati dan Desa Sumberejo.

Meski palang besi ditanam di area lahan PT KAI, tetap saja warga yang melintas tidak bisa melintas khususnya pengguna mobil dan truk.

Pantauan di lokasi, pengendara sepeda motor harus turun terlebih dahulu dan kemudian menyorong kendaraannya agar bisa melintas dari Desa Pagar Jati ke Desa Sumberejo.

Menurut warga sekitar, pemasangan plang besi sudah dilakukan oleh PT KAI sudah dua minggu lalu.

Salah seorang warga Desa Pagar Jati, B Sihombing (60) mengaku heran perihal penutupan akses jalan yang setiap hari dilalui warga dan anak sekolah. Akibatnya, warga yang mengendarai kendaraan roda empat harus memutar kurang lebih 5 kilometer untuk menuju jalan besar yang berjarak sekitar 700 meter dari Jalinsum.

“Kami tidak mengerti kita maksudnya pemalangan jalan ini, kasian anak-anak yang mau pergi sekolah. Kalau yang naik sepeda motor masih bisalah dipaksakan melintas, tapi kalau yang naik mobil harus keliling jauh lah. Setauku ya kalau yang kecelakaan karena kereta api belum pernah di sini, jadi gak tau kenapa bisa ditutup seperti ini,” kata B Sihombing.

Kekecewaan itu juga disampaikan Camat Lubukpakam, Khairul Harahap. Dikatakannya, PT KAI sama sekali tidak ada memberitahukan  kepada pihaknya menutup jalan penghubung dua desa tersebut.

“Udah kita lapor ke Pemkab dan Dinas Perhubungan Deliserdang apa yang dirasakan warga itu. Masa tidak ada pemberitahuan sebelumnya mau dipasang seperti itu, harusnya disosialisasikan terlebih dahulu ke warga,” kata Khairul.

Sementara Humas PT KAI Divre I Sumut, Sapto Hartoyo saat dikonfirmasi melalui telepon selular membenarkan pihaknya yang melakukan penutupan jalan tersebut.

Dikatakan Sapto, tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan dan bukan tindakan semena-mena, dimana pintu perlintasan liar setiap daerah harus ditutup.

Ia membantah kalau dalam melakukan pemblokiran jalan, pihaknya sama sekali tidak berkordinasi dengan pihak Pemkab Deliserdang. Meski Camat mengaku tidak mendapat informasi, namun ia mengatakan sudah ada mengirimkan pemberitahuan. Selain itu, disebutnya instruksi dari Kementerian Perhubungan ini juga diturunkan pemberitahuannya ke Dinas Perhubungan di setiap daerah.(btr/han)

 

 

Antisipasi Banjir, 7 Salter Dinormalinisasi

Foto: BATARA/SUMUT POS NORMALISASI: Petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Pemkab Deliserdang melakukan normalisasi salah satu Salurab Terbuka di Kota Lubukpakam.
Foto: BATARA/SUMUT POS
NORMALISASI: Petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Pemkab Deliserdang melakukan normalisasi salah satu Salurab Terbuka di Kota Lubukpakam.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO -Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Pemkab Deliserdang melakukan normalisasi terhadap 7 Saluran terbuka (Salter).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Pemkab Deliserdang, Ir Khairum Reza didampinggi Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan, Samsul Bahri Simatupang mengatakan, normalisasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang akan menggenangi Kota Lubukpakam.

Dikatakan Khairum, kegiatan normalisasi dilakukan secara rutin per tri bulan, dan situasional melihat situasi yang terjadi di satu lokasi. Misalnya bila terjadi banjir karena adanya penyumbatan di saluran Salter.

“Langsung dilakukan pengorekan atau pengangkutan kotoran dari dalam saluran,”terangnya, Sabtu (13/4).

Dijelaskan Khairum, saluran terbuka (Salter) atau disebut saluran sekunder merupakan parit  besar yang berasal dari saluran primer atau parit kecil. Biasanya saluran primer atau parit kecil berada di sebelah kiri dan kanan badan jalan.

“Bila hujan turun, genangan air yang berada dibadan jalan akan mengalir ke saluran primer atau parit kecil. Selanjutnya, dari  parit kecil itu masuk ke Salter, kemudian dari Salter menuju sungai,”ucapnya.

Mumpung belum memasuki musim penghujan, lanjut Khairum, pihaknya melakukan pengorekan atau normaslisasi semua saluran parit. Normalisasi dilakukan dengan cara mengangkat sendimen atau lumpur yang ada didasar parit. Kemudian tumpukan sampah yang menutupi saluran.

Di sisi lain, tambah Khairum, kegiatan normalisasi dapat tak bermanfaat bila masyarakat masih ada yang membuang sampah ke saluran parit. Baik itu parit saluran sekunder dan parit kecil. Karena itu, dia meminta agar kesaran membung sampah pada tempat perlu disosalisasikan lebih gencar.

“Minimnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya salah satu penyebabnya banjir. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar banjir bisa diantisipasi,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemugaran dan Perbaikan Perumahan, Samsul Bahri Simatupang menerangkan, bahwa Saluran Terbuka (Salter) dengan lebar sekitar 3 meter dengan kedalaman sekiyat 1,5 meter.

Sedangkan ke-7 Salter yang dinormaslisasi adalah Salter Jalan Kartini sepanjang 1 Kilometer (Km). Salter Jalan Galang di kanan kiri sekitar 2 Km.

Kemudian Salter di Jalan Setia Budi atau Sentiong 1 Km. Salter STM panjang 1 Km. Salter BPN panjang 1 Km. Salter Jalan Wahidin-Jalan Kampung Bersama panjang 1 Km dan Salter Skip-Ampera 700 meter.(btr/han)

 

 

Tukar Dua Tabung LPG 3 Kg, Gratis Bright Gas

Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS Dua orang pekerja menurunkan tabung elpiji 3 kg dari dalam truk, di Jalan Tanjung Mulia Medan, Kamis (5/10) lalu. Gas elpiji 3 kg susah diperoleh di pasaran. Langkanya gas tersebut membuat harganya naik drastis di beberapa kios di kota Medan.
Foto: SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
Dua orang pekerja menurunkan tabung elpiji 3 kg dari dalam truk, di Jalan Tanjung Mulia Medan, beberapa waktu lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk meningkatkan daya beli masyarakat Bright Gas 5,5 Kg. PT Pertamina (Persero) menggelar program penukaran dua tabung kosong LPG 3 Kg gratis Bright Gas 5,5 Kg.  Dengan kata lain, dalam program ini, Pertamina hanya mengembankan biaya untuk isi LPG dan ongkos kirim, tanpa adanya tambahan biaya untuk trade-in Bright Gas 5,5 Kg.

Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto mengungkapkan dengan kebijakan tersebut, masyarakat hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar Rp75.500 per tabung Bright Gas 5,5kg, dari semula sekitar Rp108.000.

“Adapun, untuk konsumen yang hanya memiliki satu tabung Elpiji 3 Kg akan memperoleh satu tabung Bright Gas 5,5 Kg berikut isinya dengan cukup menambah Rp 102.000 saja, dari biaya sebelumnya yang mencapai Rp 151.000,” ungkap Rudi kepada wartawan di Medan, Senin (16/4) siang.

Pertamina juga menurunkan harga tabung perdana berikut isi Bright Gas 5,5 Kg menjadi lebih terjangkau. Jika sebelumnya Bright Gas 5,5 Kg dijual dengan harga Rp325.000/tabung kini masyarakat bisa mendapatakannya cukup dengan membayar sejumlah Rp 270.000/tabung.

“Tidak hanya itu, untuk 100 orang pertama yang melakukan penukaran tabung LPG 3 Kg menjadi Bright Gas 5,5 Kg di SPBU Pertamina COCO akan mendapatkan hadiah kompor gas dan regulator gratis,” jelas Rudi.

Rudi mengatakan kebijakan yang merupakan aksi korporasi tersebut mulai berlaku pada 11 April 2018. Konsumen dapat memperoleh layanan tersebut pada outlet resmi LPG non subsidi perusahaan.

“Ini bagian dari upaya Pertamina untuk dapat menarik minat masyarakat konsumen menggunakan Bright Gas yang merupakan LPG non subsidi,” tutur  Rudi.

Diharapkan melalui program ini tersebut dapat mengajak semakin banyak masyarakat untuk mencoba kualitas layanan produk Bright Gas 5,5 Kg.”Kami berharap semakin banyak konsumen mampu beralih menggunakan produk LPG non subsidi sehingga LPG bersubsidi dapat digunakan oleh mereka yang benar-benar berhak,” tandas Rudi.(gus/ram)

Impor Kurma Meningkat

Foto: Sutan siregar/SUMUT POS - Pekerja menunggu pembeli buah kurma di Pasar Ikan Lama Medan, Senin (22/6). Memasuki bulan Ramadan kurma sangat di minati, kurma tersebut di jual dari harga Rp 40 ribu hingga Rp 450 ribu/kilogram.
Foto: Sutan siregar/SUMUT POS –
Pekerja menunggu pembeli buah kurma di Pasar Ikan Lama Medan. Selama bulan Ramadan kurma biasanya sangat diminati.

SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Maret 2018 mencapai USD 14,49 miliar atau naik 2,13 persen dibanding Februari 2018. Sebaliknya, jika dibandingkan Maret 2017 meningkat 9,07 persen. Sejumlah komoditas juga ikut meningkat menyambut Ramadan.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, salah satu komoditas impor yang meningkat jelang Ramadan adalah kurma yang berasal dari Mesir. Terjadi lonjakan besar mencapai USD 17,8 juta atau naik 86 persen dibanding Februari 2018.

“Jadi sudah ada impor kurma dalam rangka menghadapi puasa dan Lebaran. Terutama berasal dari Mesir,” ujarnya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (16/4)

Dia menjelaskan, kenaikan impor pada Maret 2018 tidak terlepas dari impor bahan baku yang juga mengalami peningkatan. Menurutnya, hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Impor pada Maret 2018 sebesar USD 14,49 miliar naik 2,13 persen dibanding Februari 2018. Alhamdulillah posisi Maret jauh lebih bagus dari Januari dan Februari 2018. Kalau impor bahan baku bergerak tinggi, akan menggerakkan perekonomian di dalam negeri,” sambung pria yang akrab disapa kecuk itu.

Dia merincikan, pada Maret 2018, impor nonmigas mencapai USD 12,23 miliar atau naik 2,30 persen dibanding Februari 2018, sedangkan impor migas pada Maret 2018 mencapai USD 2,26 miliar atau naik 1,24 persen dibanding Februari 2018.

“Kenaikan impor terjadi karena kenaikan impor nonmigas dan impor migas. Dua-duanya mengalami peningkatan,” tutupnya. (hap/JPC/ram)

 

Sihar Pikirkan Infrastruktur Permudah Petani Karo

Foto: Iqbal/Sumut Pos Calon Wakil Gubernur Sumut Sihar Sitorus menyapa pengendara ketika tiba di lokasi Obyek Wisata Penatapan, Kecamatan Berastagi, Sabtu (15/4).
Foto: Iqbal/Sumut Pos
Calon Wakil Gubernur Sumut Sihar Sitorus menyapa pengendara ketika tiba di lokasi Obyek Wisata Penatapan, Kecamatan Berastagi, Sabtu (15/4).

BRASTAGI, SUMUTPOS.CO – Dalam kegiatan kampanyenya, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara, Sihar Sitorus, menyempatkan diri menikmati pemandangan dataran tinggi di Penatapan Desa Doulu Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, Sabtu (14/4) siang.

Bertepatan pada hari libur Nasional peringatan Isra Mi’raj hari itu, padatnya arus lalulintas di kawasan itu membuat Sihar memilih  turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lokasi penatapan menikmati pemandangan alam di warung jagung bakar yang berbaris di sepanjang jalan.

Luasnya pemandangan tersebut menurutnya adalah gambaran betapa kayanya provinsi Sumatera Utara. Kekayaan itu lah yang katanya menjadi faktor penggerak perekonomian warga. Masyarakat memanfaatkan keindahan alam dengan mendirikan warung makan dan minum yang disajikan bagi para pengunjung kawasan wisata.

“Pemandangan ini dieksplor oleh warga dengan baik dan menjadikan sebagai roda perekonomian warga dengan membuka warung jagung disini. Menikmati pemandangan alam yang indah, dengan udara yang sejuk, sambil makan jagung dan minuman yang hangat. Betapa nikmatnya,” puji Sihar.

Di sini Sihar juga melihat perlunya perhatian terhadap infrastruktur jalan. Tingginya intensitas lalu lintas Jalan Jamin Ginting yang merupakan akses utama ke berbagai kabupaten/ kota bahkan ke Provinsi Aceh, dinilainya perlu perhatian lebih dari pemerintah.

“Ini saya kira harus dipikirkan. Apakah kita harus menambah jalan baru atau membuka jalan baru. Karena arus lalu lintas sudah padat. Apalagi bila hari libur panjang seperti ini,” ungkap pria berkacamata itu.

Sihar menilai, dengan kondisi seperti ini, Karo yang kaya akan sayur mayurnya, menjadikan tingginya aktivitas petani tiap hari. Dan sebagai pemasok terbesar sayur mayur ke sejumlah kab/ kota, terutama Kota Medan.

“Tidak terbayang bagi saya, bagaimana petani Karo mengirimkan hasil taninya dengan kondisi jalan yang sangat padat, dikirim dari pagi tapi sampai ke tujuan sudah siang. Kalau terlambat, keuntungan yang harus diambil tidak seimbang. Jadi, memang harus ada alternatif yang kita lakukan untuk pembangunan Karo ini,” pungkas Sihar. (bal/azw)