Irjen Ferdy Sambo resmi disanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kemarin. Sidang banding yang dipimpin Komjen Agung Budi Maryoto memperkuat hasil sidang komisi kode etik Polri (KKEP) terhadap Sambo. Dalam sidang tersebut Sambo dinilai melakukan perbuatan tercela.
Pengacara Bripka Ricky Rizal (RR), Erman Umar mengungkap, Ferdy Sambo masih garang waktu diperiksa penyidik sehingga Bripka Ricky sampai takut di pemeriksaan konfrontasi. Erman sampai harus melakukan psywar atau perang psikologi dengan Sambo. Sikap garang Ferdy Sambo saat diperiksa polisi ini seperti mengisyaratkan Sambo seolah-olah masih memiliki pengaruh kuat di tubuh Polri.
Pelajaran telah dipetik dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dengan kewenangan yang begitu besar, Polri malah menjadi alat segelintir oknum untuk kepentingan pribadinya. Irjen Ferdy Sambo telah menjawab kecurigaan selama ini, bahwa benar penjahat paling sempurna adalah polisi.
Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan kekhawatirannya di kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, di mana bisa saja para tersangka bebas. Pasalnya, sejauh ini, dalam kasus kematian Brigadir J, polisi mendapatkan banyak sekali keterangan ataupun pengakuan yang berbeda-beda.
Rekonstruksi kasus berujung dugaan pembunuhan Brigadir Yosua menunjukkan adanya fakta baru. Terdapat peristiwa Kuat, Yosua, dan Ricky, bergantian masuk ke kamar Putri. Sambo yang berdebat dengan Yosua sebelum memerintahkan Bharada E menembak hingga diakhiri adegan penyerahan dua pisau yang dibawa Kuat.
Lebih kurang dua pekan pasca menerima berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Hutabarat, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM Pidum) Fadil Zumhana menyatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Polri untuk melengkapi berkas tersebut sehingga bisa segera dilimpahkan kepada pengadilan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penolakan surat pengunduran diri Irjen Pol Ferdy Sambo. Menurut Kapolri, hal itu karena adanya aturan yang harus dilewati melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), terkait kasus pidana yang menjeratnya.
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat. Dia dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Merespons vonis tersebut, Sambo melakukan perlawanan dengan mengajukan banding.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mencopot jabatan 24 personel yang diduga bertindak tak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Tindakan tegas itu dilakukan Listyo dengan cara menerbitkan telegram mutasi jabatan.
Kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J telah dipastikan tewas hanya karena luka tembak. Tidak ada penganiayaan kepada korban sebelum meninggal dunia. Ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Namun, luka tembak fatal yang membuat Brigadir J tewas adalah luka tembak di bagian dada dan luka tembak di bagian kepala.
Nama Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dicatut dalam isu konsorsium 303 kaisar Sambo. Konsorsium itu, merupakan masalah baru yang lagi menjadi sorotan publik. Selain kasus pembunuhan Brigadir J dengan dalang pelaku mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Keterlibatan sejumlah perwira polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat bisa menjadi pintu masuk untuk ’’bersih-bersih’’ internal Polri. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, Polri bisa memaksimalkan upaya itu dengan mengaudit laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para polisi tersebut.
Penyidik tim khusus Polri berangkat ke Magelang untuk menelusuri peristiwa yang sebenarnya terjadi, hingga memicu kemarahan Ferdy Sambo dan merencanakan pembunuhan atau penembakan terhadap Brigadir J. Hal ini dikemukakan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol. Agus Andrianto.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian memastikan tidak ada peristiwa pelecehan seksual kepada istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi. Oleh karena itu, penyidikan kasus tersebut resmi dihentikan.
Bharada Richard Eliezer atau Bharada E mengaku dijanjikan akan diberikan uang Rp1 miliar oleh Putri Candrawathi (PC) dan suaminya Irjen Ferdy Sambo, karena telah mengeksekusi dengan menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J hingga meninggal. Uang akan diberikan sebulan kemudian saat kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, di SP3 atau dihentikan penyidikannya oleh polisi
PROSES terhadap 31 personel yang diduga terlibat perusakan barang bukti tidak boleh berhenti hanya di pelanggaran kode etik. Pasalnya, upaya perusakan barang bukti atau obstruction of justice itu secara terang benerang merupakan pidana. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diharapkan menggunakan momentum ini untuk reformasi internal kepolisian.
Teka-teki motif penembakan terhadap Brigadir Yosua masihlah ambigu. Menkopolhukam Mahfud MD, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dan Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo setali tiga uang, bahwa motif penembakan terhadap Brigadir Yosua begitu sensitif. Bisa menyinggung kedua belah pihak yang saat ini sedang berperkara, keluarga Brigadir Yosua pun keluarga Irjen Ferdy Sambo.
Irjen Ferdy Sambo memang telah menjadi tersangka dugaan pembunuhan berencana. Namun, masih ada sejumlah hal yang masih gelap, kendati sebenarnya mudah untuk diketahui. Salah satunya, dugaan keterlibatan Sambo dalam menembak Brigadir Yosua secara langsung.
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan, istri Irjen Polisi Ferdy Sambo, Putri Candrawathi kurang kooperatif dalam memberikan keterangan kepada instansi tersebut. Pasalnya, saat LPSK melakukan asesmen dan investigasi terkait kasus kematian Brigadir J, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Putri Candrawathi.
PENGUMUMAN penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka juga disaksikan keluarga besar Yosua di Jambi. Samuel Hutabarat, ayah Yosua, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, Presiden telah tiga kali memerintahkan Kapolri untuk mengungkap kasus ini.
