Roy juga mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab mereka. Sebab, ia meminta ada pembagian pekerjaan normalisasi sungai dengan Dinas PU Kota Medan. “Bagian mana saja yang mau dikerok. Terus sampah hasil pengerukan dibuang kemana. Kalau hanya diletakkan di bibir sungai sama saja, akan menimbulkan keresahan masyarakat,” tuturnya seraya membenarkan sejak 1995 di sungai tersebut belum pernah mereka lakukan pengerukan.
Khairul Syahnan pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya sudah intens mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dimana warga hanya mengetahui tanggung jawab banjir adanya di Pemko Medan. “Kami sangat apresiasi pertemuan ini, terutama kepada Bapak Panjaitan. Sehingga, dari pertemuan ini kita bisa ambil kesimpulan, pihak mana saja yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dengan dikasih waktu 4 hari survey nantinya, setelah itu kita akan berkoordinasi dan bekerjasama lagi dalam menuntaskan masalah ini,” katanya.
Termasuk, lanjut Syahnan, penanganan sendimentasinya seperti apa, pembuangan hasil kerukan dipindahkan ke mana serta hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan lagi. Pihaknya mengakui sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan akan hal ini, sehingga dalam pengerjaan nantinya berjalan lancar dan maksimal. “Harapan kami dari pertemuan ini mendapat berkah dari Tuhan, sehingga bisa menghasilkan komitmen yang sangat baik terutama pemerintah pusat, provinsi dan Pemko Medan,” pungkasnya.
Mukhtar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan terima kasih kepada Parlindungan Purba yang sudah memediasi masyarakat setempat dengan stakeholder terkait, guna mencari solusi atas masalah banjir yang selama ini mereka rasakan.
Warga begitu berharap setelah empat hari survey yang BWSS II lakukan nanti, ada action atas penanganan masalah banjir di Medan terkhusus di lingkungan mereka.
Roy juga mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab mereka. Sebab, ia meminta ada pembagian pekerjaan normalisasi sungai dengan Dinas PU Kota Medan. “Bagian mana saja yang mau dikerok. Terus sampah hasil pengerukan dibuang kemana. Kalau hanya diletakkan di bibir sungai sama saja, akan menimbulkan keresahan masyarakat,” tuturnya seraya membenarkan sejak 1995 di sungai tersebut belum pernah mereka lakukan pengerukan.
Khairul Syahnan pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya sudah intens mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dimana warga hanya mengetahui tanggung jawab banjir adanya di Pemko Medan. “Kami sangat apresiasi pertemuan ini, terutama kepada Bapak Panjaitan. Sehingga, dari pertemuan ini kita bisa ambil kesimpulan, pihak mana saja yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dengan dikasih waktu 4 hari survey nantinya, setelah itu kita akan berkoordinasi dan bekerjasama lagi dalam menuntaskan masalah ini,” katanya.
Termasuk, lanjut Syahnan, penanganan sendimentasinya seperti apa, pembuangan hasil kerukan dipindahkan ke mana serta hal-hal lain yang perlu dikoordinasikan lagi. Pihaknya mengakui sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan akan hal ini, sehingga dalam pengerjaan nantinya berjalan lancar dan maksimal. “Harapan kami dari pertemuan ini mendapat berkah dari Tuhan, sehingga bisa menghasilkan komitmen yang sangat baik terutama pemerintah pusat, provinsi dan Pemko Medan,” pungkasnya.
Mukhtar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan terima kasih kepada Parlindungan Purba yang sudah memediasi masyarakat setempat dengan stakeholder terkait, guna mencari solusi atas masalah banjir yang selama ini mereka rasakan.
Warga begitu berharap setelah empat hari survey yang BWSS II lakukan nanti, ada action atas penanganan masalah banjir di Medan terkhusus di lingkungan mereka.
